Soal pemalsuan tanda tangan, Sihar tantang pembuktian forensik
Selasa, 09 April 2013 - 22:58 WIB
Soal pemalsuan tanda tangan, Sihar tantang pembuktian forensik
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komite Eksekutif PSSI, Sihar Sitorus, menantang ketua komdis Hinca Panjaitan dan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin terkait dugaaan pemalsuan tanda tangan. Menurutnya pihaknya berani memastikan bahwa tanda tangan Djohar yang ada pada notulensi tersebut merupakan asli tulisan tangan yang bersangkutan.
"Kalau perlu, dibuktikan keasliannya dengan sistem forensik. Beban pembuktian ada di mereka,” ujar Sihar saat dihubungi via telp
Sebelumnya, Ketua Komdis PSSI, Hinca, menyatakan resmi menjatuhkan sanksi kepada enam anggota Eksekutif yakni Sihar, Bob Hippy, Farid Rahman, Mawardi Nurdin, Tuty Dau, dan Widodo Santoso.
Keenam exco tersebut dilarang aktif dalam organisasi PSSI selama 30 hari yang dinilai melakukan pelanggaran karena melakukan pemalsuan dokumen notulensi rapat berupa tanda tangan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin.
Akan tetapi Sihar berpendapat keputusan ini salah alamat." Saya kira sanksi ini karena aksi walkout (WO) saat Kongres Luar Biasa (KLB) 17 Maret 2013. "WO jelas bukan sebuah pelanggaran. Itu adalah hak dalam sebuah demokrasi,” sambungnya.
“Pak Hinca itu imut deh. Ini akal-akalan saja. Sebelumnya, kami mau diskors karena WO, tapi tau-taunya karena notulensi rapat,” Sihar menyindir.
"Kalau perlu, dibuktikan keasliannya dengan sistem forensik. Beban pembuktian ada di mereka,” ujar Sihar saat dihubungi via telp
Sebelumnya, Ketua Komdis PSSI, Hinca, menyatakan resmi menjatuhkan sanksi kepada enam anggota Eksekutif yakni Sihar, Bob Hippy, Farid Rahman, Mawardi Nurdin, Tuty Dau, dan Widodo Santoso.
Keenam exco tersebut dilarang aktif dalam organisasi PSSI selama 30 hari yang dinilai melakukan pelanggaran karena melakukan pemalsuan dokumen notulensi rapat berupa tanda tangan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin.
Akan tetapi Sihar berpendapat keputusan ini salah alamat." Saya kira sanksi ini karena aksi walkout (WO) saat Kongres Luar Biasa (KLB) 17 Maret 2013. "WO jelas bukan sebuah pelanggaran. Itu adalah hak dalam sebuah demokrasi,” sambungnya.
“Pak Hinca itu imut deh. Ini akal-akalan saja. Sebelumnya, kami mau diskors karena WO, tapi tau-taunya karena notulensi rapat,” Sihar menyindir.
(irc)
