Plt Ketua Umum PSSI Janji Akan Komit Perangi Pengaturan Skor
Plt Ketua Umum PSSI Janji Akan Komit Perangi Pengaturan Skor
A
A
A
JAKARTA - Tugas besar diemban Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono seusai mundurnya Edy Rahmayadi dari kursi Ketua Umum PSSI periode 2016–2020. Salah satunya pemberantasan kasus match fixing atau pengaturan skor. Dalam pemberantasan kasus pengaturan skor, tim Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola Polri saat ini telah menetapkan lima tersangka terkait dugaan pengaturan skor di Liga 3 Indonesia.
Mereka adalah anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng, mantan anggota Komisi Wasit Priyanto serta putrinya, Anik Yuni Artika Sari, anggota Komisi Disiplin (Komdis) PSSI Dwi Irianto alias Mbah Putih, dan wasit Nurul Safarid. Bahkan, baru-baru ini Satgas Antimafia Bola Polri juga menetapkan lima tersangka baru kasus pengaturan skor hasil pengembangan laporan mantan manajer Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani.
Kasus-kasus ini akan segera dituntaskan Joko sebagai Plt Ketua Umum PSSI. Namun, dia menegaskan bahwa PSSI selalu mengambil keputusan secara kolektif kolegial dalam menyelesaikan masalah.
Termasuk saat menghadapi persoalan klasik pengaturan skor PSSI mengambil jalan keluar penuntasan masalah secara kolektif baik dengan internal PSSI maupun dengan pihak luar. Menurut Joko, PSSI sudah memerangi match fixing jauh sebelum kasus ini mencuat ke publik.
Bahkan, pada 2017, PSSI sudah membentuk departemen integritas untuk menekan praktik-praktik manipulasi skor di semua level kompetisi di bawah PSSI, mulai dari level liga amatir hingga profesional.
“Pembentukan departemen integritas ini sesuai arahan FIFA pada 2017 lalu. Tim ini sesuai dengan rekomendasi anggota Komite Eksekutif PSSI. Kemudian terbentuk tim Adhoc. Tim bertugas merespons match fixingdan bekerja sama satu tahun,” papar mantan Direktur PT Liga Indonesia ini.
Joko mengatakan, dalam bertugas tim ini bersinergi dengan Polri dan Interpol. Bahkan, MoU antara PSSI dan Polri beserta Interpol pun sudah terjalin untuk memerangi kecurangan-kecurangan di lapangan hijau.
Mengenai status Iwan Budianto, Joko menjelaskan, PSSI mengembalikan statusnya sebagai Wakil Ketua PSSI sesuai keputusan Kongres di Surabaya, 10 November 2016. Dia resmi meninggalkan jabatan Kepala Staf PSSI di Kongres tahunan 2019.
Kongres pun setuju, termasuk meminta Kongres memberikan rekomendasi pengisi posisi kosong Komite Eksekutif (Exco). Selama sepekan ini, Exco bakal melakukan penjaringan. Bahkan, kini muncul nama Umuh Muchtar sebagai salah satu kandidat anggota Exco yang diusulkan manajer Madura United Haruna Sumitro.
Sebelumnya, dalam Kongres Tahunan di Bali yang dihadiri 85 voterdari berbagai anggota, keputusan besar diambil Ketua Umum PSSI periode 2016–2020 Edy Rahmayadi. Dia memutuskan mundur sebagai ketum di tengah aksi ‘bersih-bersih’ satuan tugas pengaturan skor.
Namun, Joko meminta publik tetap berpikiran positif dan tidak mengaitkan keputusan mundurnya Edy dengan skandal pengaturan skor. ”Semua keputusan dia dan harus mendapat respons positif sebagai babak baru pengelolaan PSSI,” kata Joko.
Mereka adalah anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng, mantan anggota Komisi Wasit Priyanto serta putrinya, Anik Yuni Artika Sari, anggota Komisi Disiplin (Komdis) PSSI Dwi Irianto alias Mbah Putih, dan wasit Nurul Safarid. Bahkan, baru-baru ini Satgas Antimafia Bola Polri juga menetapkan lima tersangka baru kasus pengaturan skor hasil pengembangan laporan mantan manajer Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani.
Kasus-kasus ini akan segera dituntaskan Joko sebagai Plt Ketua Umum PSSI. Namun, dia menegaskan bahwa PSSI selalu mengambil keputusan secara kolektif kolegial dalam menyelesaikan masalah.
Termasuk saat menghadapi persoalan klasik pengaturan skor PSSI mengambil jalan keluar penuntasan masalah secara kolektif baik dengan internal PSSI maupun dengan pihak luar. Menurut Joko, PSSI sudah memerangi match fixing jauh sebelum kasus ini mencuat ke publik.
Bahkan, pada 2017, PSSI sudah membentuk departemen integritas untuk menekan praktik-praktik manipulasi skor di semua level kompetisi di bawah PSSI, mulai dari level liga amatir hingga profesional.
“Pembentukan departemen integritas ini sesuai arahan FIFA pada 2017 lalu. Tim ini sesuai dengan rekomendasi anggota Komite Eksekutif PSSI. Kemudian terbentuk tim Adhoc. Tim bertugas merespons match fixingdan bekerja sama satu tahun,” papar mantan Direktur PT Liga Indonesia ini.
Joko mengatakan, dalam bertugas tim ini bersinergi dengan Polri dan Interpol. Bahkan, MoU antara PSSI dan Polri beserta Interpol pun sudah terjalin untuk memerangi kecurangan-kecurangan di lapangan hijau.
Mengenai status Iwan Budianto, Joko menjelaskan, PSSI mengembalikan statusnya sebagai Wakil Ketua PSSI sesuai keputusan Kongres di Surabaya, 10 November 2016. Dia resmi meninggalkan jabatan Kepala Staf PSSI di Kongres tahunan 2019.
Kongres pun setuju, termasuk meminta Kongres memberikan rekomendasi pengisi posisi kosong Komite Eksekutif (Exco). Selama sepekan ini, Exco bakal melakukan penjaringan. Bahkan, kini muncul nama Umuh Muchtar sebagai salah satu kandidat anggota Exco yang diusulkan manajer Madura United Haruna Sumitro.
Sebelumnya, dalam Kongres Tahunan di Bali yang dihadiri 85 voterdari berbagai anggota, keputusan besar diambil Ketua Umum PSSI periode 2016–2020 Edy Rahmayadi. Dia memutuskan mundur sebagai ketum di tengah aksi ‘bersih-bersih’ satuan tugas pengaturan skor.
Namun, Joko meminta publik tetap berpikiran positif dan tidak mengaitkan keputusan mundurnya Edy dengan skandal pengaturan skor. ”Semua keputusan dia dan harus mendapat respons positif sebagai babak baru pengelolaan PSSI,” kata Joko.
(don)
Explore More