Cabor pro dan kontra sikapi KONI Jatim
Senin, 29 Oktober 2012 - 19:59 WIB
Cabor pro dan kontra sikapi KONI Jatim
A
A
A
Sindonews.com - Rencana KONI Jatim untuk mengambil alih pemusatan latihan daerah (puslatda) PON XIX/2016 direspons cabang olahraga (cabor). Di cabor judo, KONI Jatim memang dibuat kelimpungan setelah Pengprov PSJI Jatim justru menjegal atletnya sendiri dengan surat skorsing yang melarang tampil di PON.
Padahal kedua atlet tersebut yaitu Terry Kusumawardani dan Dewindo Ariani Trisna berstatus atlet Pelatnas SEA Games 2013. Dampaknya, di PON XVIII, cabor judo hanya bisa mendulang
satu emas dari target tiga emas.
Padahal, KONI Jatim sudah mengeluarkan banyak biaya untuk menyiapkan atlet. Sebagai gambaran, dalam satu bulan seorang atlet yang masuk program puslatda mendapat uang tunjangan sekitar Rp3,5 juta. Artinya, dalam satu tahun anggaran yang harus dikucurkan untuk seorang atlet Puslatda mencapai Rp42 juta. Jika Puslatda dimulai tiga tahun sebelum PON, maka satu atlet butuh anggaran Rp 126 juta.
"Belum lagi tambahan biaya try out dan yang lainnya. Pertanggungjawaban cabor seperti apa. Tidak bisa seperti ini, semua cabor tidak bisa seenaknya diskorsing anak-anaknya hanya karena
persoalan internal. Karena itu kelembagaan puslatda harus ditata,” tegas Ketua Harian KONI Jatim Dhimam Abror, beberapa waktu lalu.
Sebenarnya bukan hanya di cabor judo yang bermasalah. Beberapa cabor lainya juga memiliki persoalan serupa. Salah satunya di cabor panahan. Tiga atlet peraih emas SEA Games 2011, Ika Yuliana, Erwina Safitri dan Praditya tidak diberangkatkan ke PON. Padahal ketiganya juga sempat
berstatus tim Puslatda Jatim.
Melihat kasus judo dan panahan, sikap KONI Jatim mengambil alih program Puslatda memang ada benarnya. Namun, tanpa peran pengurus cabang olahraga, juga akan menjadi blunder lebih besar. Sebab, masing-masing Pengprov cabor lebih mengerti "jerohan" atlet maupun kondisi lawan.
“Masih dicarikan formulasi yang tepat. Kalau sepenuhnya ditangani KONI Jawa Timur dan cabor tidak dilibatkan pasti nanti akan teriak-teriak. Kita pecahkan itu dengan mencari kelembagaan Puslatda, cabor akan tetap kita libatkan. Jangan sampai kita dapat ikan tapi airnya keruh,” ucap
Abror.
Memang, KONI Jatim harus berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait pelaksanaan Puslatda. Sebab, jika sampai pengurus cabor merasa tersakiti, bukan tidak mungkin malah akan menjadi duri dalam daging. Sebab, masih ada cabang olahraga yang bisa menjalankan program Pusltada
dengan baik.
"Jangan sampai hanya kerena satu dua cabor yang bermasalah, cabor lain yang sudah melakukan pembinaan dengan baik, malah ikut jadi korban. Rencana KONI mengambil alih pelaksanaan Puslatda bisa diartikan tidak percaya dengan cabor, padahal tidak semuanya pengprov gagal. Sikap KONI bisa dinilai arogan, " ucap salah satu pengurus cabor.
Dari PABBSI, Manajer Angkat besi dan angkat berat, Jeffry Tanggolo masih belum bersikap terkait wacana take over Pusltada oleh KONI Jatim. "Sejujurnya saya belum tahu detail soal rencana tersebut, apakah yang sebenarnya akan dilakukan KONI dengan mengubah pelaksanaan Puslatda itu, " elaknya.
Namun Jefry terlihat kurang setuju jika pemilihan atlet, pelatih dan manajer langsung dilakukan KONI Jatim. "Bukankah yang lebih tahu detail soal pemilihan atlet, pelatih dan manager itu adalah Pengprov cabor itu sendiri, " ujarnya bernada tanya.
Sedangkan Manajer Panahan Jatim, Denny Trisyanto justru heran dengan rencana KONI tersebut. Sebab, selama ini KONI Jatim belum pernah mengajak Pengprov melakukan evaluasi total pasca kegagalan mempertahankan gelar juara umum PON XVIII. "Kita belum pernah melakukan
evaluasi secara bersama, eveluasi dulu baru cari solusi. " elaknya.
Terpisah pelatih Voli Pantai Jatim Bambang Eko Suhartawan, mengaku setuju dengan rencana KONI Jatim mengambil alih pelaksanaan Puslatda. "Tidak ada masalah, setuju saja. Asalkan programnya sejalan dengan kebutuhan tim," ucapnya.
Padahal kedua atlet tersebut yaitu Terry Kusumawardani dan Dewindo Ariani Trisna berstatus atlet Pelatnas SEA Games 2013. Dampaknya, di PON XVIII, cabor judo hanya bisa mendulang
satu emas dari target tiga emas.
Padahal, KONI Jatim sudah mengeluarkan banyak biaya untuk menyiapkan atlet. Sebagai gambaran, dalam satu bulan seorang atlet yang masuk program puslatda mendapat uang tunjangan sekitar Rp3,5 juta. Artinya, dalam satu tahun anggaran yang harus dikucurkan untuk seorang atlet Puslatda mencapai Rp42 juta. Jika Puslatda dimulai tiga tahun sebelum PON, maka satu atlet butuh anggaran Rp 126 juta.
"Belum lagi tambahan biaya try out dan yang lainnya. Pertanggungjawaban cabor seperti apa. Tidak bisa seperti ini, semua cabor tidak bisa seenaknya diskorsing anak-anaknya hanya karena
persoalan internal. Karena itu kelembagaan puslatda harus ditata,” tegas Ketua Harian KONI Jatim Dhimam Abror, beberapa waktu lalu.
Sebenarnya bukan hanya di cabor judo yang bermasalah. Beberapa cabor lainya juga memiliki persoalan serupa. Salah satunya di cabor panahan. Tiga atlet peraih emas SEA Games 2011, Ika Yuliana, Erwina Safitri dan Praditya tidak diberangkatkan ke PON. Padahal ketiganya juga sempat
berstatus tim Puslatda Jatim.
Melihat kasus judo dan panahan, sikap KONI Jatim mengambil alih program Puslatda memang ada benarnya. Namun, tanpa peran pengurus cabang olahraga, juga akan menjadi blunder lebih besar. Sebab, masing-masing Pengprov cabor lebih mengerti "jerohan" atlet maupun kondisi lawan.
“Masih dicarikan formulasi yang tepat. Kalau sepenuhnya ditangani KONI Jawa Timur dan cabor tidak dilibatkan pasti nanti akan teriak-teriak. Kita pecahkan itu dengan mencari kelembagaan Puslatda, cabor akan tetap kita libatkan. Jangan sampai kita dapat ikan tapi airnya keruh,” ucap
Abror.
Memang, KONI Jatim harus berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait pelaksanaan Puslatda. Sebab, jika sampai pengurus cabor merasa tersakiti, bukan tidak mungkin malah akan menjadi duri dalam daging. Sebab, masih ada cabang olahraga yang bisa menjalankan program Pusltada
dengan baik.
"Jangan sampai hanya kerena satu dua cabor yang bermasalah, cabor lain yang sudah melakukan pembinaan dengan baik, malah ikut jadi korban. Rencana KONI mengambil alih pelaksanaan Puslatda bisa diartikan tidak percaya dengan cabor, padahal tidak semuanya pengprov gagal. Sikap KONI bisa dinilai arogan, " ucap salah satu pengurus cabor.
Dari PABBSI, Manajer Angkat besi dan angkat berat, Jeffry Tanggolo masih belum bersikap terkait wacana take over Pusltada oleh KONI Jatim. "Sejujurnya saya belum tahu detail soal rencana tersebut, apakah yang sebenarnya akan dilakukan KONI dengan mengubah pelaksanaan Puslatda itu, " elaknya.
Namun Jefry terlihat kurang setuju jika pemilihan atlet, pelatih dan manajer langsung dilakukan KONI Jatim. "Bukankah yang lebih tahu detail soal pemilihan atlet, pelatih dan manager itu adalah Pengprov cabor itu sendiri, " ujarnya bernada tanya.
Sedangkan Manajer Panahan Jatim, Denny Trisyanto justru heran dengan rencana KONI tersebut. Sebab, selama ini KONI Jatim belum pernah mengajak Pengprov melakukan evaluasi total pasca kegagalan mempertahankan gelar juara umum PON XVIII. "Kita belum pernah melakukan
evaluasi secara bersama, eveluasi dulu baru cari solusi. " elaknya.
Terpisah pelatih Voli Pantai Jatim Bambang Eko Suhartawan, mengaku setuju dengan rencana KONI Jatim mengambil alih pelaksanaan Puslatda. "Tidak ada masalah, setuju saja. Asalkan programnya sejalan dengan kebutuhan tim," ucapnya.
(aww)
