Kapan dualisme PSSI berakhir?

Sindonews.com - Ketua tim rekonsiliasi PSSI Benhard Limbong menyadari bahwa konflik yang membelit persepakbolaan Indonesia bukan lagi hanya dualisme kompetisi. Tapi, sudah pada dualisme organisasi yaitu PSSI sendiri.

FIFA sendiri memberi waktu tambahan kepada federasi tertinggi sepak bola Indonesia tersebut untuk menyelesaikan konflik. Setelah sebelumnya diminta untuk dibereskan sebelum 20 Maret. Kini, lewat rapat Komite Eksekutif (Exco) FIFA, organisasi sepak bola dunia pimpinan Sepp Blatter tersebut, meminta permasalahan sepak bola Tanah
Air bisa selesai sampai 15 Juni mendatang.

Apa yang diyakini Limbong, sebenarnya bisa ditelaah dalam keputusan FIFA, 31 Maret yang lalu. Dalam pernyataan FIFA di laman resminya menerangkan, jika PSSI diberi waktu sampai 15 Juni 2012 untuk menyelesaikan isu internal, terutama breakaway league.

Isu internal yang dimaksud FIFA tentu bisa diartikan, jika FIFA sadar masalah yang ada ditubuh PSSI tidak hanya dualisme kompetisi antara Indonesia Premier League (IPL) dan Indonesia Super League (ISL). Tapi juga masalah dualisme organisasi.

Permasalahan PSSI memang semakin meruncing, setelah PSSI pimpinan La Nyalla M Mattalitti terpilih dalam Kongres Luar Biasa (KLB) versi Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI), 18 Maret yang lalu. Dengan adanya PSSI pimpinan La Nyalla, sudah bisa dipastikan, jika di persepakbolaan Indonesia sudah lahir dua kompetisi dan dua induk organisasi olahraga si kulit bundar.

"Kita harus berhati-hati, karena dualisme sudah melebar ke mana-mana. Dualisme yang terjadi saat ini tidak hanya dualisme kompetisi, tapi sudah menjalar ke yang lain seperti dualisme organisasi," ungkap Limbong, yang juga menjabat sebagai ketua Komisi Disiplin (Komdi) PSSI tersebut.

Tapi Limbong terus menegaskan, jika PSSI yang legal adalah di bawah kepemimpinan Djohar Arifin Husin. Karena menurutnya, legalitas PSSI pimpinan Djohar adalah organisasi sepak bola teringgi Indonesia yang diakui oleh AFC dan juga oleh FIFA. Sementara di dalam negeri, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan KONI, juga mengakui PSSI versi Djohar menurut Limbong.

"Soal legitimasi, PSSI pimpinan pak Djohar sudah pasti sah. Itu karena, FIFA dan AFC yang mensahkan PSSI pimpinan pak Djohar. Jadi itu sudah jelas sebagai legalitas dari PSSI pimpinan pak Djohar. Di dalam negeri juga begitu, pemerintah dan KONI juga begitu," tutur Limbong.

Selain akui dualisme persepakbolaan Indonesia sudah mengarah pada dualisme organisasi, Limbong juga menegaskan akan terus mejalankan proses rekonsiliasi dengan ke-12 klub peserta ISL. Berbagai cara diakuinya, akan coba dilakukan untuk memberikan iklim positif di persepakbolaan Tanah Air.

Tapi seperti apa langkah yang akan dilakukan, pria yang juga menjabat sebagai penanggungjawab tim nasional (timnas) ini mengaku masih merahasiakan hal itu. Menurutnya, dua kali kegagalan PSSI dalam melakukan proses rekonsiliasi, akan jadi pelajaran dalam menempuh proses-proses rekonsiliasi selanjutnya.

"Dulu di bulan Oktober sampai September, kami sudah berusaha untuk membentuk tim dan mendatangi klub-klub tersebut satu persatu. Dan baru-baru ini kami mengundang mereka datang, tapi kesemuanya tidak berjalan dengan baik. Rekonsiliasi yang kami lakukan belum mendapatkan hasil. Dari dua pelajaran tersebut, kami akan ambil langkah-langkah lebih lanjut kedepannya," papar Limbong.

Sementara itu, Djohar menyatakan, jika segala usaha untuk melakukan rekonsiliasi sudah diserahkan kepada Limbong. Menurutnya, semua pihak wajib mengedepankan kepentingan sepak bola Indonesia, dibandingkan kepentingan dari masing-masing pihak yang berselisih.

"Saya terus ingatkan berkali-kali jika pentingnya rekonsiliasi. Semua pihak harus bisa duduk bersama. Selesaikan semua masalah yang ada. Karena jika sepak bola kita seperti ini terus, sanksi pasti akan menimpa sepak bola Indonesia," terang Djohar.