DPRD Sumut: Jangan tahan bonus atlet!
DPRD Sumut: Jangan tahan bonus atlet!
A
A
A
Sindonews.com - Belum terealisasinya bonus bagi para atlet yang meraih medali di ajang PON XVIII/2012 di Riau, membuat anggota Komisi E DPRD Sumut Zulkifli Husein angkat bicara. Dia mempertanyakan sikap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Pemprovsu Ristanto yang lamban dalam bertindak.
Zulkifli menuturkan, soal bonus PON tersebut jajaran legislatif telah menyetujui anggaran bonus tersebut yang ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2012. Karena itu, belum dicairkannya dana tersebut, membuat dirinya bingung. ''Saya tidak tahu apa yang menjadi kendala pencairan bonus tersebut, karena anggaran itu sudah disetujui melalui P-APBD Sumut tahun ini,” bebernya.
Zulkifli mengatakan, sikap Pemprovsu yang terkesan menahan-nahan anggaran itu tidaklah bijaksana. Menurutnya, itu bisa berdampak negatif bagi perkembangan olahraga Sumut. Katanya, para atlet berprestasi Sumut dikhawatirkan akan pindah ke daerah lain, karena merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah sendiri. Kalau hal ini terjadi, maka perjuangan Sumut untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi akan sia-sia.
''Dampak keterlambatan pencairan bonus ini sangat banyak. Salah satunya, atlet kita yang berprestasi bisa pindah ke daerah lain, karena merasa kurang diperhatikan. Ini tentu sangat merugikan Sumut sendiri,” ungkapnya.
Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menambahkan, para atlit yang meraih medali di PON 2012 lalu merupakan pahlawan bagi daerah ini. Sehingga penghargaan dalam bentuk bonus tersebut merupakan hak para atlet. “Atlet itu merupakan pahlawan, jadi memang pantas dihargai, bukan malah menahan hak mereka,” tegasnya.
Karena itu, pihaknya mendesak Pemprovsu agar secepatnya mencairkan bonus tersebut, karena itu merupakan hal para atlet tersebut. ''Bonus itu wajib diberikan kepada atlet, karena sudah disetujui DPRD Sumut. Jadi, tidak ada hak Pemprovsu untuk menahan-nahannya lagi,” desaknya.
Mengenai rekomendari dari SKPD terkait, dirinya menegaskan, jika tidak ada hak Kepala Dinas menahan dana yang sudah disediakan. Sebab, dalam peraturan daerah (Perda) hal tersebut tealh diatur. ''Tidak ada hak Kepala SKPD untuk tidak memberikan rekomendasi, karena sudah diatur dalam Perda,” pungkasnya.
Sedangkan, Ristanto terkesan tidak peduli dengan prestasi yang diraih para atlet di ajang empat tahunan itu. Ditanya soal bonus PON tersebut, saat pembukaan Popwil I Sumatera 2012 beberapa waktu lalu, Ristanto mengelak.
Bahkan ketika ditanya soal rekomendasi Dispora Sumut kepada KONI Sumut agar bonus dicairkan, Ristanto enggan menjawab. Sebab, pencairan bonus tersebut, harus adanya restu dari Dispora Sumut. ''Saya tidak tahu, karena itu merupakan urusan KONI. Maaf, saya tidak bisa berkomentar, no comment,” ujarnya sambil berlalu.
Zulkifli menuturkan, soal bonus PON tersebut jajaran legislatif telah menyetujui anggaran bonus tersebut yang ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2012. Karena itu, belum dicairkannya dana tersebut, membuat dirinya bingung. ''Saya tidak tahu apa yang menjadi kendala pencairan bonus tersebut, karena anggaran itu sudah disetujui melalui P-APBD Sumut tahun ini,” bebernya.
Zulkifli mengatakan, sikap Pemprovsu yang terkesan menahan-nahan anggaran itu tidaklah bijaksana. Menurutnya, itu bisa berdampak negatif bagi perkembangan olahraga Sumut. Katanya, para atlet berprestasi Sumut dikhawatirkan akan pindah ke daerah lain, karena merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah sendiri. Kalau hal ini terjadi, maka perjuangan Sumut untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi akan sia-sia.
''Dampak keterlambatan pencairan bonus ini sangat banyak. Salah satunya, atlet kita yang berprestasi bisa pindah ke daerah lain, karena merasa kurang diperhatikan. Ini tentu sangat merugikan Sumut sendiri,” ungkapnya.
Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menambahkan, para atlit yang meraih medali di PON 2012 lalu merupakan pahlawan bagi daerah ini. Sehingga penghargaan dalam bentuk bonus tersebut merupakan hak para atlet. “Atlet itu merupakan pahlawan, jadi memang pantas dihargai, bukan malah menahan hak mereka,” tegasnya.
Karena itu, pihaknya mendesak Pemprovsu agar secepatnya mencairkan bonus tersebut, karena itu merupakan hal para atlet tersebut. ''Bonus itu wajib diberikan kepada atlet, karena sudah disetujui DPRD Sumut. Jadi, tidak ada hak Pemprovsu untuk menahan-nahannya lagi,” desaknya.
Mengenai rekomendari dari SKPD terkait, dirinya menegaskan, jika tidak ada hak Kepala Dinas menahan dana yang sudah disediakan. Sebab, dalam peraturan daerah (Perda) hal tersebut tealh diatur. ''Tidak ada hak Kepala SKPD untuk tidak memberikan rekomendasi, karena sudah diatur dalam Perda,” pungkasnya.
Sedangkan, Ristanto terkesan tidak peduli dengan prestasi yang diraih para atlet di ajang empat tahunan itu. Ditanya soal bonus PON tersebut, saat pembukaan Popwil I Sumatera 2012 beberapa waktu lalu, Ristanto mengelak.
Bahkan ketika ditanya soal rekomendasi Dispora Sumut kepada KONI Sumut agar bonus dicairkan, Ristanto enggan menjawab. Sebab, pencairan bonus tersebut, harus adanya restu dari Dispora Sumut. ''Saya tidak tahu, karena itu merupakan urusan KONI. Maaf, saya tidak bisa berkomentar, no comment,” ujarnya sambil berlalu.
(aww)
Explore More