PSSI siapkan jurus untuk melawan pemerintah
Jum'at, 14 Desember 2012 - 15:06 WIB
PSSI siapkan jurus untuk melawan pemerintah
A
A
A
Sindonews.com - Plt Menpora Agung Laksono telah membeberkan langkah yang akan dilakukan tim Task Force menghadapi keputusan rapat Exco FIFA. Namun, pengurus PSSI menggangap itu merupakan intervensi pemerintah untuk menggulingkan PSSI.
Bahkan PSSI berusaha mempertahankan kekuasaannya. Kini, kepengurusan yang diketuai Djohar Arifin Husin mulai mengambil langkah perlawanan terhadap pemerintah.
Sebelumnya, Task Force yang diketuai ketua KOI Rita Subowo dan beranggotakan Tono Suratman (Ketua KONI) dan mantan ketua umum PSSI, Agum Gumelar, terus berkomunikasi dengan FIFA. Bahkan plt Menpora mengklaim telah menggelar rapat yang diikuti kelima anggota tim Task Force tersebut.
Fakta itu yang digunakan pengurus PSSI untuk menjauhkan kepengurusan mereka dari intervensi pemerintah. Karena itu, pengurus PSSI menanggapi pembentukan satgas sepak bola yang dibentuk Pemerintah untuk mengatasi konflik di Indonesia dengan mengirim surat kepada Pjs Menpora Agung Laksono.
"Dalam surat bernomor 3185/UDN/1518/XII-2012, tanggal 12 Desember 2012, PSSI menyampaikan hasil pembicaraan dengan salah satu Vice President FIFA Prince Ali bin Al-Husein, bawah niat pemerintah membentuk Task Force tersebut sudah termasuk intervensi pemerintah terhadap dunia sepakbola,” demikian pernyataan PSSI dalam situs resminya.
PSSI juga membeberkan pasal-pasal Statuta FIFA seperti Pasal 10. ayat 1 tentang tanggung jawab Asosiasi, diantaranya menyebutkan hanya satu Asosiasi di setiap negara. Pasal 13 tentang kewajiban Anggota FIFA dan sanksi apabila Asosiasi tidak menjalaninya.
''Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa Anggota FIFA untuk melakukan segala urusannya secara independen dan memastikan hal tersebut tidak diintervensi oleh pihak ketiga manapun. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengarah ke jatuhnya sanksi.”
Sementara itu, ketua Task Force Rita Subowo membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan himbauan FIFA.
''Langkah yang kami ambil ini sudah berdasarkan arahan dari Presiden FIFA, Sepp Blatter. Pasalnya, dua hari sebelum tim ini terbentuk, saya sudah berbicara langsung dengannya dan tak ada masalah,” ujar Rita.
''Yang jelas, ini bukanlah intervensi. Kami hanya bertugas untuk memperlancar lobi dengan FIFA agar Indonesia terhindar dari sanksi (suspend). Tapi, jika dianggap demikian ya terserah saja,”
Bahkan PSSI berusaha mempertahankan kekuasaannya. Kini, kepengurusan yang diketuai Djohar Arifin Husin mulai mengambil langkah perlawanan terhadap pemerintah.
Sebelumnya, Task Force yang diketuai ketua KOI Rita Subowo dan beranggotakan Tono Suratman (Ketua KONI) dan mantan ketua umum PSSI, Agum Gumelar, terus berkomunikasi dengan FIFA. Bahkan plt Menpora mengklaim telah menggelar rapat yang diikuti kelima anggota tim Task Force tersebut.
Fakta itu yang digunakan pengurus PSSI untuk menjauhkan kepengurusan mereka dari intervensi pemerintah. Karena itu, pengurus PSSI menanggapi pembentukan satgas sepak bola yang dibentuk Pemerintah untuk mengatasi konflik di Indonesia dengan mengirim surat kepada Pjs Menpora Agung Laksono.
"Dalam surat bernomor 3185/UDN/1518/XII-2012, tanggal 12 Desember 2012, PSSI menyampaikan hasil pembicaraan dengan salah satu Vice President FIFA Prince Ali bin Al-Husein, bawah niat pemerintah membentuk Task Force tersebut sudah termasuk intervensi pemerintah terhadap dunia sepakbola,” demikian pernyataan PSSI dalam situs resminya.
PSSI juga membeberkan pasal-pasal Statuta FIFA seperti Pasal 10. ayat 1 tentang tanggung jawab Asosiasi, diantaranya menyebutkan hanya satu Asosiasi di setiap negara. Pasal 13 tentang kewajiban Anggota FIFA dan sanksi apabila Asosiasi tidak menjalaninya.
''Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa Anggota FIFA untuk melakukan segala urusannya secara independen dan memastikan hal tersebut tidak diintervensi oleh pihak ketiga manapun. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengarah ke jatuhnya sanksi.”
Sementara itu, ketua Task Force Rita Subowo membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan himbauan FIFA.
''Langkah yang kami ambil ini sudah berdasarkan arahan dari Presiden FIFA, Sepp Blatter. Pasalnya, dua hari sebelum tim ini terbentuk, saya sudah berbicara langsung dengannya dan tak ada masalah,” ujar Rita.
''Yang jelas, ini bukanlah intervensi. Kami hanya bertugas untuk memperlancar lobi dengan FIFA agar Indonesia terhindar dari sanksi (suspend). Tapi, jika dianggap demikian ya terserah saja,”
(wbs)
