Jabatan Ketua KONI Jawa Barat Dipertanyakan

BEKASI - Sejumlah Pengurus Daerah olahraga di Jawa Barat mempersoalkan penetapan posisi ketua umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat, Ahmad Saefudin. Pasalnya, terpilihnya Ahmad melanggar AD/ART. Bahkan, musyawarah olahraga provinsi luar biasa dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan.

"Tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada anggotanya," ujar Plt Pengda Ikatan Sport Sepeda Indinesia (ISSI), Jawa Barat, Taih Minarno kepada Sindonews, Rabu, (17/09).

Menurut Ketua Pengcab ISSI Kabupaten Bekasi ini, sebelum dilakukan Musorprovlub, agenda pada Minggu (14/9) lalu merupakan Rapat Anggota Tahunan yang diikuti oleh 45 cabang olahraga, dan 27 Koni daerah kota dan kabupaten seluruh Jawa Barat. "Namun tiba-tiba diubah menjadi Musorprovlub. Kok bisa begitu?," ujar anggota DPRD Kabupaten Bekasi ini.

Lantaran dalam agenda atau undangannya menjalankan RAT, tak seluruh pimpinan anggota KONI hadir. Mereka sebagian menugaskan perwakilannya. "Ketika sudah tiba di hotel, mendadak dibuat Musorprovlub," paparnya.

Sebelum penetapan secara aklamasi, pimpinan sidang melakukan penjaringan bagi calon ketua. Tapi, tak ada satu pun yang mengajukan menjadi calon. Sehingga, Ahmad menjadi calon tunggal. Karena itu, Taih mengaku kecewa, 20 peserta lainnya juga memiliki calon.

Tapi, dalam hitungan jam, sekitar 60 anggota sudah menunjuk calon baru yakni Plt KONI Ahmad Saefuddin. Sebab itu, pihaknya bakal mengadukan ke KONI Pusat, dan mendesak agar hasil dari Musorprovlub tersebut dibatalkan. Sehingga, kata dia, tak ada pelantikan Ketua KONI baru yang kini dijabat oleg Ahmad tersebut. "Rencana Musorprovlub awalnya pada Desember mendatang, kok tiba-tiba berubah," katanya.

Ketua Pengda Perserosi, Jawa Barat, Heri menyatakan, kalau dalam musorprovlub banyak terjadi kejanggalan, meskipun sudah memenuhi syarat. "Dalam hitungan jam, 60 anggota sudah mendukung salah satu kandidat. Ini kan aneh," katanya.

Dia juga meminta kepada KONI Pusat mengkaji hasil dari Musorprovlub tersebut. Selain itu, pihaknya meminta kepada Kemenpora juga mengkaji ihwal ketua Definitif yang masih aktif di TNI tersebut. "Harus ada fatwa dari KONI dan Kemenpora," ujarnya.