DPR Dorong Solusi Jalan Tengah atas Polemik PB Djarum-KPAI
DPR Dorong Solusi Jalan Tengah atas Polemik PB Djarum-KPAI
A
A
A
JAKARTA - PB Djarum telah memastikan tahun 2020 bakal menghentikan Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis dalam pencarian atlet bulu tangkis. Pemicunya, PB Djarum dituding mengeksploitasi anak sebagai promosi brand image dalam kegiatan audisi tersebut.
Ditengah polemik PB Djarum dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati, mengatakan perlu jalan tengah dan dibuka ruang dialog lintas sektor atas polemik yang muncul terkait pembinaan calon atlet bulu tangkis di Indonesia. (Baca juga: Deretan Para Legenda PB Djarum yang Harumkan Indonesia di Kancah Dunia )
"Saya kira dibutuhkan kedewasaan dalam penyikapan masalah ini. Satu sisi PB Djarum telah membuktikan komitmennya dalam pembinaan atlit bulu tangkis, tapi di sisi lain KPAI merupakan lembaga negara yang memiliki tupoksi yang jelas terkait perlindungan anak," ujar Reni dalam keterangan pers yang diterima SINDOnews, Senin (9/9/2019).
Lebih jauh, Reni menjelaskan perhatian KPAI terkait dengan sorotan dugaan eksploitasi anak dalam proses audisi calon atlet dapat dimaklumi. Menurutnya, paparan rokok terhadap usia anak juga berada di angka yang mengkhawatirkan. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 anak-anak usia 10-18 tahun yang merokok telah mencapai 3,9 juta dan mengalami tren peningkatan.
"Jumlah perokok di usia anak ini tentu harus mendapat perhatian semua pihak. Saya kira, di poin ini KPAI memiliki basisnya," cetus Reni.
Namun demikian, ikhtiar berbagai pihak dalam memajukan olahraga di Indonesia juga harus mendapat apresiasi dan dorongan. Hanya saja, kata Reni, perlu ada pembahasan lebih jauh antara kepentingan komersil dengan kepentingan pembinaan olahraga. "Kita tidak memungkiri juga, dukungan kalangan swasta dalam kegiatan olahraga juga ada sisi komersil berupa promosi dan brand awairness ke publik," sambung Reni.
Politisi PPP ini mengingatkan misi komersil oleh pihak swasta dalam dukungan terhadap kegiatan olahraga juga harus mempertimbangkan koridor umum dan kepentingan lainnya. "Notifikasi oleh KPAI harus ditempatkan dalam perspektif yang luas, komprehensif dan holistik," tegas Reni.
Dia menyayangkan sikap kementerian terkait yang tidak respons sejak awal polemik ini muncul. Semestinya, kata Reni, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. "Semestinya dua kementerian tersebut sejak awal dapat turut serta menyelesaikan polemik dengan menawarkan jalan tengah," kata Reni.
Politisi PPP ini menyebutkan jalan tengah dapat ditempuh dengan tetap mempertimbangkan catatan KPAI terkait kegiatan tersebut. Di sisi lain, PB Djarum tetap melakukan tanggungjawab sosial melalui kegiatan audisi atlet bulu tangkis. (Baca juga: Manajer Tim PB Djarum Tetap Gerilya Cari Pelapis Pebulu Tangkis Senior )
"Misalnya, tulisan merek ukurannya tidak besar dan mencolok lagi. Jumlah anak yang lolos diperbanyak lagi dengan mempertimbangkan representasi wilayah. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan jalan tengah," imbuh Reni.
Ditengah polemik PB Djarum dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati, mengatakan perlu jalan tengah dan dibuka ruang dialog lintas sektor atas polemik yang muncul terkait pembinaan calon atlet bulu tangkis di Indonesia. (Baca juga: Deretan Para Legenda PB Djarum yang Harumkan Indonesia di Kancah Dunia )
"Saya kira dibutuhkan kedewasaan dalam penyikapan masalah ini. Satu sisi PB Djarum telah membuktikan komitmennya dalam pembinaan atlit bulu tangkis, tapi di sisi lain KPAI merupakan lembaga negara yang memiliki tupoksi yang jelas terkait perlindungan anak," ujar Reni dalam keterangan pers yang diterima SINDOnews, Senin (9/9/2019).
Lebih jauh, Reni menjelaskan perhatian KPAI terkait dengan sorotan dugaan eksploitasi anak dalam proses audisi calon atlet dapat dimaklumi. Menurutnya, paparan rokok terhadap usia anak juga berada di angka yang mengkhawatirkan. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 anak-anak usia 10-18 tahun yang merokok telah mencapai 3,9 juta dan mengalami tren peningkatan.
"Jumlah perokok di usia anak ini tentu harus mendapat perhatian semua pihak. Saya kira, di poin ini KPAI memiliki basisnya," cetus Reni.
Namun demikian, ikhtiar berbagai pihak dalam memajukan olahraga di Indonesia juga harus mendapat apresiasi dan dorongan. Hanya saja, kata Reni, perlu ada pembahasan lebih jauh antara kepentingan komersil dengan kepentingan pembinaan olahraga. "Kita tidak memungkiri juga, dukungan kalangan swasta dalam kegiatan olahraga juga ada sisi komersil berupa promosi dan brand awairness ke publik," sambung Reni.
Politisi PPP ini mengingatkan misi komersil oleh pihak swasta dalam dukungan terhadap kegiatan olahraga juga harus mempertimbangkan koridor umum dan kepentingan lainnya. "Notifikasi oleh KPAI harus ditempatkan dalam perspektif yang luas, komprehensif dan holistik," tegas Reni.
Dia menyayangkan sikap kementerian terkait yang tidak respons sejak awal polemik ini muncul. Semestinya, kata Reni, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. "Semestinya dua kementerian tersebut sejak awal dapat turut serta menyelesaikan polemik dengan menawarkan jalan tengah," kata Reni.
Politisi PPP ini menyebutkan jalan tengah dapat ditempuh dengan tetap mempertimbangkan catatan KPAI terkait kegiatan tersebut. Di sisi lain, PB Djarum tetap melakukan tanggungjawab sosial melalui kegiatan audisi atlet bulu tangkis. (Baca juga: Manajer Tim PB Djarum Tetap Gerilya Cari Pelapis Pebulu Tangkis Senior )
"Misalnya, tulisan merek ukurannya tidak besar dan mencolok lagi. Jumlah anak yang lolos diperbanyak lagi dengan mempertimbangkan representasi wilayah. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan jalan tengah," imbuh Reni.
(sha)
Explore More