Pemerintah Batal Bantu Renovasi Sentul Lewat APBN
Jum'at, 22 Januari 2016 - 22:19 WIB
Pemerintah Batal Bantu Renovasi Sentul Lewat APBN
A
A
A
JAKARTA - Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memastikan sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2017 tidak akan menggunakan dana dari APBN. Hal tersebut diamini oleh pengelola Sirkuit Sentul, Tinton Soeprapto.
Pemerintah semula bermaksud membantu renovasi Sirkuit Sentul dengan mengucurkan dana sebesar Rp5 miliar, dari estimasi biaya Rp200 miliar yang dibutuhkan pengelola guna membangun sirkuit yang terletak di Bogor, Jawa Barat itu agar memenuhi standar yang ditetapkan Federasi Balap Internasional (FIM). Sayangnya, hal tersebut urung dilakukan pemerintah.
Kepala komunikasi publik Kemenpora Gatot Dewa Broto menjelaskan, anggaran yang semula diperuntukan bagi Sentul, tidak dapat cair lantaran APBN tidak bisa diserap untuk sektor swasta murni. Seperti kita ketahui, sirkuit sepanjang 4.12 km merupakan milik swasta.
"Dana APBN tidak bisa digunakan untuk swasta murni. Oleh karena itu, kami akan menggunakan rencana awal dengan model bisnis murni," kata Gatot kepada wartawan, Jumat (22/1/2016).
Untuk memecahkan masalah tersebut, Gatot mengatakan pemerintah akan mendorong keterlibatan pihak swasta dalam konteks sponsor. Harapannya, dana yang dibutuhkan untuk merenovasi sirkuit bisa sepenuhnya datang dari pihak swasta.
"Kami memberi peluang kepada dunia usaha untuk berpartisipasi agar Indonesia tetap menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan 2017-2019. Kepada pihak Sirkuit Sentul kami persilakan menjadi Event Organizer (EO) melalui mekanisme bidding," lanjutnya. (Baca juga : Peluang Indonesia Gelar MotoGP 2017 Kian Menipis)
Sementara itu Tinton mengatakan, pemerintah memang tidak bisa mengucurkan dana dari APBN. Meski begitu, dia berharap pemerintah bisa mendorong infrastruktur pendukung lainnya, demi terselenggaranya MotoGP di Indonesia pada 2017.
"APBN tidak boleh untuk swasta, tapi akses menuju sentul yang dibutuhkan untuk diperbaiki, makanya kita butuh payung hukum. Pintu tol hanya ada dua, nanti kalo dilewatin puluhan ribu mobil gimana? (pintu tol- red) harus ditambah," kata Tinton.
Selain masalah pendanaan dan infrastruktur, Indonesia sebagai calon tuan rumah juga dihadapkan pada masalah lain seperti belum terbitnya Keppres (payung hukum), kontrak dan master plan sirkuit. Sementara Dorna Sport selaku promotor memberikan batas waktu kepada Indonesia untuk menyetorkan persyaratan tersebut selambat-lambatnya 30 Januari 2016.
Pemerintah semula bermaksud membantu renovasi Sirkuit Sentul dengan mengucurkan dana sebesar Rp5 miliar, dari estimasi biaya Rp200 miliar yang dibutuhkan pengelola guna membangun sirkuit yang terletak di Bogor, Jawa Barat itu agar memenuhi standar yang ditetapkan Federasi Balap Internasional (FIM). Sayangnya, hal tersebut urung dilakukan pemerintah.
Kepala komunikasi publik Kemenpora Gatot Dewa Broto menjelaskan, anggaran yang semula diperuntukan bagi Sentul, tidak dapat cair lantaran APBN tidak bisa diserap untuk sektor swasta murni. Seperti kita ketahui, sirkuit sepanjang 4.12 km merupakan milik swasta.
"Dana APBN tidak bisa digunakan untuk swasta murni. Oleh karena itu, kami akan menggunakan rencana awal dengan model bisnis murni," kata Gatot kepada wartawan, Jumat (22/1/2016).
Untuk memecahkan masalah tersebut, Gatot mengatakan pemerintah akan mendorong keterlibatan pihak swasta dalam konteks sponsor. Harapannya, dana yang dibutuhkan untuk merenovasi sirkuit bisa sepenuhnya datang dari pihak swasta.
"Kami memberi peluang kepada dunia usaha untuk berpartisipasi agar Indonesia tetap menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan 2017-2019. Kepada pihak Sirkuit Sentul kami persilakan menjadi Event Organizer (EO) melalui mekanisme bidding," lanjutnya. (Baca juga : Peluang Indonesia Gelar MotoGP 2017 Kian Menipis)
Sementara itu Tinton mengatakan, pemerintah memang tidak bisa mengucurkan dana dari APBN. Meski begitu, dia berharap pemerintah bisa mendorong infrastruktur pendukung lainnya, demi terselenggaranya MotoGP di Indonesia pada 2017.
"APBN tidak boleh untuk swasta, tapi akses menuju sentul yang dibutuhkan untuk diperbaiki, makanya kita butuh payung hukum. Pintu tol hanya ada dua, nanti kalo dilewatin puluhan ribu mobil gimana? (pintu tol- red) harus ditambah," kata Tinton.
Selain masalah pendanaan dan infrastruktur, Indonesia sebagai calon tuan rumah juga dihadapkan pada masalah lain seperti belum terbitnya Keppres (payung hukum), kontrak dan master plan sirkuit. Sementara Dorna Sport selaku promotor memberikan batas waktu kepada Indonesia untuk menyetorkan persyaratan tersebut selambat-lambatnya 30 Januari 2016.
(bbk)
