IPW: Hentikan perbudakan gaya baru di sepak bola!
IPW: Hentikan perbudakan gaya baru di sepak bola!
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menghentikan "perbudakan" gaya baru yang terjadi di dunia sepak bola nasional.
Caranya menurut Neta dengan menginstruksikan kepada Menpora, Menakertrans, dan Polri untuk segera mengusut kasus tidak dibayarnya gaji para pemain bola diberbagai klub peserta kompetisi sepak bola Liga Super Indonesia (ISL) dan Liga Primer Indonesia (LPI).
“Selain itu Presiden harus memerintahkan klub-klub penunggak segera membayarkan gaji para pemainnya. Jika mereka tak mau membayar gaji para pemain, Presiden harus memerintahkan Kapolri agar tidak memberi ijin penyelenggaraan Kompetisi ISL dan IPL tahun 2013,” ujar Neta dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Rabu (2/1/2012).
IPW menilai sudah saatnya Polri mencermati apa yg terjadi di ISL dan IPL. Itu harus segera dilakukan agar jangan sampai kasus-kasus penipuan terhadap para pemain terus berlanjut hingga menimbulkan keresahan, konflik dan kekacauan. Polri harus turun tangan membantu menyelesaikan masalah ini dgn cara tidak memberi ijin Kompetisi ISL dan IPL, sebelum gaji para pemain diselesaikan dengan tuntas.
Menurut data IPW, saat ini ada 22 klub yg tidak membayar gaji pemainnya. Dimana 10 dari
18 klub di ISL belum membayar gaji pemainnya. Selain itu ada 12 dari 18 klub di IPL yang belum membayar gaji pemainnya rata-rata 2 sampai 10 bulan. Meski demikian, ISL dan IPL tetap nekat akan menggulir kompetisi 2013.
Sejumlah klub tampil dengan "manajemen baru" tapi keberatan membayar gaji pemain musim lalu. Bagi mereka hal itu tanggung jawab manajemen lama. Masalahnya manajemen lama juga tidak bisa memastikan siapa yang bertanggung jawab untuk membayar gaji para pemain.
“Akal-akalan ini jelas aksi penipuan yang melanggar Pasal 378 KUHP. Jika cara seperti ini dibiarkan, sama artinya pemerintah membiarkan perbudakan gaya baru sedang terjadi di sepak bola nasional dimana para pemain disuruh bertanding tapi gajinya tak kunjung dibayar,” jelas Neta.
Apalagi saat ini dualisme kepengurusan sepak bola nasional kian menimbulkan konflik yg tajam. Dikhawatirkan, komptisi ISL dan IPL rawan konflik yg bisa memicu kerusuhan massal.
“Pada musim kompetisi 2012 saja even sepak bola selalu diwarnai tawuran dan kerusuhan. Selama 2012 ada 16 orang tewas dan 14 luka berat akibat pertandingan sepakbola di berbagai tempat,” tambahnya.
Caranya menurut Neta dengan menginstruksikan kepada Menpora, Menakertrans, dan Polri untuk segera mengusut kasus tidak dibayarnya gaji para pemain bola diberbagai klub peserta kompetisi sepak bola Liga Super Indonesia (ISL) dan Liga Primer Indonesia (LPI).
“Selain itu Presiden harus memerintahkan klub-klub penunggak segera membayarkan gaji para pemainnya. Jika mereka tak mau membayar gaji para pemain, Presiden harus memerintahkan Kapolri agar tidak memberi ijin penyelenggaraan Kompetisi ISL dan IPL tahun 2013,” ujar Neta dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Rabu (2/1/2012).
IPW menilai sudah saatnya Polri mencermati apa yg terjadi di ISL dan IPL. Itu harus segera dilakukan agar jangan sampai kasus-kasus penipuan terhadap para pemain terus berlanjut hingga menimbulkan keresahan, konflik dan kekacauan. Polri harus turun tangan membantu menyelesaikan masalah ini dgn cara tidak memberi ijin Kompetisi ISL dan IPL, sebelum gaji para pemain diselesaikan dengan tuntas.
Menurut data IPW, saat ini ada 22 klub yg tidak membayar gaji pemainnya. Dimana 10 dari
18 klub di ISL belum membayar gaji pemainnya. Selain itu ada 12 dari 18 klub di IPL yang belum membayar gaji pemainnya rata-rata 2 sampai 10 bulan. Meski demikian, ISL dan IPL tetap nekat akan menggulir kompetisi 2013.
Sejumlah klub tampil dengan "manajemen baru" tapi keberatan membayar gaji pemain musim lalu. Bagi mereka hal itu tanggung jawab manajemen lama. Masalahnya manajemen lama juga tidak bisa memastikan siapa yang bertanggung jawab untuk membayar gaji para pemain.
“Akal-akalan ini jelas aksi penipuan yang melanggar Pasal 378 KUHP. Jika cara seperti ini dibiarkan, sama artinya pemerintah membiarkan perbudakan gaya baru sedang terjadi di sepak bola nasional dimana para pemain disuruh bertanding tapi gajinya tak kunjung dibayar,” jelas Neta.
Apalagi saat ini dualisme kepengurusan sepak bola nasional kian menimbulkan konflik yg tajam. Dikhawatirkan, komptisi ISL dan IPL rawan konflik yg bisa memicu kerusuhan massal.
“Pada musim kompetisi 2012 saja even sepak bola selalu diwarnai tawuran dan kerusuhan. Selama 2012 ada 16 orang tewas dan 14 luka berat akibat pertandingan sepakbola di berbagai tempat,” tambahnya.
(aww)
Explore More