PSSI kisruh lagi, Pemerintah tetapkan lima poin
Kamis, 11 April 2013 - 01:13 WIB
PSSI kisruh lagi, Pemerintah tetapkan lima poin
A
A
A
Sindonews.com - Kongres Luar Biasa PSSI 17 Maret 2013 lalu yang digembar-gemborkan sebagai tanda bersatunya PSSI dari semua kekisruhan gagal sudah. Pasalnya paska diselenggarakannya KLB permasalah masih menyandera organisasi sepak bola Indonesia tersebut.
Menteri pemuda dan Olahraga Roy Suryo telah menetapkan lima poin terkait masalah yang mendera PSSI. Keputusan ini muncul setelah mengadakan rapat di kantor Kemenpora dengan stakeholder olahraga di Indonesia.
"Kemenpora selaku pemerintah telah mengadakan rapat dengan PSSI, BTN, KOI, KONI, BOPI, APPI serta PT LPIS dan LPI. Poin yang pertama, Menpora mendesak PSSI untuk menyelesaikan laporan Kongres Luar Biasa (KLB) pada 17 Maret 2013. Dari hasil laporan itu, pemerintah baru bisa memberikan jawaban," kata Menpora di Kantor Kemenpora Jakarta, 10 April 2013.
Poin kedua, soal klub-klub sepak bola yang tidak lolos unifikasi Liga hasil KLB. Pasalnya Persebaya dan arema dinilai tidak lolos syarat. " Klub yang tidak masuk menjadi tanggung jawab PSSI. Untuk diselesaikan dengan baik, apa itu disatukan atau tidak," terangnya.
Sementara itu, poin ketiga Menpora ingin penunggakan gaji para pemain baik itu dari kompetisi ISL dan IPL segera dilunasi paling lambat 19 April 2013. "Terjadi pembayaran pemain belum terselesaikan. Sempat ada deadline 30 maret. Setidaknya dari PT Liga ada tujuh klub dengan tunggakan 38 miliar. LPIS telah mencapai kesepakatn meski tidak semua puas. Tapi dua operator PT liga dan LPIS berkomitmen menyelesaikan," tambahnya.
Lebih lanjut, mengenai hasil KLB yakin menyetujui unifikasi, statuta dan empat exco. FIFA menyetujui tiga poin tersebut, agenda lain tidak akan digubris. Dalam hal ini pemerintah mengambil kesimpulan, mempertanyakan kepad FIFA selama belum ada penegasan lebih lanjut.
Poin terakhir, hasil rapat exco yang diselenggarakan di Surabaya Menpora enggan ikut campur, "Kami tidak akan ikut campur dengan hasil rapat PSSI kemarin. Namun jika FIFA tidak setuju dengan keputusan itu, maka pemerintah akan turun tangan," tandasnya.
Menteri pemuda dan Olahraga Roy Suryo telah menetapkan lima poin terkait masalah yang mendera PSSI. Keputusan ini muncul setelah mengadakan rapat di kantor Kemenpora dengan stakeholder olahraga di Indonesia.
"Kemenpora selaku pemerintah telah mengadakan rapat dengan PSSI, BTN, KOI, KONI, BOPI, APPI serta PT LPIS dan LPI. Poin yang pertama, Menpora mendesak PSSI untuk menyelesaikan laporan Kongres Luar Biasa (KLB) pada 17 Maret 2013. Dari hasil laporan itu, pemerintah baru bisa memberikan jawaban," kata Menpora di Kantor Kemenpora Jakarta, 10 April 2013.
Poin kedua, soal klub-klub sepak bola yang tidak lolos unifikasi Liga hasil KLB. Pasalnya Persebaya dan arema dinilai tidak lolos syarat. " Klub yang tidak masuk menjadi tanggung jawab PSSI. Untuk diselesaikan dengan baik, apa itu disatukan atau tidak," terangnya.
Sementara itu, poin ketiga Menpora ingin penunggakan gaji para pemain baik itu dari kompetisi ISL dan IPL segera dilunasi paling lambat 19 April 2013. "Terjadi pembayaran pemain belum terselesaikan. Sempat ada deadline 30 maret. Setidaknya dari PT Liga ada tujuh klub dengan tunggakan 38 miliar. LPIS telah mencapai kesepakatn meski tidak semua puas. Tapi dua operator PT liga dan LPIS berkomitmen menyelesaikan," tambahnya.
Lebih lanjut, mengenai hasil KLB yakin menyetujui unifikasi, statuta dan empat exco. FIFA menyetujui tiga poin tersebut, agenda lain tidak akan digubris. Dalam hal ini pemerintah mengambil kesimpulan, mempertanyakan kepad FIFA selama belum ada penegasan lebih lanjut.
Poin terakhir, hasil rapat exco yang diselenggarakan di Surabaya Menpora enggan ikut campur, "Kami tidak akan ikut campur dengan hasil rapat PSSI kemarin. Namun jika FIFA tidak setuju dengan keputusan itu, maka pemerintah akan turun tangan," tandasnya.
(wbs)
