Kisruh lagi, hak suara harus diverifikasi PSSI
Kisruh lagi, hak suara harus diverifikasi PSSI
A
A
A
Sindonews.com - Kisruh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) kembali bergulir. Kali ini, saat akan melakukan musyawarah provinsi (musprov) di akhir tahun, pemilik hak suara yang dimiliki oleh pengcab kabupaten/kota belum jelas hingga harus diverifikasi oleh PSSI pusat.
Kamis (31/10), di Hotel Asia, Makassar, ada 19 perwakilan pengcab PSSI kabupaten/kota menggelar rapat konsolidasi. Mereka mendukung adanya verifikasi guna menghindari terjadinya kecurangan. Bukan hanya itu, hal ini dikarenakan kepengurusan PSSI Sulawesi Selatan saat ini gencar memberi mandat baru di kabupaten/kota, sebelum agenda pemilihan ketua induk organisasi sepak bola daerah tersebut.
Syamsir Ali, penanggungjawab konsolidasi pengurus cabang PSSI se-Sulawesi Selatan (Sulsel) mengatakan, memang seharusnya ada verifikasi untuk pemilih dari jumlah total suara yang sah yakni 24 pengurus kabupaten/kota plus 2 perwakilan klub profesional. "Kami akan minta PSSI pusat melakukan verifikasi," kata dia.
Dia mengatakan, langkah tersebut diambil, karena saat ini banyak laporan jika banyak mandat yang dekeluarkan oleh pengurus PSSI Sulsel kepada pengcab belakangan ini, padahal PSSI Sulsel yang dinahkodai Kadir Halid sudah demisioner. Ini dikarenakan masa jabatannya berakhir sejak 24 Maret lalu. "Dia hanya diberi amanah segera menggelar Musprov. Tidak boleh lagi melantik," kata dia.
Berdasarkan data yang di himpun Koran Sindo, Kepengurusan PSSI Sulsel memang pernah dilanda kisruh internal. Terdapat tiga versi kepengurusan yakni Kadir Halid, Ilham Noer Toadji dan (alm) Abadi Sirajuddin. Untuk itu, PSSI Sulsel mendapat pengawasan khusus dari PSSI pusat.
"Ada lima daerah yang penyelenggaraan musprov-nya mendapat perhatian khusus. Di antaranya Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Barat," kata Sekretaris Jenderal PSSI Joko Driyono belum lama ini.
Sementara itu, Sekeretaris Umum PSSI Sulawesi Selatan Arief Jufri mengatakan, kepengurusan pihaknya berhak tetap melakukan pelantikan kepada semua pengurus daerah se-Provinsi ini. Karena dirinya menilai kepengurusan saat ini merupakan yang sah dan diakui.
Dirinya mengatakan, sebelum musprov pihaknya meminta kepada seluruh pengcab untuk melakukan musyawarah cabang (muscab) untuk mengetahui pemilik suara yang sah. "Kami juga bakal melakukan verifikasi terhadap suara yang dianggap sah," kata dia.
Kamis (31/10), di Hotel Asia, Makassar, ada 19 perwakilan pengcab PSSI kabupaten/kota menggelar rapat konsolidasi. Mereka mendukung adanya verifikasi guna menghindari terjadinya kecurangan. Bukan hanya itu, hal ini dikarenakan kepengurusan PSSI Sulawesi Selatan saat ini gencar memberi mandat baru di kabupaten/kota, sebelum agenda pemilihan ketua induk organisasi sepak bola daerah tersebut.
Syamsir Ali, penanggungjawab konsolidasi pengurus cabang PSSI se-Sulawesi Selatan (Sulsel) mengatakan, memang seharusnya ada verifikasi untuk pemilih dari jumlah total suara yang sah yakni 24 pengurus kabupaten/kota plus 2 perwakilan klub profesional. "Kami akan minta PSSI pusat melakukan verifikasi," kata dia.
Dia mengatakan, langkah tersebut diambil, karena saat ini banyak laporan jika banyak mandat yang dekeluarkan oleh pengurus PSSI Sulsel kepada pengcab belakangan ini, padahal PSSI Sulsel yang dinahkodai Kadir Halid sudah demisioner. Ini dikarenakan masa jabatannya berakhir sejak 24 Maret lalu. "Dia hanya diberi amanah segera menggelar Musprov. Tidak boleh lagi melantik," kata dia.
Berdasarkan data yang di himpun Koran Sindo, Kepengurusan PSSI Sulsel memang pernah dilanda kisruh internal. Terdapat tiga versi kepengurusan yakni Kadir Halid, Ilham Noer Toadji dan (alm) Abadi Sirajuddin. Untuk itu, PSSI Sulsel mendapat pengawasan khusus dari PSSI pusat.
"Ada lima daerah yang penyelenggaraan musprov-nya mendapat perhatian khusus. Di antaranya Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Barat," kata Sekretaris Jenderal PSSI Joko Driyono belum lama ini.
Sementara itu, Sekeretaris Umum PSSI Sulawesi Selatan Arief Jufri mengatakan, kepengurusan pihaknya berhak tetap melakukan pelantikan kepada semua pengurus daerah se-Provinsi ini. Karena dirinya menilai kepengurusan saat ini merupakan yang sah dan diakui.
Dirinya mengatakan, sebelum musprov pihaknya meminta kepada seluruh pengcab untuk melakukan musyawarah cabang (muscab) untuk mengetahui pemilik suara yang sah. "Kami juga bakal melakukan verifikasi terhadap suara yang dianggap sah," kata dia.
(aww)
Explore More