Kongres Luar Biasa PSSI Mesti Tunggu Rekomendasi FIFA
A
A
A
JAKARTA - Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak bisa mencampuri urusan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI. Untuk urusan itu KLB harus pertimbangkan sikap FIFA.
Pemerintah sekalipun tidak bisa melakukan intervensi terhadap keinginan anggota PSSI termasuk 2/3 pemilik suara untuk menghelat KLB.
"Kalau KLB ini menyangkut internal PSSI. PSSI memiliki statuta, statuta itu tidak boleh diintervensi oleh pemerintah," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (20/2/2019).
Dia menegaskan, Satgas Antimafia Bola bakal melakukan penyelidikan sesuai kewenangan. PSSI fokus melakukan penyelidikan dan pengusutan terhadap kasus pengaturan skor di Liga Indonesia.
"Satgas Antimafia bola fokus menangani masalah terhadap macth fixing atau pengaturan skor dalam berbagai liga, ini fokusnya," papar dia.
Dedi sendiri mendukung KLB. Sehingga nanti menghasilkan komitmen dan konsisten membangun prestasi sepakbola nasional.
"KLB itu internal PSSI, silahkan PSSI dengan menggunakan statuta dan betul-betul berkomitmen serta konsisten dengan statuta internal. Satgas tidak ikut campur dalam internal PSSI," papar dia menambahkan
PSSI sendiri telah memutuskan untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Meski belum memutuskan waktu pelaksanaan KLB, PSSI telah memiliki dua agenda penting menjelang KLB.
Plt Ketua Umum PSSI, Joko Driyono menjelaskan, dua agenda tersebut pertama membentuk perangkat Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP). Sementara agenda kedua penetapan tanggal kongres pemilihan kepengurusan baru.
Menurut dia, untuk menyiapkan KLB dengan dua agenda itu dan mempertimbangkan padatnya program PSSI, termasuk menjaga komitmen partner komersial kompetisi profesional.
Serta untuk menghormati agenda besar politik nasional. “Maka, PSSI bakal mengutus perwakilan ke Zurich, untuk berkoordinasi secara langsung dengan FIFA untuk mendapatkan arahan dan rekomendasi tepat,” tutur Joko dikutip dari laman PSSI, Rabu (20/2/2019).
KLB diambil dalam rapat Komite Eksekutif PSSI yang dipimpin Joko di kantor PSSI, Selasa (19/2) malam. Keputusan ini telah mempertimbangkan dinamika berkembang dan mendengarkan aspirasi anggota agar visi dan program berjalan.
Pemerintah sekalipun tidak bisa melakukan intervensi terhadap keinginan anggota PSSI termasuk 2/3 pemilik suara untuk menghelat KLB.
"Kalau KLB ini menyangkut internal PSSI. PSSI memiliki statuta, statuta itu tidak boleh diintervensi oleh pemerintah," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (20/2/2019).
Dia menegaskan, Satgas Antimafia Bola bakal melakukan penyelidikan sesuai kewenangan. PSSI fokus melakukan penyelidikan dan pengusutan terhadap kasus pengaturan skor di Liga Indonesia.
"Satgas Antimafia bola fokus menangani masalah terhadap macth fixing atau pengaturan skor dalam berbagai liga, ini fokusnya," papar dia.
Dedi sendiri mendukung KLB. Sehingga nanti menghasilkan komitmen dan konsisten membangun prestasi sepakbola nasional.
"KLB itu internal PSSI, silahkan PSSI dengan menggunakan statuta dan betul-betul berkomitmen serta konsisten dengan statuta internal. Satgas tidak ikut campur dalam internal PSSI," papar dia menambahkan
PSSI sendiri telah memutuskan untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Meski belum memutuskan waktu pelaksanaan KLB, PSSI telah memiliki dua agenda penting menjelang KLB.
Plt Ketua Umum PSSI, Joko Driyono menjelaskan, dua agenda tersebut pertama membentuk perangkat Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP). Sementara agenda kedua penetapan tanggal kongres pemilihan kepengurusan baru.
Menurut dia, untuk menyiapkan KLB dengan dua agenda itu dan mempertimbangkan padatnya program PSSI, termasuk menjaga komitmen partner komersial kompetisi profesional.
Serta untuk menghormati agenda besar politik nasional. “Maka, PSSI bakal mengutus perwakilan ke Zurich, untuk berkoordinasi secara langsung dengan FIFA untuk mendapatkan arahan dan rekomendasi tepat,” tutur Joko dikutip dari laman PSSI, Rabu (20/2/2019).
KLB diambil dalam rapat Komite Eksekutif PSSI yang dipimpin Joko di kantor PSSI, Selasa (19/2) malam. Keputusan ini telah mempertimbangkan dinamika berkembang dan mendengarkan aspirasi anggota agar visi dan program berjalan.
(sha)