Pra-Kongres bukan kongres PSSI
Pra-Kongres bukan kongres PSSI
A
A
A
Sindonews.com - PSSI menilai pra-kongres yang digelar Komite Penyelamat Sepak bola (KPSI), bukan kongres PSSI. Jadi menurut PSSI, hasil-hasil yang ada didalamnya tidak ada kaitannya dengan PSSI.
Pra-kongres akhirnya digelar di Swiss Belhotel, Mangga Besar, Jakarta, Sabtu (21/1). Dan beberapa keputusan pun dikeluarkan dalam pra-kongres tersebut. Beberapa keputusan di antaranya adalah memecat Ketua Umum (ketum) PSSI Djohar Arifin Husin dan Waketum PSSI Farid Rahman.
Tidak hanya kedua pimpinan PSSI di atas, dalam pra-kongres kemarin juga memutuskan untuk memecat empat Komite Eksekutif (Exco) PSSI. Yakni Sihar Sitorus, Mawardi Nurdin, Tuty Dau, Widodo Santoso, dan Bob Hippy. Keputusan pra-kongres juga memutihkan sanksi yang dialami Toni Apriliani, La Nyalla M Mattalitti, Roberto Rouw, dan Erwin Dwi Budiawan.
Keputusan-keputusan yang keluar dalam pra-kongres dimentahkan Djohar Arifin. Pria yang juga mantan pemain PSMS Medan ini menerangkan, jika apa pun yang dikeluarkan dalam pra-kongres tersebut tidak berlaku bagi PSSI. Djohar Arifin pun menyatakan, itu adalah kongres KPSI bukan kongres PSSI.
"Silahkan saja KPSI buat keputusan, karena PSSI tidak dikenal dalam statuta PSSI. Selain itu tidak juga dikenal AFC dan FIFA. Jika kongres PSSI itu diselenggarakan oleh PSSI dan atas seizin FIFA. Itu bukan kongres PSSI, tapi kongres KPSI," ungkap Djohar Arifin.
PSSI pun berencana akan memverifikasi anggota-anggota yang hadir dalam pra-kongres. Jika memang ada anggota-anggota PSSI yang ambil bagian dalam pra-kongres, federasi sepak bola tertinggi Indonesia itupun tidak segan-segan untuk menjatuhkan sanksi.
"Kami akan melihat kalau memang ada anggota PSSI yang ikut, kami akan melihat kasus per kasus dari kedatangan mereka. Jika memang ada usaha makar, berarti sudah melanggar statuta PSSI," kata Djohar Arifin.
"Benar, kami akan mempelajari semuanya. Kami akan melihat data kehadiran mereka seperti apa. Mereka hadir dalam hal yang biasa-biasa saja, atau hadir untuk membuat suatu organisasi yang melanggar statuta organisasi," sambung mantan staf ahli Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tersebut.
Sejauh ini menurut keterangan Djohar Arifin, sudah ada beberapa laporan yang masuk dari kehadiran anggota-anggota PSSI ke pra-kongres. Yang datang dalam Pra-Kongres pun menurutnya, ada anggota-anggota yang hadir tanpa ada mandat dari ketua dan sekertars umum (sekum) klub atau pengurus provinsi (pengprov).
"Laporan sudah ada yang masuk. Tapi ada juga yang membantah, bahwa itu bukan utusan kami. Bukan pengurus kami lagi. Ada juga yang langsung menemui kami bahwa itu bukan mandat dari ketua atau sekum. Jadi bagi kami pertemuan itu bukan kegiatan organisasi PSSI, melainkan kegiatan di luar PSSI," terang Djohar Arifin.
Sementara itu, ketua Pengprov DKI Jakarta, Hardi Hasan, menyatakan, hak dari PSSI untuk memberikan sanksi. Pria yang juga mantan manager Persitara Jakarta Utara itu mengungkapkan, jika anggota-anggota PSSI yang mengikuti pra-kongres disanksi, malah akan memperuncing masalah.
"Terserah mereka ingin memberikan sanksi seperti apa kepada klub atau pengprov yang mengikuti pra-kongres. Seharusnya mereka itu sadar jika mereka sendiri yang memulai konflik seperti sekarang ini. Sekarang, jika mereka akan memberikan sanksi tentu akan memperuncing masalah," terang Hardi. decky irawan jasri
Pra-kongres akhirnya digelar di Swiss Belhotel, Mangga Besar, Jakarta, Sabtu (21/1). Dan beberapa keputusan pun dikeluarkan dalam pra-kongres tersebut. Beberapa keputusan di antaranya adalah memecat Ketua Umum (ketum) PSSI Djohar Arifin Husin dan Waketum PSSI Farid Rahman.
Tidak hanya kedua pimpinan PSSI di atas, dalam pra-kongres kemarin juga memutuskan untuk memecat empat Komite Eksekutif (Exco) PSSI. Yakni Sihar Sitorus, Mawardi Nurdin, Tuty Dau, Widodo Santoso, dan Bob Hippy. Keputusan pra-kongres juga memutihkan sanksi yang dialami Toni Apriliani, La Nyalla M Mattalitti, Roberto Rouw, dan Erwin Dwi Budiawan.
Keputusan-keputusan yang keluar dalam pra-kongres dimentahkan Djohar Arifin. Pria yang juga mantan pemain PSMS Medan ini menerangkan, jika apa pun yang dikeluarkan dalam pra-kongres tersebut tidak berlaku bagi PSSI. Djohar Arifin pun menyatakan, itu adalah kongres KPSI bukan kongres PSSI.
"Silahkan saja KPSI buat keputusan, karena PSSI tidak dikenal dalam statuta PSSI. Selain itu tidak juga dikenal AFC dan FIFA. Jika kongres PSSI itu diselenggarakan oleh PSSI dan atas seizin FIFA. Itu bukan kongres PSSI, tapi kongres KPSI," ungkap Djohar Arifin.
PSSI pun berencana akan memverifikasi anggota-anggota yang hadir dalam pra-kongres. Jika memang ada anggota-anggota PSSI yang ambil bagian dalam pra-kongres, federasi sepak bola tertinggi Indonesia itupun tidak segan-segan untuk menjatuhkan sanksi.
"Kami akan melihat kalau memang ada anggota PSSI yang ikut, kami akan melihat kasus per kasus dari kedatangan mereka. Jika memang ada usaha makar, berarti sudah melanggar statuta PSSI," kata Djohar Arifin.
"Benar, kami akan mempelajari semuanya. Kami akan melihat data kehadiran mereka seperti apa. Mereka hadir dalam hal yang biasa-biasa saja, atau hadir untuk membuat suatu organisasi yang melanggar statuta organisasi," sambung mantan staf ahli Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tersebut.
Sejauh ini menurut keterangan Djohar Arifin, sudah ada beberapa laporan yang masuk dari kehadiran anggota-anggota PSSI ke pra-kongres. Yang datang dalam Pra-Kongres pun menurutnya, ada anggota-anggota yang hadir tanpa ada mandat dari ketua dan sekertars umum (sekum) klub atau pengurus provinsi (pengprov).
"Laporan sudah ada yang masuk. Tapi ada juga yang membantah, bahwa itu bukan utusan kami. Bukan pengurus kami lagi. Ada juga yang langsung menemui kami bahwa itu bukan mandat dari ketua atau sekum. Jadi bagi kami pertemuan itu bukan kegiatan organisasi PSSI, melainkan kegiatan di luar PSSI," terang Djohar Arifin.
Sementara itu, ketua Pengprov DKI Jakarta, Hardi Hasan, menyatakan, hak dari PSSI untuk memberikan sanksi. Pria yang juga mantan manager Persitara Jakarta Utara itu mengungkapkan, jika anggota-anggota PSSI yang mengikuti pra-kongres disanksi, malah akan memperuncing masalah.
"Terserah mereka ingin memberikan sanksi seperti apa kepada klub atau pengprov yang mengikuti pra-kongres. Seharusnya mereka itu sadar jika mereka sendiri yang memulai konflik seperti sekarang ini. Sekarang, jika mereka akan memberikan sanksi tentu akan memperuncing masalah," terang Hardi. decky irawan jasri
()
Explore More