Berbenturan Pilpres, Porda Jabar diundur
Senin, 22 Oktober 2012 - 18:27 WIB
Berbenturan Pilpres, Porda Jabar diundur
A
A
A
Sindonews.com - Berbenturan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah (Porda) XII yang digelar September, mengalami perubahan jadwal menjadi November 2014.
Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bekasi Faisal Hafan Farid menuturkan, rencana mundurnya pelaksanaan Porda XII 2014 tersebut berdasarkan hasil kunjungan Komisi A dan Komisi B DPRD Kabupaten Bekasi ke DPRD Provinsi Jawa Barat beberapa waktu lalu.
''Berdasarkan kunjungan kami dengan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Barat, pelaksanaan Porda diperkirakan akan diundur hingga November 2014, dengan alasan berbenturan dengan Pilpres,” katanya.
Namun, meskipun demikian, keputusan tersebut nantinya akan diperjelas dengan Surat keputusan dari Pemprov Jawa Barat. Pihaknya juga menilai, pengunduran pelaksanaan Porda Jabar tersebut harus bisa dimanfaatkan Pemkab Bekasi untuk memaksimalkan pembangunan infrastuktur Porda yang masih belum selesai.
"Kabupaten Bekasi berkesempatan besar untuk mempertandingkan banyak cabang-cabang olahraga. Sebab, lokasinya sangat strategis dan ditunjang fasilitas pendukung yang lengkap. Moment ini juga harusnya bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan persiapan yang masih belum beres,”ujarnya.
Provinsi Jabar resmi ditetapkan menjadi tuan rumah PON XIX/2016 setelah mengalahkan Provinsi Banten secara aklamasi pada Rapat Anggota KONI di Jakarta pada 2010 lalu. Namun harapan tersebut sempat terancam mengalami kegagalan. Hal itu dikarenakan beberapa tempat pertandingan cabang olah raga (venue), masih belum bisa digunakan.
Bahkan, Stadion Utama Jababeka yang direncanakan sebagai tempat pembukaan, pelaksanaan, dan penutupan Porda Jawa Barat 2014, hingga saat ini belum kunjung selesai.
Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin juga terkesan tidak yakin untuk menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai tuan rumah Porda. Dengan alasan keadaan anggaran di Kabupaten Bekasi. Neneng mencontohkan, apabila Pemerintah Kabupaten Bekasi memaksakan mengeluarkan anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk pembangunan venue, sementara pembangunan di Kabupaten Beksi sedang membutuhkan anggaran juga.
Untuk itu, Faisal menegaskan, pihaknya akan mendorong anggaran persiapan Porda dengan membentuk Peraturan Daerah (Perda) multiyears. Sehingga nantinya, Kab. Bekasi tidak lagi direpotkan dengan permasalahan penganggaran persiapan Porda tersebut.
Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bekasi Faisal Hafan Farid menuturkan, rencana mundurnya pelaksanaan Porda XII 2014 tersebut berdasarkan hasil kunjungan Komisi A dan Komisi B DPRD Kabupaten Bekasi ke DPRD Provinsi Jawa Barat beberapa waktu lalu.
''Berdasarkan kunjungan kami dengan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Barat, pelaksanaan Porda diperkirakan akan diundur hingga November 2014, dengan alasan berbenturan dengan Pilpres,” katanya.
Namun, meskipun demikian, keputusan tersebut nantinya akan diperjelas dengan Surat keputusan dari Pemprov Jawa Barat. Pihaknya juga menilai, pengunduran pelaksanaan Porda Jabar tersebut harus bisa dimanfaatkan Pemkab Bekasi untuk memaksimalkan pembangunan infrastuktur Porda yang masih belum selesai.
"Kabupaten Bekasi berkesempatan besar untuk mempertandingkan banyak cabang-cabang olahraga. Sebab, lokasinya sangat strategis dan ditunjang fasilitas pendukung yang lengkap. Moment ini juga harusnya bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan persiapan yang masih belum beres,”ujarnya.
Provinsi Jabar resmi ditetapkan menjadi tuan rumah PON XIX/2016 setelah mengalahkan Provinsi Banten secara aklamasi pada Rapat Anggota KONI di Jakarta pada 2010 lalu. Namun harapan tersebut sempat terancam mengalami kegagalan. Hal itu dikarenakan beberapa tempat pertandingan cabang olah raga (venue), masih belum bisa digunakan.
Bahkan, Stadion Utama Jababeka yang direncanakan sebagai tempat pembukaan, pelaksanaan, dan penutupan Porda Jawa Barat 2014, hingga saat ini belum kunjung selesai.
Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin juga terkesan tidak yakin untuk menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai tuan rumah Porda. Dengan alasan keadaan anggaran di Kabupaten Bekasi. Neneng mencontohkan, apabila Pemerintah Kabupaten Bekasi memaksakan mengeluarkan anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk pembangunan venue, sementara pembangunan di Kabupaten Beksi sedang membutuhkan anggaran juga.
Untuk itu, Faisal menegaskan, pihaknya akan mendorong anggaran persiapan Porda dengan membentuk Peraturan Daerah (Perda) multiyears. Sehingga nantinya, Kab. Bekasi tidak lagi direpotkan dengan permasalahan penganggaran persiapan Porda tersebut.
(aww)
