Tahan bonus atlet, Kadispora Sumut dikecam

Sindonews.com - Tindakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Pemerintah Provinsi Sumut Ristanto yang belum merestui pencairan bonus bagi atlet menuai kritik. Mereka menilai Ristanto tidak berhak menahan bonus yang seharusnya diterima atlet Sumut peraih medali di PON XVIII/2012 di Riau dan Peparnas XIV/2012 Riau.

Kritikan muncul dari pelatih anggar Sumut, Darmawan. Katanya, alasan Ristanto yang menunda menandatangani bonus PON dan Peparnas tersebut sangat tidak masuk akal, karena meminta waktu untuk dilakukan penelitian terlebih dahulu.

Hal tersebut dilakukannya untuk mengantisipasi dirinya terjerat hukum. Namun, waktu yang dimintanya hingga saat ini belum juga ada titik terang terealisasinya pencairan bonus tersebut.

''Tidak ada alasan bagi Ristanto sebagai Kadispora untuk tidak memberikan rekomendasi pencairan bonus itu, karena masalah anggaran sudah diatur dalam peraturan daerah. Apalagi sudah disetujui DPRD Sumut. Artinya, pencairan itu sudah memiliki payung hukum, jadi apa lagi yang ditakutkan Kadispora,” kesal Darmawan yang ditanya soal pencairan bonus PON, Selasa (4/12).

Menurutnya, tindakan Ristanto tersebut pun telah menetang instruksi pimpinan Plt Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujonugroho. Seperti diketahui, Plt Gubsu Gatot Pujonugroho melontarkan pernyataan akan memberikan bonus Rp150 juta bagi atlet yang meraih medali emas.

Sedangkan atlet yang meraih medali perak dan perunggu, bonus yang diberikan di bawah nominal tersebut. Di PON XVIII/2012 Riau, kontingen Sumut menempati peringkat kedelapan, dengan mengoleksi medali, 15 emas, 19 perak dan 22 perunggu.

Sedangkan kontingen Peparnas menempati posisi keempat dengan raihan medali 26 emas, 18 perak dan sembilan perunggu. Diketahui para atlit yang ikut di ajang Peparnas akan mendapatkan bonus sebesar Rp50 juta bagi peraih medali emas.

Darmawan menambahkan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, bila anggaran itu sudah di Perdakan, maka tidak ada alasan untuk tidak dicairkan, karena sudah disetujui DPRD Sumut. Dalam hal ini, Ristanto terkesan menantang keputusan DPRD Sumut. “Tindakan enggan memberikan rekomendasi itu menunjukkan kalau Ristanto juga menantang DPRD Sumut,” jelasnya.

Selain itu, tindakan Ristanto itu menunjukkan ketidakpedulian terhadap olahraga, meskipun dia menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Padahal, atlet yang meraih medali di PON 2012 itu telah berjuang dengan sekuat tenaga, sehingga banyak mengalami cedera.

''Tindakan Ristanto itu sudah melukai para atlet Sumut. Mereka sudah berjuang sekuat tenaga untuk meraih medali, sehingga ada yang mengalami cedera, tapi mereka terkesan tidak diperhatikan. Di mana kepedulian Ristanto sebagai Kadispora Sumut?” tanyanya.

Menurutnya, Ristanto takut tersangkut hukum dengan rekomendasi pencairan anggaran itu, maka dia harus mundur dari Kadispora Sumut. ''Pernyataan takut itu menunjukkan kalau Ristanto tidak layak jadi Kadispora. Kalau tidak sanggup, silakan mundur saja daripada mengganggu perkembangan olahraga Sumut ini,” tegasnya.

Hal sama juga dikatakan oleh Kabid Binpres PABBSI Medan, Bobby Octavianus Zulkarnaen. Dia menilai kalau tidak ada alasan bagi Ristanto untuk tidak memberikan rekomendasi itu, karena sudah diatur dalam Perda. ''Anggaran itu sudah disetujui DPRD sehingga sudah diperdakan, jadi tidak ada alasan untuk tidak dicairkan. Lagipula, sudah ada prosedur yang mengatur itu,” tuturnya.

Bobby menambahkan, bonus tersebut sudah pasti sangat dinantikan para atlet, karena sudah dijanjikan sebelumnya. ''Plt Gubsu sudah pernah menjanjikan bonus itu. Jangan sampai tindakan Ristanto itu merusak imej Gatot Pujonugroho sebagai Plt Gubsu. Bonus itu harus secepatnya dicairkan,” pungkasnya.