Manuver Satgas Match Fixing Jangan Sampai Berujung Sanksi FIFA
A
A
A
JAKARTA - Manuver Tim Satgas Antimafia Sepakbola menggeledah Kantor PSSI dan PT Liga Indonesia mencari bukti pengaturan skor membuat salah satu peserta tim Liga 1 membuat Arema FC cemas.
Media Officer Arema, Sudarmaji was-was dengan penggeledahan ini karena FIFA bisa melihat investigasi polisi ini merupakan bentuk intervensi dari pemerintah sehingga bisa berujung pada sanksi dari Federasi sepakbola dunia (FIFA).
Indonesia sempat memiliki pengalaman pahit 2015 lalu setelah FIFA menjatuhkan sanksi karena intervensi pemerintah terhadap PSSI. Empat tahun lalu, FIFA melarang Timnas Indonesia berlaga di level internasional, termasuk bermain di Kualifikasi Piala Dunia 2018.
Sudarmaji meminta pemerintah termasuk Polisi untuk mempertimbangkan masak-masak langkah mereka melakukan pemeriksaan guna mencari barang bukti skandal pengaturan skor.
Jangan sampai ‘niat baik’ memberantas pengaturan skor malah berujung pada sanksi FIFA. “Kami sebagai salah satu klub peserta Liga 1 merasakan kekhawatiran sama,” kata Sudarmaji kepada wartawan.
Sebagai klub anggota PSSI, Arema melihat,
federasi sudah sangat kooperatif memberikan dukungan dan support besar kepada Polri untuk mengusut tuntas dugaan ‘match fixing’
Bahkan PSSI telah membentuk Komite Ad Hoc Integrity di mana di tim tersebut berisi para tokoh dengan kapabilitas di bidang vpenegakan hukum. “Kami sangat mendukung upaya segera kolaborasi aktif antara satgas dan Komite Ad Hoc Integrity PSSI,” kata Sudarmaji.
Arema sendiri takut ekspektasi publik terhadap sepakbola menjad kontra produktif. “Kami was was dan takut pengalaman terkena sanksi dari FIFA.
Sampai sekarang, para pengelola klub masih harus membangun kepercayaan para sponsor di tengah ujian skandal pengaturan skor.”
Singo Edan sepakat agar kemitraan antara Polri PSSI Kemenpora dan seluruh stakeholder sepakbola Indonesia segera duduk bersama mencari solusi terbaik. Saling menghormati regulasi masing-masing.
“Jangan sampai sepakbola berujung sanksi sehingga membuat gairah kompetisi sebagai aset sepakbola kembali terhenti. Semua merugi. Kami optimis PSSI, Polri,Kemenpora akan segera memberikan solusi ,” harap Sudarmaji.
Sejalan dengan Arema, Ketua Tim Nasional Pemenangan Capres Joko Widodo-Maruf Amin, sekaligus Ketua Koimte Olimpiade Indonesia, Erick Thohir sempat mengutarakan, jangan sampai pemerintah salah langkah dalam mencari bukti pengaturan skor sehingga berujung pada sanksi FIFA.
Menurut dia, pihak-pihak terkait harus segera berkonsolidasi untuk menanggapi kejadian ini. Erick prihatin apabila Kepolisian, PSSI, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak bersinergi dalam menyelesaikan kasus ini.
"PSSI sebagai anggota FIFA mempunyai aturan. Begitu juga regulasi. Penting sekali untuk saat ini PSSI, Kepolisian, dan Kemenpora duduk bersama agar hukum ini tidak saling tindih karena sepakbola memiliki hukum sendiri dibawah badan internasional," kata Erick di FX Sudirman, Jakarta, Kamis, 31 Januari 2019.
Media Officer Arema, Sudarmaji was-was dengan penggeledahan ini karena FIFA bisa melihat investigasi polisi ini merupakan bentuk intervensi dari pemerintah sehingga bisa berujung pada sanksi dari Federasi sepakbola dunia (FIFA).
Indonesia sempat memiliki pengalaman pahit 2015 lalu setelah FIFA menjatuhkan sanksi karena intervensi pemerintah terhadap PSSI. Empat tahun lalu, FIFA melarang Timnas Indonesia berlaga di level internasional, termasuk bermain di Kualifikasi Piala Dunia 2018.
Sudarmaji meminta pemerintah termasuk Polisi untuk mempertimbangkan masak-masak langkah mereka melakukan pemeriksaan guna mencari barang bukti skandal pengaturan skor.
Jangan sampai ‘niat baik’ memberantas pengaturan skor malah berujung pada sanksi FIFA. “Kami sebagai salah satu klub peserta Liga 1 merasakan kekhawatiran sama,” kata Sudarmaji kepada wartawan.
Sebagai klub anggota PSSI, Arema melihat,
federasi sudah sangat kooperatif memberikan dukungan dan support besar kepada Polri untuk mengusut tuntas dugaan ‘match fixing’
Bahkan PSSI telah membentuk Komite Ad Hoc Integrity di mana di tim tersebut berisi para tokoh dengan kapabilitas di bidang vpenegakan hukum. “Kami sangat mendukung upaya segera kolaborasi aktif antara satgas dan Komite Ad Hoc Integrity PSSI,” kata Sudarmaji.
Arema sendiri takut ekspektasi publik terhadap sepakbola menjad kontra produktif. “Kami was was dan takut pengalaman terkena sanksi dari FIFA.
Sampai sekarang, para pengelola klub masih harus membangun kepercayaan para sponsor di tengah ujian skandal pengaturan skor.”
Singo Edan sepakat agar kemitraan antara Polri PSSI Kemenpora dan seluruh stakeholder sepakbola Indonesia segera duduk bersama mencari solusi terbaik. Saling menghormati regulasi masing-masing.
“Jangan sampai sepakbola berujung sanksi sehingga membuat gairah kompetisi sebagai aset sepakbola kembali terhenti. Semua merugi. Kami optimis PSSI, Polri,Kemenpora akan segera memberikan solusi ,” harap Sudarmaji.
Sejalan dengan Arema, Ketua Tim Nasional Pemenangan Capres Joko Widodo-Maruf Amin, sekaligus Ketua Koimte Olimpiade Indonesia, Erick Thohir sempat mengutarakan, jangan sampai pemerintah salah langkah dalam mencari bukti pengaturan skor sehingga berujung pada sanksi FIFA.
Menurut dia, pihak-pihak terkait harus segera berkonsolidasi untuk menanggapi kejadian ini. Erick prihatin apabila Kepolisian, PSSI, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak bersinergi dalam menyelesaikan kasus ini.
"PSSI sebagai anggota FIFA mempunyai aturan. Begitu juga regulasi. Penting sekali untuk saat ini PSSI, Kepolisian, dan Kemenpora duduk bersama agar hukum ini tidak saling tindih karena sepakbola memiliki hukum sendiri dibawah badan internasional," kata Erick di FX Sudirman, Jakarta, Kamis, 31 Januari 2019.
(sha)