Komisi X DPR Minta Menpora Jangan Gegabah
Minggu, 15 Februari 2015 - 00:43 WIB
Komisi X DPR Minta Menpora Jangan Gegabah
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Tim Sembilan yang akan memberikan rekomendasi dari kepada Menpora Imam Nahrawi untuk menunda kick-off kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015 mendapat tanggapan dari anggota Komisi X DPR-RI Fraksi Demokrat, Muslim. Menurut Muslim, Menpora tidak boleh gegabah dalam mengeluarkan kebijakan apalagi ini akan berdamapak luas.
Kalau menpora tetap menunda penyelengaraan kompetisi ISL musim 2015, itu berarti Menpora mengingkari kesimpulan Rapat Kerja dengan Komisi X DPR-RI yang ditandatanganinya bersama ketua Komisi X DPR-RI, Teuku Riefky Harsya dihadapan 40-an anggota DPR dan seluruh jajaran eselon 1 dan 2 Kemenpora dua minggu lalu.
"Salah satu poin pada kesimpulan rapat kerja Komisi X dan Menpora adalah, Menpora sepakat bahwa apapun langkah pembenahan yang akan diambil dalam perseteruan dengan PSSI, tidak berdampak kepada mundurnya persepakbolaan nasional," kata Muslim.
"Nah, kalau ISL sampai di tidak diberikan Ijin, jelas sudah bahwa Menpora bukan hanya ingin menghukum para pengurus PSSI tetapi juga para stakeholder sepak bola secara keseluruhan termasuk pemilik klub, atlit, wasit, sponsor dan puluhan juta pecinta sepak bola," tambahnya.
Lanjutnya, alangkah elegannya jika Menpora menjalankan Nawacita yang diusung oleh Pemerintahan Jokowi itu dijalankan dengan baik dan tidak menimbulkan perdebatan atau huru-hara.
"Khususnya dalam mengambil kebijakan yang dianggap membawa cita luhur. Jika diterapkan akan lebih banyak mudhorat dari manfaatnya maka bisa dipastikan akan menimbulkan huru-hara," ujarnya.
Kalau menpora tetap menunda penyelengaraan kompetisi ISL musim 2015, itu berarti Menpora mengingkari kesimpulan Rapat Kerja dengan Komisi X DPR-RI yang ditandatanganinya bersama ketua Komisi X DPR-RI, Teuku Riefky Harsya dihadapan 40-an anggota DPR dan seluruh jajaran eselon 1 dan 2 Kemenpora dua minggu lalu.
"Salah satu poin pada kesimpulan rapat kerja Komisi X dan Menpora adalah, Menpora sepakat bahwa apapun langkah pembenahan yang akan diambil dalam perseteruan dengan PSSI, tidak berdampak kepada mundurnya persepakbolaan nasional," kata Muslim.
"Nah, kalau ISL sampai di tidak diberikan Ijin, jelas sudah bahwa Menpora bukan hanya ingin menghukum para pengurus PSSI tetapi juga para stakeholder sepak bola secara keseluruhan termasuk pemilik klub, atlit, wasit, sponsor dan puluhan juta pecinta sepak bola," tambahnya.
Lanjutnya, alangkah elegannya jika Menpora menjalankan Nawacita yang diusung oleh Pemerintahan Jokowi itu dijalankan dengan baik dan tidak menimbulkan perdebatan atau huru-hara.
"Khususnya dalam mengambil kebijakan yang dianggap membawa cita luhur. Jika diterapkan akan lebih banyak mudhorat dari manfaatnya maka bisa dipastikan akan menimbulkan huru-hara," ujarnya.
(rus)
