Evaluasi kegagalan Jatim di PON lebih penting
Kamis, 13 Desember 2012 - 19:36 WIB
Evaluasi kegagalan Jatim di PON lebih penting
A
A
A
Sindonews.com - Perdebatan antara Musorprovlub atau Musorprov biasa KONI Jatim, 15-16 Desember mendatang menimbulkan tanda tanya. Inikah upaya KONI Jatim mengaburkan agenda sebenarnya? Tudingan itu muncul lantaran draf Musorprovlub yang disebarkan KONI Jatim kepada anggota baik Pengprov cabang olahraga maupun KONI daerah dianggap terlalu sederhana.
"Kalau drafnya LPJ seperti ini, saya yakin banyak anggota KONI yang kecewa karena terlalu sederhana dan tidak menyentuh subtansi," ujar Sektaris Perpani Jatim, Denny Triyanto, Kamis (13/12).
Ditambahkan Denny, evaluasi kegagalan Jatim di PON XVIII/Riau, seharusnya menjadi agenda penting dalam Musorpuvlub nanti. "Justru yang perlu dilakukan dan mendapatkan waktu banyak adalah evaluasi kegagalan PON. Jika semua sudah tahu masalah maka agenda selanjutnya akan bisa berjalan lancar. Keluhan cabor akan terungkap di sini, " ujarnya.
Sedangkan masalah rencana pergantian nama dari Musorpruvlub ke Musorprov biasa, menurut Denny tergantung dari kesepakatan anggota KONI. "Kalau memang mau kepengurusan empat tahun berarti yang Musorprov biasa. Tidak menuruskan masa kepengurusan yang tersisa dua tahun, " ucapnya.
Dampaknya, jika berganti menjadi Musorprov biasa maka, perombakan pengurus KONI Jatim tidak bisa dielakan. Sebab, akan ada agenda pemilihan formatur yang akan menyususun kepngurusan baru.
"Kalau ingin merombak kepengurusan KONI Jatim ya kita harus gelar aganda pemilihan formatur dan pemilihan ketua umum. Ingat ketua umum yang lalu, Gus Ipul dipilih secara aklamasi bukan dipilih formatur, " tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris KONI Jatim Suwanto membenarkan jika ingin merubah nama Musorpuvlub menjadi Musorpov maka draf yang sudah disunsun KONI Jatim akan berubah. "Memang kalau Musorprovlub biasa maka harus ada pemilihan formatur baru setelah pemilihan ketua umum, " " ucapnya.
Perdebatan nama Musorprovlub atau Musorpov sendiri muncul karena KONI Jatim maupun pengurus cabor menginginkan perioedassi kepengurusan KONI berlaku empat tahun mulai 2012 hingga 2016. Ini dilakukan agar tidak menganggu persiapan PON XIV yang akan digelar di Jawa Barat 2016 mendatang. Masalahnya jika periodisasi berlaku empat tahun, maka harus digelar Musorprov biasa.
"Tidak mesti nanti ada pemilihan formatur lagi. Cukup ada kesepakatan dari anggota dan surat dari KONI Pusat yang memperbolehkan periodisasi kepengurusan mendatang menjadi empat tahun, tidak meneruskan masa kepengurusan lama, " ucap Ketua Harian KONI Jatim, Dhimam Abror.
"Kalau drafnya LPJ seperti ini, saya yakin banyak anggota KONI yang kecewa karena terlalu sederhana dan tidak menyentuh subtansi," ujar Sektaris Perpani Jatim, Denny Triyanto, Kamis (13/12).
Ditambahkan Denny, evaluasi kegagalan Jatim di PON XVIII/Riau, seharusnya menjadi agenda penting dalam Musorpuvlub nanti. "Justru yang perlu dilakukan dan mendapatkan waktu banyak adalah evaluasi kegagalan PON. Jika semua sudah tahu masalah maka agenda selanjutnya akan bisa berjalan lancar. Keluhan cabor akan terungkap di sini, " ujarnya.
Sedangkan masalah rencana pergantian nama dari Musorpruvlub ke Musorprov biasa, menurut Denny tergantung dari kesepakatan anggota KONI. "Kalau memang mau kepengurusan empat tahun berarti yang Musorprov biasa. Tidak menuruskan masa kepengurusan yang tersisa dua tahun, " ucapnya.
Dampaknya, jika berganti menjadi Musorprov biasa maka, perombakan pengurus KONI Jatim tidak bisa dielakan. Sebab, akan ada agenda pemilihan formatur yang akan menyususun kepngurusan baru.
"Kalau ingin merombak kepengurusan KONI Jatim ya kita harus gelar aganda pemilihan formatur dan pemilihan ketua umum. Ingat ketua umum yang lalu, Gus Ipul dipilih secara aklamasi bukan dipilih formatur, " tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris KONI Jatim Suwanto membenarkan jika ingin merubah nama Musorpuvlub menjadi Musorpov maka draf yang sudah disunsun KONI Jatim akan berubah. "Memang kalau Musorprovlub biasa maka harus ada pemilihan formatur baru setelah pemilihan ketua umum, " " ucapnya.
Perdebatan nama Musorprovlub atau Musorpov sendiri muncul karena KONI Jatim maupun pengurus cabor menginginkan perioedassi kepengurusan KONI berlaku empat tahun mulai 2012 hingga 2016. Ini dilakukan agar tidak menganggu persiapan PON XIV yang akan digelar di Jawa Barat 2016 mendatang. Masalahnya jika periodisasi berlaku empat tahun, maka harus digelar Musorprov biasa.
"Tidak mesti nanti ada pemilihan formatur lagi. Cukup ada kesepakatan dari anggota dan surat dari KONI Pusat yang memperbolehkan periodisasi kepengurusan mendatang menjadi empat tahun, tidak meneruskan masa kepengurusan lama, " ucap Ketua Harian KONI Jatim, Dhimam Abror.
(aww)
