Dorna Butuh Surat Sakti Keseriusan Indonesia Gelar MotoGP 2017

JAKARTA - Keseriusan pemerintah Indonesia menggelar balapan MotoGP 2017 terus dipertanyakan sejumlah pihak. Apalagi surat Keputusan Presiden (Keppres) hingga saat ini masih tersimpan rapat di Gedung Kementerian Sekretariat Negara (Sesneg).

Keppres adalah salah satu syarat yang wajib dipatuhi pemerintah Indonesia jika ingin mendaftarkan Sirkuit Internasional Sentul sebagai arena balap Sirkus MotoGP pada 2017 mendatang. Namun itikad baik itu hingga saat ini belum juga terlaksana dan masyarakat pecinta balap roda dua mulai dirundung kegelisahan.

Kendati beredar kabar bahwa Indonesia siap menyelenggarakan balap MotoGP selama tiga tahun (2017,2018, dan 2019). Namun bagi Dorna Sports selaku pemegang hak komersial, mereka hanya menginginkan surat sakti yang dikeluarkan oleh Sesneg yang sudah ditandatangani Presiden RI Joko Widodo. (Baca juga: Dorna Belum Pastikan Indonesia Gelar MotoGP 2017)

"Bagi Dorna Sport SL, keppres tentang penyelenggaraan #MotoGPIndonesia adalah bukti hukum keseriusan pemerintah menyelenggarakan even itu. Kontrak dengan Dorna Sport SL ditandatangani bila keppres sudah ditandatangani Presiden @jokowi. #MotoGPIndonesia," demikian pernyataan Kemenpora dalam akun twitter mereka, Kamis (24/12/2015).

Indonesia sejak lama dikenal sebagai gudang penghasil kendaraan bermotor terbesar ketiga di dunia setelah China dan India. Terlebih Dorna melihat Indonesia sebagai negara dengan populasi pengguna kendaraan roda dua terbesar di dunia. Artinya, ini merupakan kesempatan yang bagus buat pemerintah untuk memperkenalkan kekayaan Indonesia di mata dunia. (Baca juga: Tiket MotoGP Indonesia 2017, Seperempat dari Konser Katy Perry)

"Indonesia juga negara produsen kendaraan motor terbesar nomor tiga se jagat setelah China dan India. #MotoGPIndonesia. Pihak Dorna Sport SL sangat antusias #MotoGPIndonesia. Indonesia negara dengan populasi pengguna kendaraan roda dua terbesar se jagat."