Kemenpora Minta Master Plan MotoGP Mirip dengan Asian Games
Sabtu, 09 Januari 2016 - 00:02 WIB
Kemenpora Minta Master Plan MotoGP Mirip dengan Asian Games
A
A
A
JAKARTA - Deputi Bidang V Harmonisasi dan Kemitraan Menpora, Gatot S Dewa Broto mendesak kepada Pengelola Sirkuit Internasional Sentul Tinton Soeprapto segera menyelesaikan Master Plan terkait penyelenggaraan MotoGP paling lambat pekan depan. Pria berkacamata itu mengaku tidak mau perencanaan tersebut hanya berbentuk gambar sirkuit, karena yang dibutuhkan saat ini adalah model Master Plan yang menyerupai Asian Games, Sabtu (9/1/2016).
"Saya minta Master Plan harus jadi dalam seminggu ke depan, karena Master plan yang ada hanya gambar Sirkuit Sentul. Saya minta Master Plan-nya, model Master Plan Asian Games," tulis Gatot, ketika memberikan laporan kerja kepada Menpora Imam Nahrawi, kemarin.
Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak dapat berjalan. Karenanya Gatot meminta kepada Tinton untuk menyertakan surat pernyataan bahwa mereka memang penanggung jawab Sirkuit Sentul dan tidak dalam sengketa hukum.
Jika Indonesia masuk dalam kalender MotoGP 2017 dan ada permasalahan mengenai konflik sengketa. Maka, tambah Gatot, itu bukan urusan pemerintah atau Kemenpora. Gatot menambahkan bila pengelola Sirkuit Internasional Sentul tidak mampu menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) tepat waktu, kemungkinan surat Keputusan Presiden (Keppres) tidak akan diproses.
"Yang kedua, saya minta dibuatkan surat pernyataan yang isinya: mereka memang penanggung jawab Sentul, Sentul tidak dalam sengketa hukum, jika ada konflik sengketa itu urusan mereka bukan urusan pemerinta dan Kemenpora. Tanpa itu Kepres tdk bisa diproses, demi untuk melindungi Presiden," tambah Gatot.
Sekadar informasi, saat ini semua pihak tengah menunggu payung hukum dan surat Keputusan Presiden (Keppres) yang sedang dibuat Sekretariat Negara Republik Indonesia (Sesneg). Staf Presiden Happy Kurniawan Harinto menjelaskan jika Keppres tersebut keluar, maka sejumlah pihak terkait baru bergerak.
Ini adalah salah satu bukti bentuk dukungan dari pemerintah, dan ini sangat menguntungkan terutama di sektor pariwisata. "Setelah keluar keppres, baru ada pergerakan selanjutnya. Karena inikan sudah ada bentuk kerjasama antara kementerian. Ini salah satu bukti bentuk dukungan dari pemerintah dan sangat menguntungkan bagi pemerintah terutama di sektor pariwisata. Pasti bangga lah Indonesia.
Ketika ditanya kementerian mana saja yang terlibat pada proyek ini, Happy menjelas pasti banyak. Intinya ini adalah kerja nasional atau keroyokan yang totalitas dan pertama kalinya Indonesia bisa menjadi tuan rumah MotoGP. (Baca juga: Demi MotoGP, Pemerintah dan Kementerian Kerja Keroyokan)
"Kalau ditanya kementeriannya, pasti banyak lah. Kementerian kesehatan, Kemenpora, Kemenpar, Keuangan, Bappenas. Mungkin bisa jadi BUMN, tapi yang jelas bahwa ini adalah kerja nasional alias keroyokan yang totalitas. Dan untuk kali pertama Indonesia bisa menjadi tuan rumah MotoGP, yang notabanenya akan didatangi 120-150 ribu untuk orang asing itu sendiri minimal 50 ribu," tutup Happy.
"Saya minta Master Plan harus jadi dalam seminggu ke depan, karena Master plan yang ada hanya gambar Sirkuit Sentul. Saya minta Master Plan-nya, model Master Plan Asian Games," tulis Gatot, ketika memberikan laporan kerja kepada Menpora Imam Nahrawi, kemarin.
Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak dapat berjalan. Karenanya Gatot meminta kepada Tinton untuk menyertakan surat pernyataan bahwa mereka memang penanggung jawab Sirkuit Sentul dan tidak dalam sengketa hukum.
Jika Indonesia masuk dalam kalender MotoGP 2017 dan ada permasalahan mengenai konflik sengketa. Maka, tambah Gatot, itu bukan urusan pemerintah atau Kemenpora. Gatot menambahkan bila pengelola Sirkuit Internasional Sentul tidak mampu menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) tepat waktu, kemungkinan surat Keputusan Presiden (Keppres) tidak akan diproses.
"Yang kedua, saya minta dibuatkan surat pernyataan yang isinya: mereka memang penanggung jawab Sentul, Sentul tidak dalam sengketa hukum, jika ada konflik sengketa itu urusan mereka bukan urusan pemerinta dan Kemenpora. Tanpa itu Kepres tdk bisa diproses, demi untuk melindungi Presiden," tambah Gatot.
Sekadar informasi, saat ini semua pihak tengah menunggu payung hukum dan surat Keputusan Presiden (Keppres) yang sedang dibuat Sekretariat Negara Republik Indonesia (Sesneg). Staf Presiden Happy Kurniawan Harinto menjelaskan jika Keppres tersebut keluar, maka sejumlah pihak terkait baru bergerak.
Ini adalah salah satu bukti bentuk dukungan dari pemerintah, dan ini sangat menguntungkan terutama di sektor pariwisata. "Setelah keluar keppres, baru ada pergerakan selanjutnya. Karena inikan sudah ada bentuk kerjasama antara kementerian. Ini salah satu bukti bentuk dukungan dari pemerintah dan sangat menguntungkan bagi pemerintah terutama di sektor pariwisata. Pasti bangga lah Indonesia.
Ketika ditanya kementerian mana saja yang terlibat pada proyek ini, Happy menjelas pasti banyak. Intinya ini adalah kerja nasional atau keroyokan yang totalitas dan pertama kalinya Indonesia bisa menjadi tuan rumah MotoGP. (Baca juga: Demi MotoGP, Pemerintah dan Kementerian Kerja Keroyokan)
"Kalau ditanya kementeriannya, pasti banyak lah. Kementerian kesehatan, Kemenpora, Kemenpar, Keuangan, Bappenas. Mungkin bisa jadi BUMN, tapi yang jelas bahwa ini adalah kerja nasional alias keroyokan yang totalitas. Dan untuk kali pertama Indonesia bisa menjadi tuan rumah MotoGP, yang notabanenya akan didatangi 120-150 ribu untuk orang asing itu sendiri minimal 50 ribu," tutup Happy.
(aww)
