Erwiyantoro : Pemerintah gagal akhiri konflik PSSI dan KPSI
Rabu, 12 Desember 2012 - 22:45 WIB
Erwiyantoro : Pemerintah gagal akhiri konflik PSSI dan KPSI
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat sepak bola nasional, Erwiyantoro, mengatakan dunia sepak bola Indonesia saat ini sudah masuk ke dalam area politik. Akibatnya, perkembangan sepak bola nasional tidak menunjukkan kemajuan. Itu terbalik ketika di era sebelumnya di mana kekuatan sentral tetap dipegang oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
Menurutnya, permasalahan ini muncul ketika perdebatan untuk menyelesaikan konflik dualisme sepak bola nasional antara PSSI dengan Komite Penyelamatan Sepak Bola Indonesia (KPSI) tak kunjung usai.
"Olahraga terutama sepak bola kita telah dimasukkan sebagai kendaraan politik. Saya melihat kekuatan untuk membangun kembali kekuatan sudah tidak mungkin bisa terjadi. Sebab, saat ini sudah tidak ada lagi kekuatan sentral (PSSI) untuk menyelesaikan masalah tersebut," katanya saat menggelar konferensi pers dengan tema 'Saatnya Indonesia di hukum FIFA' di Perwosi pintu III Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (12/12/2012).
"Ini juga diperparah ketika sejumlah pengurus PSSI tidak mengetahui permasalahan yang sedang bergejolak. Jadi, kita tunggu saja sanksi yang akan diberikan FIFA kepada Indonesia."
Erwiyantoro menambahkan, seluruh kejadian ini akibat kegagalan pemerintah yang lambat menyelesaikan konflik tersebut. Padahal mereka mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan bahkan mengatur penyelenggaraan olahraga nasional.
Jadi, tidak ada salahnya jika Federasi SepakBola Dunia (FIFA) menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. Pasalnya, FIFA meminta baik PSSI maupun KPSI untuk menghentikan pertikaian. Namun, apa yang terjadi keduanya malah menggelar kongres masing-masing.
PSSI ngotot menggelar kongres dengan apa yang diyakininya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) pada 10 Desember lalu. Sedangkan KPSI pun sama, menggelar kongres sendiri di Jakarta dalam waktu yang sama. Tidak adanya kata damai ini seakan sanksi yang diberikan FIFA semakin dekat.
"Jangan pernah bermimpi sepak bola kita akan maju. Jika masih ada orang-orang politik yang mempunyai kepentingan di situ. Jadi, seluruh permasalahan ini akibat lambatnya sikap dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang sudah terjadi berlarut-larut tersebut," tungkasnya.
Menurutnya, permasalahan ini muncul ketika perdebatan untuk menyelesaikan konflik dualisme sepak bola nasional antara PSSI dengan Komite Penyelamatan Sepak Bola Indonesia (KPSI) tak kunjung usai.
"Olahraga terutama sepak bola kita telah dimasukkan sebagai kendaraan politik. Saya melihat kekuatan untuk membangun kembali kekuatan sudah tidak mungkin bisa terjadi. Sebab, saat ini sudah tidak ada lagi kekuatan sentral (PSSI) untuk menyelesaikan masalah tersebut," katanya saat menggelar konferensi pers dengan tema 'Saatnya Indonesia di hukum FIFA' di Perwosi pintu III Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (12/12/2012).
"Ini juga diperparah ketika sejumlah pengurus PSSI tidak mengetahui permasalahan yang sedang bergejolak. Jadi, kita tunggu saja sanksi yang akan diberikan FIFA kepada Indonesia."
Erwiyantoro menambahkan, seluruh kejadian ini akibat kegagalan pemerintah yang lambat menyelesaikan konflik tersebut. Padahal mereka mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan bahkan mengatur penyelenggaraan olahraga nasional.
Jadi, tidak ada salahnya jika Federasi SepakBola Dunia (FIFA) menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. Pasalnya, FIFA meminta baik PSSI maupun KPSI untuk menghentikan pertikaian. Namun, apa yang terjadi keduanya malah menggelar kongres masing-masing.
PSSI ngotot menggelar kongres dengan apa yang diyakininya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) pada 10 Desember lalu. Sedangkan KPSI pun sama, menggelar kongres sendiri di Jakarta dalam waktu yang sama. Tidak adanya kata damai ini seakan sanksi yang diberikan FIFA semakin dekat.
"Jangan pernah bermimpi sepak bola kita akan maju. Jika masih ada orang-orang politik yang mempunyai kepentingan di situ. Jadi, seluruh permasalahan ini akibat lambatnya sikap dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang sudah terjadi berlarut-larut tersebut," tungkasnya.
(aww)
