PSSI dan KPSI terus ngotot, pemerintah pasrah
Senin, 10 Desember 2012 - 14:20 WIB
PSSI dan KPSI terus ngotot, pemerintah pasrah
A
A
A
Sindonews.com - Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI dan KPSI dianggap oleh pemerintah tidak sesuai dengan MoU. Bahkan pemerintah menyerahkan masalah kekisruhan dunia sepak bola Indonesia ini, ke FIFA, karena pemerintah tak bisa memberikan rekomendasi apapun.
Menteri Negara Pemuda dan Olahraga sementara (Menpora), Agung Laksono mengatakan, kongres luar biasa (KLB) yang diselenggarakan baik di Palangkaraya maupun di Jakarta, tidak sesuai dengan hasil kesepakatan pada 20 September 2012 di Kuala Lumpur lalu.
Karenanya,pemerintah hanya mendorong tercapainya solusi atas konflik antara PSSI dengan KPSI "Pemerintah hanya mengharapkan hanya satu kongres yang dilaksanakan sesuai dengan isi MoU, Kuala Lumpur 2012, agar terhindar dari Sanksi Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) yang akan dibahas pada 14 Desember mendatang," jelasnya saat konfrensi pers di Gedung Menpora, Senin (10/12/2012).
Agung yang menjabat sebagai Menpora sementara menambahkan, karena itu, pemerintah tidak dapat memberikan rekomendasi. Namun, juga tidak dalam posisi untuk melarang atau menghalangi PSSI maupun KPSI menyelenggarakan kongres.
"Jika yang dilaksanakan merupakan kongres masing-masing pihak dan tidak sesuai dengan isi dari MoU Kuala Lumpur, maka penilaian keabsahannya yang akan menilai adalah FIFA, selaku organisasi tertinggi persepakbolaan dunia," tutupnya.
Menteri Negara Pemuda dan Olahraga sementara (Menpora), Agung Laksono mengatakan, kongres luar biasa (KLB) yang diselenggarakan baik di Palangkaraya maupun di Jakarta, tidak sesuai dengan hasil kesepakatan pada 20 September 2012 di Kuala Lumpur lalu.
Karenanya,pemerintah hanya mendorong tercapainya solusi atas konflik antara PSSI dengan KPSI "Pemerintah hanya mengharapkan hanya satu kongres yang dilaksanakan sesuai dengan isi MoU, Kuala Lumpur 2012, agar terhindar dari Sanksi Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) yang akan dibahas pada 14 Desember mendatang," jelasnya saat konfrensi pers di Gedung Menpora, Senin (10/12/2012).
Agung yang menjabat sebagai Menpora sementara menambahkan, karena itu, pemerintah tidak dapat memberikan rekomendasi. Namun, juga tidak dalam posisi untuk melarang atau menghalangi PSSI maupun KPSI menyelenggarakan kongres.
"Jika yang dilaksanakan merupakan kongres masing-masing pihak dan tidak sesuai dengan isi dari MoU Kuala Lumpur, maka penilaian keabsahannya yang akan menilai adalah FIFA, selaku organisasi tertinggi persepakbolaan dunia," tutupnya.
(wbs)
