Ada 'Tikus' di KONI Jabar
Ada 'Tikus' di KONI Jabar
A
A
A
BANDUNG - Forum Penyelamat olah raga Jawa Barat yang dipimpin Eka Santosa mempertanyakan dana hibah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat untuk Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat pada tahun 2011 hingga 2014 saat ini. Indikasi adanya 'tikus' alias tindakan korupsi pun menyeruak.
Ini bisa dimengerti mengingat dana yang digelontorkan Pemprov Jabar mencapai Rp 325 Miliar dan itu bukan jumlah yang sedikit. Sementara cara pengelolaan yang dikeluarkan KONI Jabar pun dinilai tidak masuk akal.
Dari data yang didapatkan, tertulis anggaran sebesar Rp325 Miliar tersebut masing-masing keluar sebesar Rp75 Miliar pada 2011, Rp90 miliar pada 2012, Rp 80 miliar pada 2013 dan Rp 80 Miliar pada 2014 ini.
Bukan hanya itu, dana hibah tersebut sebagian diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Padahal menurut aturan yang telah ditetapkan, jika KONI tidak memiliki wewenang dalam hal pembangunan sarana dan prasarana. KONI Jabar dikhususkan untuk meningkatkan prestasi para atlet.
"Kalau kita lihat ini, jelas ada yang menyimpang. Kok, KONI bisa membangun sarana olah raga, kan itu tanggung jawab dinas olah raga," tanya Eka Kamis (11/12).
Selain itu, pihaknya pun mempertanyakan dana hibah untuk sarana dan prasarana yang dikeluarkan dengan total Rp 55.322.178.064. Pasalnya tertulis, dana tersebut masing-masing dikeluarkan untuk perbaikan gedung KONI Jabar yang mencapai Rp1.901.082.500, renovasi GOR Tri Lomba Juang Rp 4.982.463.998, pembangunan kolam renang Rp 12.598.400.00, renovasi sasana pencak silat Rp 1.412.849.00, pembangunan velodrome Cisangkan Rp 4.182.628.200, pembangunan lapangan tembak Cisangkan Rp 14.343.921.400.
Lalu pembangunan gedung tarung derajat Rp 999.571.000, pembangunan tempat latihan dayung Rp 2.226.960.000, pembangunan fasilitas ski air Rp 45.780.000, pembangunan rumah atlet peraih emas Rp 10.495.151.966, dan pembangunan mess atlet mencapai Rp 2.133.370.000.
Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum KONI Jabar pada 2001-2005 ini pun cukup curiga dengan pengurus KONI Jabar yang saat ini dihuni beberapa anggota DPRD Jabar. "Jadi mereka berperan sebagai pemohon, pemberi dan pengguna anggaran. Lucu juga kan," katanya.
Dalam hal ini, Eka beserta pihak forum penyelamat olah raga Jabar akan terus memberikan respon agar olah raga Jabar semakin lebih baik lagi. Bila perlu, Kementrian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) langsung turun tangan menangani kesimpang siuran yang telah dilakukan KONI Jabar saat ini.
"Bila perlu, Jabar jangan dulu dipercayakan sebagai tuan rumah PON (Pekan olah raga Nasional) 2016 nanti. Karena pengurusnya saja sudah tidak sehat. Prestasi apa yang akan didapat, anggaran saja sudah separatis dan semrawut," tegasnya.
Kesimpang siuran itu juga memang telah terjadi pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang berganti status menjadi Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musorprov) atau pemilihan Ketua Umuh KONI Jabar sebagai pengganti Azis Syarif yang meninggal dunia. "Kita juga jadi curiga dengan Ketua umum KONI Pusat, Tono Suratman. Kenapa bisa mensahkan Musorprovlub, padahal awalnya hanya menggelar RAT. Jadi seolah-olah KONI ini ingin menghancurkan olah raga," katanya.
Lebih jauh Eka mengatakan pernyataan ini sebagai bentuk kepedulian pihaknya terhadap perolah ragaan Jabar. "Kita sudah memberikan surat kepada Menpora. Poinnya agar segera menyelidiki dan menganulir bahwa proses KONI Jabar sudah menyimpang," pungkasnya.
Ini bisa dimengerti mengingat dana yang digelontorkan Pemprov Jabar mencapai Rp 325 Miliar dan itu bukan jumlah yang sedikit. Sementara cara pengelolaan yang dikeluarkan KONI Jabar pun dinilai tidak masuk akal.
Dari data yang didapatkan, tertulis anggaran sebesar Rp325 Miliar tersebut masing-masing keluar sebesar Rp75 Miliar pada 2011, Rp90 miliar pada 2012, Rp 80 miliar pada 2013 dan Rp 80 Miliar pada 2014 ini.
Bukan hanya itu, dana hibah tersebut sebagian diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Padahal menurut aturan yang telah ditetapkan, jika KONI tidak memiliki wewenang dalam hal pembangunan sarana dan prasarana. KONI Jabar dikhususkan untuk meningkatkan prestasi para atlet.
"Kalau kita lihat ini, jelas ada yang menyimpang. Kok, KONI bisa membangun sarana olah raga, kan itu tanggung jawab dinas olah raga," tanya Eka Kamis (11/12).
Selain itu, pihaknya pun mempertanyakan dana hibah untuk sarana dan prasarana yang dikeluarkan dengan total Rp 55.322.178.064. Pasalnya tertulis, dana tersebut masing-masing dikeluarkan untuk perbaikan gedung KONI Jabar yang mencapai Rp1.901.082.500, renovasi GOR Tri Lomba Juang Rp 4.982.463.998, pembangunan kolam renang Rp 12.598.400.00, renovasi sasana pencak silat Rp 1.412.849.00, pembangunan velodrome Cisangkan Rp 4.182.628.200, pembangunan lapangan tembak Cisangkan Rp 14.343.921.400.
Lalu pembangunan gedung tarung derajat Rp 999.571.000, pembangunan tempat latihan dayung Rp 2.226.960.000, pembangunan fasilitas ski air Rp 45.780.000, pembangunan rumah atlet peraih emas Rp 10.495.151.966, dan pembangunan mess atlet mencapai Rp 2.133.370.000.
Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum KONI Jabar pada 2001-2005 ini pun cukup curiga dengan pengurus KONI Jabar yang saat ini dihuni beberapa anggota DPRD Jabar. "Jadi mereka berperan sebagai pemohon, pemberi dan pengguna anggaran. Lucu juga kan," katanya.
Dalam hal ini, Eka beserta pihak forum penyelamat olah raga Jabar akan terus memberikan respon agar olah raga Jabar semakin lebih baik lagi. Bila perlu, Kementrian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) langsung turun tangan menangani kesimpang siuran yang telah dilakukan KONI Jabar saat ini.
"Bila perlu, Jabar jangan dulu dipercayakan sebagai tuan rumah PON (Pekan olah raga Nasional) 2016 nanti. Karena pengurusnya saja sudah tidak sehat. Prestasi apa yang akan didapat, anggaran saja sudah separatis dan semrawut," tegasnya.
Kesimpang siuran itu juga memang telah terjadi pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang berganti status menjadi Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musorprov) atau pemilihan Ketua Umuh KONI Jabar sebagai pengganti Azis Syarif yang meninggal dunia. "Kita juga jadi curiga dengan Ketua umum KONI Pusat, Tono Suratman. Kenapa bisa mensahkan Musorprovlub, padahal awalnya hanya menggelar RAT. Jadi seolah-olah KONI ini ingin menghancurkan olah raga," katanya.
Lebih jauh Eka mengatakan pernyataan ini sebagai bentuk kepedulian pihaknya terhadap perolah ragaan Jabar. "Kita sudah memberikan surat kepada Menpora. Poinnya agar segera menyelidiki dan menganulir bahwa proses KONI Jabar sudah menyimpang," pungkasnya.
(bbk)
Explore More