Jangan Pernah Tanyakan Transparansi pada PSSI
Kamis, 18 Desember 2014 - 19:22 WIB
Jangan Pernah Tanyakan Transparansi pada PSSI
A
A
A
DEPOK - Jangan pernah tanyakan soal transparansi pada PSSI. Jika lembaga itu mau, beranikah mereka berhadapan dengan UU No 11/1980 soal suap.
Pernyataan ini disampaikan mantan pengurus PSSI, Catur Agus Saptono. Ia menantang institusi yang pernah memperkerjakannya dengan produk hukum terkait soal suap.
Soal transparansi dana ini pernah dipermasalahkan oleh Forum Diskusi Suporter Indonesia (FDSI). Bahkan persoalan ini sempat dibawa ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Hasilnya, KIP mengabulkan gugatan FDSI yang menginginkan PSSI melakukan transparasi anggaran sebagai sebuah badan publik. Keputusan itu dibacakan majelis hakim dalam sidang yang digelar di ruang persidangan KIP di hadapan penggugat yang mewakili FDSI dan perwakilan PSSI.
Catur yang pernah menjabat sebagai Komisi Disiplin PSSI periode Nurdin Halid menegaskan jika PSSI mengklaim lembaganya bersih. "Kalau berbicara PSSI sekarang, kita mungkin bisa sekadar membahas segi sepak bolanya saja. Terkait kelembagaan, hadapkan saja pada UU No 11 Tahun 1980 tentang pidana suap," ucapnya seusai menjadi narasumber diskusi sepak bola di Universitas Indonesia, Kamis (18/12/2014).
"Dalam konteks tersebut, polisi atau badan hukum bisa langsung menyelidiki suap kepada para profesional yang punya kode etik pada komunitasnya, punya kewajiban pada publik. PSSI kan badan publik, jadi ya coba aja," tambahnya.
Pernyataan ini disampaikan mantan pengurus PSSI, Catur Agus Saptono. Ia menantang institusi yang pernah memperkerjakannya dengan produk hukum terkait soal suap.
Soal transparansi dana ini pernah dipermasalahkan oleh Forum Diskusi Suporter Indonesia (FDSI). Bahkan persoalan ini sempat dibawa ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Hasilnya, KIP mengabulkan gugatan FDSI yang menginginkan PSSI melakukan transparasi anggaran sebagai sebuah badan publik. Keputusan itu dibacakan majelis hakim dalam sidang yang digelar di ruang persidangan KIP di hadapan penggugat yang mewakili FDSI dan perwakilan PSSI.
Catur yang pernah menjabat sebagai Komisi Disiplin PSSI periode Nurdin Halid menegaskan jika PSSI mengklaim lembaganya bersih. "Kalau berbicara PSSI sekarang, kita mungkin bisa sekadar membahas segi sepak bolanya saja. Terkait kelembagaan, hadapkan saja pada UU No 11 Tahun 1980 tentang pidana suap," ucapnya seusai menjadi narasumber diskusi sepak bola di Universitas Indonesia, Kamis (18/12/2014).
"Dalam konteks tersebut, polisi atau badan hukum bisa langsung menyelidiki suap kepada para profesional yang punya kode etik pada komunitasnya, punya kewajiban pada publik. PSSI kan badan publik, jadi ya coba aja," tambahnya.
(bbk)
