Munas PB PBSI di Yogyakarta tidak sah
Kamis, 20 September 2012 - 17:45 WIB
Munas PB PBSI di Yogyakarta tidak sah
A
A
A
Sindonews.com - Potensi kisruh bakal terjadi di dalam tubuh Persatuan Buluntangkis Seluruh Indonesia (PBSI). Muara kekisruhan berawal dari pencoretan kandidat bakal calon Ketua Umum PB BSI Marzuki Alie serta pengajuan agenda Munas yang sedianya digelar November 2012 mendatang.
Dampaknya, sejumlah pengurus provinsi (Pengprov) PBSI di Indonesia menilai Musyawarah Nasional (Munas) PB PBSI di Yogyakarta 20-22 september 2012 tidak sah. Bahkan, 17 Pengprov PBSI bakal melakukan boikot jika Munas tetap digelar.
Sekretaris Umum Pengurus daerah Pemprov NTB, Muhammad Iqbal mengatakan, Munas PB PBSI 20-22 September di Yogyakarta cacat hukum. Sebab seharusnya munas dilakukan November 2012 namun diajukan secara sepihak. "Kalau Munas dipaksakan tetap digelar, itu berarti ilegal atau cacat hukum. Kalau tetap digelar, kami akan deadlock," katanya dalam keterangan pers di Yogyakarta, Kamis (20/9/2012).
Dia meminta agenda Munas diundur pelaksanaan atau tetap sesuai jadwal semula, yakni November 2012 mendatang. Menurut dia, agenda Munas sudah diputuskan pada Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) sehingga tidak serta merta diajukan begitu saja. "Pengajuan agenda Munas diumumkan 27 Agustus 2012 oleh Sekjen PB PBSI Yacob Rusdianto. Padahal dalam Mukernas, Munas dijadwalkan November dan keputusan Sekjen tidak bisa menghapus hasil Mukernas," tegasnya.
Sekretaris Umum Pengprov PBSI Sulawesi Tengah Muchlis Lamboka menambahkan, pencoretan Marzuki Alie sebagai salah calon ketua umum juga dinilai cacat hukum. Marzuki dicoret secara sepihak oleh Tim Verifikasi. Padahal, hanya pleno dalam rangkaian Munas yang berhak membatalkan keikutsertaan seorang kandidat. "Jadi tim verivikasi sama sekali tidak memiliki hak mencoret Marzuki Alie. Makanya kami meminta munas diundur atau kami akan boikot jika munas tetap berlangsung," tegasnya.
Sementara salah satu kandidat ketua umum, Icuk Sugiarto akan melihat kondisi dalam rangkaian Munas terlebih dahulu sebelum mengambil sikap. "Jika Munas oleh sebagian besar dianggap tidak sah, saya tidak akan maju. Saya tidak ingin menjadi pemenang dari hasil Muns yang tidak sah," ungkapnya.
Namun, dia siap maju jika Munas dianggap sah atau tidak menyalahi aturan. "Saya siap lahir batin dan ingin membuat perubahan yaitu membangkitkan kembali prestasi bulu tangkis," imbuhnya.
Mantan Pebulutangkis ini berharap terlepas dari semua kepentingan yang harus diutamakan adalah kenapa prestasi bulu tangkis mengalami kemerosotan. "Saya menghimbau, pemilik suara yaitu Pengprov lebih mengedepankan bagaimana prestasi bulutangkis ditingkatkan dan organisasi diperbaiki," ujarnya.
Di di bagian lain, kubu Gita Wiryawan mengklaim didukung 22 Pengprov atau 22 suara dari total 33 suara. "Pak Gita merupakan sosok yang peduli bulutangkis. Kami yakin sebagian besar peserta Munas akan memberikan dukungan kepada Pak Gita. Saat ini sudah 22 Pengprov sudah menyatakan mendukung dan 4 mendukung via telepon," Kata Sekretaris Pengprov DIY Sukiman.
Dampaknya, sejumlah pengurus provinsi (Pengprov) PBSI di Indonesia menilai Musyawarah Nasional (Munas) PB PBSI di Yogyakarta 20-22 september 2012 tidak sah. Bahkan, 17 Pengprov PBSI bakal melakukan boikot jika Munas tetap digelar.
Sekretaris Umum Pengurus daerah Pemprov NTB, Muhammad Iqbal mengatakan, Munas PB PBSI 20-22 September di Yogyakarta cacat hukum. Sebab seharusnya munas dilakukan November 2012 namun diajukan secara sepihak. "Kalau Munas dipaksakan tetap digelar, itu berarti ilegal atau cacat hukum. Kalau tetap digelar, kami akan deadlock," katanya dalam keterangan pers di Yogyakarta, Kamis (20/9/2012).
Dia meminta agenda Munas diundur pelaksanaan atau tetap sesuai jadwal semula, yakni November 2012 mendatang. Menurut dia, agenda Munas sudah diputuskan pada Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) sehingga tidak serta merta diajukan begitu saja. "Pengajuan agenda Munas diumumkan 27 Agustus 2012 oleh Sekjen PB PBSI Yacob Rusdianto. Padahal dalam Mukernas, Munas dijadwalkan November dan keputusan Sekjen tidak bisa menghapus hasil Mukernas," tegasnya.
Sekretaris Umum Pengprov PBSI Sulawesi Tengah Muchlis Lamboka menambahkan, pencoretan Marzuki Alie sebagai salah calon ketua umum juga dinilai cacat hukum. Marzuki dicoret secara sepihak oleh Tim Verifikasi. Padahal, hanya pleno dalam rangkaian Munas yang berhak membatalkan keikutsertaan seorang kandidat. "Jadi tim verivikasi sama sekali tidak memiliki hak mencoret Marzuki Alie. Makanya kami meminta munas diundur atau kami akan boikot jika munas tetap berlangsung," tegasnya.
Sementara salah satu kandidat ketua umum, Icuk Sugiarto akan melihat kondisi dalam rangkaian Munas terlebih dahulu sebelum mengambil sikap. "Jika Munas oleh sebagian besar dianggap tidak sah, saya tidak akan maju. Saya tidak ingin menjadi pemenang dari hasil Muns yang tidak sah," ungkapnya.
Namun, dia siap maju jika Munas dianggap sah atau tidak menyalahi aturan. "Saya siap lahir batin dan ingin membuat perubahan yaitu membangkitkan kembali prestasi bulu tangkis," imbuhnya.
Mantan Pebulutangkis ini berharap terlepas dari semua kepentingan yang harus diutamakan adalah kenapa prestasi bulu tangkis mengalami kemerosotan. "Saya menghimbau, pemilik suara yaitu Pengprov lebih mengedepankan bagaimana prestasi bulutangkis ditingkatkan dan organisasi diperbaiki," ujarnya.
Di di bagian lain, kubu Gita Wiryawan mengklaim didukung 22 Pengprov atau 22 suara dari total 33 suara. "Pak Gita merupakan sosok yang peduli bulutangkis. Kami yakin sebagian besar peserta Munas akan memberikan dukungan kepada Pak Gita. Saat ini sudah 22 Pengprov sudah menyatakan mendukung dan 4 mendukung via telepon," Kata Sekretaris Pengprov DIY Sukiman.
(wbs)
