Keliru! KONI bentuk Timnas ketiga?

Sindonews.com - Karut marut sepak bola Indonesia membuat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mengambil keputusan melalui Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) untuk membuat Timnas merupakan kesalahan besar berarti. Jika benar seperti itu berarti ada tiga timnas yaitu bentukan KPSI, KONI dan PSSI.

Mantan ketua umum KONI Pusat Agum Gumelar menilai induk organisasi olahraga nasional telah salah langkah dengan membentuk timnas U-23 yang akan diterjunkan pada SEA Games ke—27 di Myanmar pada tahun ini.

Agum mengeluarkan pernyataan terkait keinginan ketua umum KONI Pusat Tono Suratman yang membentuk timnas U-23. Agum yang juga menjadi wakil ketua gugus tugas (taskforce) bentukan pemerintah ini menilai langkah KONI Pusat sebagai kesalahan besar.

“Pembentukan tim nasional adalah wewenang penuh induk organisasi yang bersangkutan [PSSI]. Kebijakkan KONI Pusat merupakan kekeliruan besar dan sudah terlampau jauh,” tegas mantan ketua umum PSSI tersebut, seperti dilansir goal.com, Selasa (8/1/2013)

“Saya pernah menjadi ketua umum KONI, jadi sangat memahami mekanisme pembentukkan tim yang di persiapkan ke multi event seperti SEA Games dan olimpiade. Induk-induk organisasi seperti PSSI memiliki wewenang penuh untuk membentuk tim,tutupnya.”

Bahkan Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Halim Mahfudz, PSSI kerap diperlakukan tidak adil oleh KONI.

"Dalam mencari solusi konflik sepak bola nasional, KONI bersikap tidak netral. Bagaikan belah bambu, sisi yang satu dipijak, sedangkan lainnya diangkat," terang Halim Mahfudz.

Halim menjelaskan, KONI justru membela Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) yang merupakan organisasi ilegal. Bahkan, dilanjutkan Halim, Tono Suratman tidak pernah bersikap tegas terhadap KPSI.

"Kalau seperti ini terus, lebih baik PSSI mempertegas sikap untuk keluar dari keanggotaan KONI," katanya .

Ditambahkannya, KONI untuk tidak ikut campur dalam urusan sepak bola. Terutama, dalam hal internal PSSI. Apalagi, dalam statuta FIFA jelas diatur bahwa federasi yang sah yakni PSSI dan berhak untuk mengelola urusan sepak bola di Indonesia.

"Semua urusan sepak bola nasional yang mengawasi dan mengatur itu adalah federasi yang sah. Kalau ada pihak lain ikut campur, khususnya pemerintah sudah pasti FIFA akan menjatuhkan sanksi," tuntasnya.