Sampai kiamat, voters Solo tak mengakui PSSI Djohar
A
A
A
Sindonews.com - Para pemilik suara (voters) Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Solo pun mengadu ke Komisi X DPR RI. Perwakilan 87 voters sah Kongres Solo mengadu dan meminta DPR segera mengambil sikap untuk menyelesaikan kisruh di tubuh PSSI. Aduan mereka diterima oleh Wakil Ketua Komisi X Asman Abnur.
Voters Solo itu diwakili 16 orang yang berasal dari Persisam Samarinda, Persiba Balikpapan, PSMS Medan, PS Sumbawa, Persika Kaimana, Persip Pekalongan, Villa 2000, Persija Jakarta, Persigo Gorontalo, Pengprov Kaltim, Pengprov Yogyakarta, dan Pengprov Maluku Utara.
Salah seorang perwakilan Voters Solo, Yunus Nusi mengambil sikap mereka terkait keputusan yang tak lagi mengakui kepemimpinan Djohar Arifin Husin sebagai Ketua Umum PSSI.
"Karena kami sudah tidak menganggap lagi kepengurusan PSSI Djohar Arifin Husin. Bagi kami timnas merupakan harkat martabat bangsa dan harus diisi oleh pemain yang terbaik. Sekali lagi sampai kiamat kami tidak akan memberikan pemain, karena kami tidak mengakui kepemimpinan Djohar Arifin," kata pemilik bisnis klub Persisam ini, di Gedung DPR, Selasa (8/1/2013) .
"Kami sudah mengangkat La Nyalla Mattalitti sebagi Ketua Umum PSSI yang dipilih lewat Kongres Luar Biasa (KLB) di Ancol 18 Maret yang lalu," lanjutnya.
Tak hanya itu, Forum Voter Solo juga membeberkan alasan mengapa tetap tak mengizinkan pemain dari Liga Super Indonesia (ISL) memperkuat timnas Indonesia.
Berikut ini tuntutan Voters Solo yang diajukan kepada Komisi X DPR RI:
1. Mendesak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk tidak mengakui keberadaan kepengurusan Djohar Arifin di PSSI
2. Mendesak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk mengesahkan kepengurusan PSSI hasil KLB Ancol di bawah kepemimpinan La Nyalla Mahmud Mattalitti dengan melakukan pelantikan oleh Ketua Umum KONI
3. Mendesak kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menghentikan semua bantuan fasilitas negara kepada PSSI Djohar Arifin
4. Mendesak kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk membentuk Badan Tim Nasional sebagai badan ad hoc dalam masa transisi untuk menyiapkan dan mengelola Tim Nasional Indonesia dalam menghadapi event Pra Piala Asia
5. Mendesak kepada Task Force Pemerintah untuk segera menyampaikan fakta-fakta kepada FIFA dan AFC tentang kepengurusan PSSI yang secara De Facto dijalankan PSSI hasil KLB Ancol
Voters Solo itu diwakili 16 orang yang berasal dari Persisam Samarinda, Persiba Balikpapan, PSMS Medan, PS Sumbawa, Persika Kaimana, Persip Pekalongan, Villa 2000, Persija Jakarta, Persigo Gorontalo, Pengprov Kaltim, Pengprov Yogyakarta, dan Pengprov Maluku Utara.
Salah seorang perwakilan Voters Solo, Yunus Nusi mengambil sikap mereka terkait keputusan yang tak lagi mengakui kepemimpinan Djohar Arifin Husin sebagai Ketua Umum PSSI.
"Karena kami sudah tidak menganggap lagi kepengurusan PSSI Djohar Arifin Husin. Bagi kami timnas merupakan harkat martabat bangsa dan harus diisi oleh pemain yang terbaik. Sekali lagi sampai kiamat kami tidak akan memberikan pemain, karena kami tidak mengakui kepemimpinan Djohar Arifin," kata pemilik bisnis klub Persisam ini, di Gedung DPR, Selasa (8/1/2013) .
"Kami sudah mengangkat La Nyalla Mattalitti sebagi Ketua Umum PSSI yang dipilih lewat Kongres Luar Biasa (KLB) di Ancol 18 Maret yang lalu," lanjutnya.
Tak hanya itu, Forum Voter Solo juga membeberkan alasan mengapa tetap tak mengizinkan pemain dari Liga Super Indonesia (ISL) memperkuat timnas Indonesia.
Berikut ini tuntutan Voters Solo yang diajukan kepada Komisi X DPR RI:
1. Mendesak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk tidak mengakui keberadaan kepengurusan Djohar Arifin di PSSI
2. Mendesak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk mengesahkan kepengurusan PSSI hasil KLB Ancol di bawah kepemimpinan La Nyalla Mahmud Mattalitti dengan melakukan pelantikan oleh Ketua Umum KONI
3. Mendesak kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menghentikan semua bantuan fasilitas negara kepada PSSI Djohar Arifin
4. Mendesak kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk membentuk Badan Tim Nasional sebagai badan ad hoc dalam masa transisi untuk menyiapkan dan mengelola Tim Nasional Indonesia dalam menghadapi event Pra Piala Asia
5. Mendesak kepada Task Force Pemerintah untuk segera menyampaikan fakta-fakta kepada FIFA dan AFC tentang kepengurusan PSSI yang secara De Facto dijalankan PSSI hasil KLB Ancol
(wbs)