PSSI ultimatum PSSI Sumut, ada apa?
Kamis, 24 Oktober 2013 - 22:56 WIB
PSSI ultimatum PSSI Sumut, ada apa?
A
A
A
Sindonews.com - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mendesak penyatuan Pengurus Provinsi (Pengprov) PSSI Sumatera Utara. PSSI mengultimatum agar segera digelarnya musyawarah daerah luar biasa (Musdalub).
PSSI memberi tenggat waktu hingga 15 November mendatang agar Musdalub digelar. Dengan Musdalub ini diharapkan dualisme kepengurusan berakhir. "Kita sudah menyurati Pengprov PSSI Sumut. Mereka harus melaksanakan Musdalub 15 November mendatang. Kita tunggu paling lambat tanggal 15 Desember mendatang," ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Djoko Driyono.
Djoko membeberkan, PSSI telah mengirim surat kepada kedua belah pihak yang berpolemik agar bersama menggelar Musdalub. Katanya, agenda Musdalub bukan untuk mensosialisasikan revisi statuta PSSI, tapi untuk menetapkan Ketua Umum PSSI Sumut ke depan. Jika ultimatum segera mengelar Musdalub tersebut tidak digelar, PSSI tak segan-segan memberi sanksi.
"Kita tunggu sampai 15 Nopember nanti, jika tak terlaksana PSSI akan membuat sikap. Pasalnya, Januari 2014 mendatang revisi statuta sudah terealisasi," jelasnya.
Keputusan Musdalub ini bukan saja berlaku bagi Pengprov PSSI Sumut saja, tetapi juga Pengprov lainnya yang memiliki kesamaan. Sama-sama memiliki dualisme kepengurusan. "Keputusan musdalub berdasarkan hasil rapat exco. Jadi bukan hanya Sumut, seluruh Pengprov," tandasnya.
Ketua Task Forse perubahan pengprov menjadi Asosiasi PSSI di seluruh propinsi Hadiyandra menambahkan, sebaiknya kedua pihak saling melebur demi kemajuan sepakbola Sumut. Jika tidak, Pengprov PSSI Sumut akan dikendalikan langsung oleh PSSI Pusat. "Kalau juga tak bisa menggelar Musdalub sampai 15 Desember mendatang. Mau tak mau, PSSI akan mengambil alih," tegasnya.
Mantan Sekjen PSSI ini juga menyebutkan, pembenahan organisasi pengprov perlu direalisasikan secepatnya. Ini tak lain agar pembinaan berjalan di daerah-daerah. "Kita tunggu saja realisasi musdalub nanti," pungkasnya.
Seperti diketahui, Dualisme kepengurusan PSSI Sumut terjadi setelah Baori mengakui gugatan Kamaluddin Haraharap terhadap hasil musdalub Oktober 2010 yang menetapkan Darwin Syamsul Samah sebagai ketua PSSI Sumut.
Keputusan Baori pun ditindaklanjuti kubu KPSI dan kemudian menjadi legalitas pada kongres PSSI di Borobudur Jakarta 2012 lalu. Tapi, sampai saat ini PSSI tak pernah mengeluarkan SK (Surat Keputusan) tentang kepengurusan Kamaluddin Harahap untuk mengelola organisasi olahraga paling populer di tanah air.
PSSI malah minta agar kedua kubu melakukan islah menjalankan roda organisasi. Namun, kedua kubu saling ngotot. Buntutnya, sampai saat ini kedua kubu masih mengklaim sebagai pengurus yang sah.
Versi Darwin mengkalim sebagai pengurus yang sah dengan mengantongi surat keputusan (SK) PSSI No : SKEP/43/JAH/XI/2011 tanggal 3 November 2011 yang langsung ditandatangani oleh Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husein dan dilantik anggota Exco, Sihar Sitorus. Sedangkan, versi Kamaluddin Harahap pun demikian.
Mereka mengakui absah berdasarkan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) memutuskan memenangkan gugatan Kamaluddin atas Darwin Syamsul dalam surat keputusan 1/BAORI/2012 tertanggal 23 Juli 2012. Dalam surat itu menyatakan Musprovlub Pengprov PSSI Sumut tidak sah karena dilakukan oleh Caretaker Pengprov PSSI Sumut, Bernard Limbong pada 18 September 2011 lalu.
PSSI memberi tenggat waktu hingga 15 November mendatang agar Musdalub digelar. Dengan Musdalub ini diharapkan dualisme kepengurusan berakhir. "Kita sudah menyurati Pengprov PSSI Sumut. Mereka harus melaksanakan Musdalub 15 November mendatang. Kita tunggu paling lambat tanggal 15 Desember mendatang," ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Djoko Driyono.
Djoko membeberkan, PSSI telah mengirim surat kepada kedua belah pihak yang berpolemik agar bersama menggelar Musdalub. Katanya, agenda Musdalub bukan untuk mensosialisasikan revisi statuta PSSI, tapi untuk menetapkan Ketua Umum PSSI Sumut ke depan. Jika ultimatum segera mengelar Musdalub tersebut tidak digelar, PSSI tak segan-segan memberi sanksi.
"Kita tunggu sampai 15 Nopember nanti, jika tak terlaksana PSSI akan membuat sikap. Pasalnya, Januari 2014 mendatang revisi statuta sudah terealisasi," jelasnya.
Keputusan Musdalub ini bukan saja berlaku bagi Pengprov PSSI Sumut saja, tetapi juga Pengprov lainnya yang memiliki kesamaan. Sama-sama memiliki dualisme kepengurusan. "Keputusan musdalub berdasarkan hasil rapat exco. Jadi bukan hanya Sumut, seluruh Pengprov," tandasnya.
Ketua Task Forse perubahan pengprov menjadi Asosiasi PSSI di seluruh propinsi Hadiyandra menambahkan, sebaiknya kedua pihak saling melebur demi kemajuan sepakbola Sumut. Jika tidak, Pengprov PSSI Sumut akan dikendalikan langsung oleh PSSI Pusat. "Kalau juga tak bisa menggelar Musdalub sampai 15 Desember mendatang. Mau tak mau, PSSI akan mengambil alih," tegasnya.
Mantan Sekjen PSSI ini juga menyebutkan, pembenahan organisasi pengprov perlu direalisasikan secepatnya. Ini tak lain agar pembinaan berjalan di daerah-daerah. "Kita tunggu saja realisasi musdalub nanti," pungkasnya.
Seperti diketahui, Dualisme kepengurusan PSSI Sumut terjadi setelah Baori mengakui gugatan Kamaluddin Haraharap terhadap hasil musdalub Oktober 2010 yang menetapkan Darwin Syamsul Samah sebagai ketua PSSI Sumut.
Keputusan Baori pun ditindaklanjuti kubu KPSI dan kemudian menjadi legalitas pada kongres PSSI di Borobudur Jakarta 2012 lalu. Tapi, sampai saat ini PSSI tak pernah mengeluarkan SK (Surat Keputusan) tentang kepengurusan Kamaluddin Harahap untuk mengelola organisasi olahraga paling populer di tanah air.
PSSI malah minta agar kedua kubu melakukan islah menjalankan roda organisasi. Namun, kedua kubu saling ngotot. Buntutnya, sampai saat ini kedua kubu masih mengklaim sebagai pengurus yang sah.
Versi Darwin mengkalim sebagai pengurus yang sah dengan mengantongi surat keputusan (SK) PSSI No : SKEP/43/JAH/XI/2011 tanggal 3 November 2011 yang langsung ditandatangani oleh Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husein dan dilantik anggota Exco, Sihar Sitorus. Sedangkan, versi Kamaluddin Harahap pun demikian.
Mereka mengakui absah berdasarkan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) memutuskan memenangkan gugatan Kamaluddin atas Darwin Syamsul dalam surat keputusan 1/BAORI/2012 tertanggal 23 Juli 2012. Dalam surat itu menyatakan Musprovlub Pengprov PSSI Sumut tidak sah karena dilakukan oleh Caretaker Pengprov PSSI Sumut, Bernard Limbong pada 18 September 2011 lalu.
(aww)
