Awasi Anggaran Renovasi Sirkuit Sentul, BOPI Gandeng BPK
Sabtu, 21 November 2015 - 18:44 WIB
Awasi Anggaran Renovasi Sirkuit Sentul, BOPI Gandeng BPK
A
A
A
JAKARTA - Rencana menggelar MotoGP di Indonesia pada musim 2017 semakin serius. Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) bermaksud menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawasi renovasi Sirkuit Sentul yang akan menjadi tuan rumah balapan roda dua paling prestisius.
Sirkuit Sentul yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat, saat ini memang belum memenuhi syarat sebagai tuan rumah balapan MotoGP. Federasi Balap Internasional (FIM) melalui Dorna Sport meminta pengelola Sentul untuk memugar sirkuit yang didirikan pada 1993. (Baca juga : Bersolek Sambut MotoGP, Sirkuit Sentul Tambah Jumlah Tikungan)
Rencana untuk memugar sirkuit swasta tersebut akan menelan dana hingga Rp200 miliar. Rp5 miliar diantaranya akan diberikan pemerintah melalui Kementrian Pemuda dan Olah raga (Kemenpora) dalam bentuk hibah.
"Karena kemitraan pemerintah dan pihak swasta melibatkan anggaran dalam bentuk hibah, di sinilah BOPI bertugas mengawasi uang negara itu agar diperuntukan sesuai tujuannya, dalam hal ini membangun infrastruktur," kata Ketua Umum BOPI, Muhammad Noor Aman kepada Sindonews, Minggu (21/11/2015)
"Untuk melakukan tugas tersebut saya rasa BOPI akan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," lanjut Noor Aman.
Selain melakukan fungsi pengawasan anggaran, Noor Aman juga menjelaskan fungsi BOPI akan cukup vital yakni memastikan kontestan MotoGP (pembalap dan kru) mendapatkan kelancaran dalam proses imigrasi dan kepabeanan. (Baca juga : Payung Hukum Pergelaran MotoGP Indonesia 2017 Segera Terbit)
Sirkuit Sentul yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat, saat ini memang belum memenuhi syarat sebagai tuan rumah balapan MotoGP. Federasi Balap Internasional (FIM) melalui Dorna Sport meminta pengelola Sentul untuk memugar sirkuit yang didirikan pada 1993. (Baca juga : Bersolek Sambut MotoGP, Sirkuit Sentul Tambah Jumlah Tikungan)
Rencana untuk memugar sirkuit swasta tersebut akan menelan dana hingga Rp200 miliar. Rp5 miliar diantaranya akan diberikan pemerintah melalui Kementrian Pemuda dan Olah raga (Kemenpora) dalam bentuk hibah.
"Karena kemitraan pemerintah dan pihak swasta melibatkan anggaran dalam bentuk hibah, di sinilah BOPI bertugas mengawasi uang negara itu agar diperuntukan sesuai tujuannya, dalam hal ini membangun infrastruktur," kata Ketua Umum BOPI, Muhammad Noor Aman kepada Sindonews, Minggu (21/11/2015)
"Untuk melakukan tugas tersebut saya rasa BOPI akan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," lanjut Noor Aman.
Selain melakukan fungsi pengawasan anggaran, Noor Aman juga menjelaskan fungsi BOPI akan cukup vital yakni memastikan kontestan MotoGP (pembalap dan kru) mendapatkan kelancaran dalam proses imigrasi dan kepabeanan. (Baca juga : Payung Hukum Pergelaran MotoGP Indonesia 2017 Segera Terbit)
(sha)
