Fasilitas negara untuk PSSI terancam dicabut
Selasa, 08 Januari 2013 - 15:46 WIB
Fasilitas negara untuk PSSI terancam dicabut
A
A
A
Sindonews.com - Hari ini voter Solo menyambangi Komisi X DPR untuk mengadukan segala ketidak beresan PSSI dalam, mengelola Sepak bola Indonesia. Tak hanya itu Forum voter Sole yang beranggotakan 87 orang perwakilan, mendesak KONI agar PSSI segera dibekukan?
Anggota Forum voter Solo Dwi Irianto mendesak KONI untuk mengesahkan klb hasil Ancol 18 maret 2012, untuk dibawah kepemimpinan La Nyalla Mataliti Mahmud.
" KONI harus menghentikan semua bantuan dan fasilitas negara kepada ketua PSSI Djohar Arfifin, tak hanya itu Menpora harus segera membentuk tim nasional sebagai badan Adhoc dalam masa transisi untuk menyiapkan dan mengelola Timnas dan menghadapi even Piala Pra Asia," tuturnya kepada sindonews, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (8/1/2013)
Dwi mendesak Pemerintah,harus segera menyampaikan fakta kepada FIFA dan AFC tentang kepengurusan PSSI yang secara defakto dijalankan oleh PSSI hasil KLB Ancol. Salah satu perwakilan 87 voter Solo, Yunus Nusi mengatakan, bagi voter Solo, PSSI yang sah adalah PSSI Kongres Luar Biasa Ancol pimpinan La Nyalla Mattaliti.
"Mereka telah mengaku-ngaku PSSI padahal 87 voter sah sudah mencabut mandat. Dan mereka sudah menyalahi AD/ART organisasi," kata, Yunus Nusi.
Kata Yunus, dalam waktu dekat ini, 87 voter itu akan segera menujuk pengacara untuk menyeret PSSI pimpinan Djohar Arifin ke meja hijau.
"Mungkin satu dua hari ini kita akan menunjuk kuasa hukum. Dan pengadilan mana kami memasukan gugatan, itu belum kami tentukan. Akan kami tentukan setelah menunjuk kuasa hukum," tandasnya.
Anggota Forum voter Solo Dwi Irianto mendesak KONI untuk mengesahkan klb hasil Ancol 18 maret 2012, untuk dibawah kepemimpinan La Nyalla Mataliti Mahmud.
" KONI harus menghentikan semua bantuan dan fasilitas negara kepada ketua PSSI Djohar Arfifin, tak hanya itu Menpora harus segera membentuk tim nasional sebagai badan Adhoc dalam masa transisi untuk menyiapkan dan mengelola Timnas dan menghadapi even Piala Pra Asia," tuturnya kepada sindonews, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (8/1/2013)
Dwi mendesak Pemerintah,harus segera menyampaikan fakta kepada FIFA dan AFC tentang kepengurusan PSSI yang secara defakto dijalankan oleh PSSI hasil KLB Ancol. Salah satu perwakilan 87 voter Solo, Yunus Nusi mengatakan, bagi voter Solo, PSSI yang sah adalah PSSI Kongres Luar Biasa Ancol pimpinan La Nyalla Mattaliti.
"Mereka telah mengaku-ngaku PSSI padahal 87 voter sah sudah mencabut mandat. Dan mereka sudah menyalahi AD/ART organisasi," kata, Yunus Nusi.
Kata Yunus, dalam waktu dekat ini, 87 voter itu akan segera menujuk pengacara untuk menyeret PSSI pimpinan Djohar Arifin ke meja hijau.
"Mungkin satu dua hari ini kita akan menunjuk kuasa hukum. Dan pengadilan mana kami memasukan gugatan, itu belum kami tentukan. Akan kami tentukan setelah menunjuk kuasa hukum," tandasnya.
(wbs)
