Wakil Rakyat Minta ISL 2015 Tetap Digelar
Senin, 23 Februari 2015 - 15:25 WIB
Wakil Rakyat Minta ISL 2015 Tetap Digelar
A
A
A
JAKARTA - Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) mengadukan permasalahan yang membelit PT Liga Indonesia ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Setelah mendengar keluhan, para wakil rakyat sepakat mendukung kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015 digelar meskipun tanpa rekomendasi BOPI.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X dan PSSI di Nusantara II, Senayan Jakarta, Senin (23/2/2015), anggota dewan menilai keputusan pemerintah untuk menunda kick off ISL 2015 merupakan keputusan yang salah. Menurut dewan, wewenang pemerintah hanya memberikan masukan yang sifatnya regulatif bukan intervensi terkait bisnis PT Liga Indonesia selaku operator sepak bola profesional di tanah air.
"Ketika Menteri Pemuda dan Olahraga melalui BOPI memutuskan untuk tidak memberikan rekomendasi dimulainya kick off ISL, itu merupakan keputusan yang diambil di luar wewenang pemerintah. Itu (keputusan menunda kick off) sudah masuk ranah intervensi," kata pimpinan rapat, Fahri Hamzah saat ditemui di kantornya, Senin (23/2/2015)
DPR menyarankan, PT Liga Indonesia tidak perlu ambil pusing terhadap keputusan pemerintah menunda kick off. Singkatnya, operator sepak bola bebas menggelar kick off sesuai jadwal yang mereka tentukan semula, yakni pada 20 Februari 2015 karena kewenangan penuh kompetisi berada di tangan PT Liga dan PSSI.
Lebih jauh Fahri menyebut, BOPI tidak berhak meminta Kepolisian RI (Polri) melarang izin bertanding bilamana didasarkan pada alasan-alasan di luar faktor keamanan. Kata dia, Polri hanya berhak mengeluarkan atau tidak mengeluarkan izin pertandingan apa bila pertandingan tersebut berpotensi berakhir rusuh. "Jadi (BOPI dan Kemenpora) jangan pakai alasan pajak, atau legalitas klub untuk meminta polisi tidak mengeluarkan izin pertandingan," lanjutnya.
Dalam RDPU bersama Komisi X, PSSI datang diwakili langsung Ketua Umum, Djohar Arifin Husien dan CEO PT Liga Indonesia, Joko Driyono. Keduanya menyampaikan keluh kesah seputar molornya kompetisi, didampingi para pemilik klub ISL, diantaranya Ferry Paulus (Persija Jakarta), Gede Widiade (Persebaya Surabaya), Rocky Babena (Persipura Jaya Pura), Rully Habibie (PSM Makasar), Asdian (Semen Padang).
Sebelumnya diberitakan, 18 klub peserta ISL memutuskan sepakat mendukung PT Liga Indonesia untuk segera menggelar kick off. Kompetisi ISL musim ini ditunda dari 20 Februari 2015 hingga 4 Maret karena keputusan Menpora Imam Nahrawi dan BOPI yang mengklaim kompetisi belum layak digelar karena sejumlah klub masih cacat arbitrase.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X dan PSSI di Nusantara II, Senayan Jakarta, Senin (23/2/2015), anggota dewan menilai keputusan pemerintah untuk menunda kick off ISL 2015 merupakan keputusan yang salah. Menurut dewan, wewenang pemerintah hanya memberikan masukan yang sifatnya regulatif bukan intervensi terkait bisnis PT Liga Indonesia selaku operator sepak bola profesional di tanah air.
"Ketika Menteri Pemuda dan Olahraga melalui BOPI memutuskan untuk tidak memberikan rekomendasi dimulainya kick off ISL, itu merupakan keputusan yang diambil di luar wewenang pemerintah. Itu (keputusan menunda kick off) sudah masuk ranah intervensi," kata pimpinan rapat, Fahri Hamzah saat ditemui di kantornya, Senin (23/2/2015)
DPR menyarankan, PT Liga Indonesia tidak perlu ambil pusing terhadap keputusan pemerintah menunda kick off. Singkatnya, operator sepak bola bebas menggelar kick off sesuai jadwal yang mereka tentukan semula, yakni pada 20 Februari 2015 karena kewenangan penuh kompetisi berada di tangan PT Liga dan PSSI.
Lebih jauh Fahri menyebut, BOPI tidak berhak meminta Kepolisian RI (Polri) melarang izin bertanding bilamana didasarkan pada alasan-alasan di luar faktor keamanan. Kata dia, Polri hanya berhak mengeluarkan atau tidak mengeluarkan izin pertandingan apa bila pertandingan tersebut berpotensi berakhir rusuh. "Jadi (BOPI dan Kemenpora) jangan pakai alasan pajak, atau legalitas klub untuk meminta polisi tidak mengeluarkan izin pertandingan," lanjutnya.
Dalam RDPU bersama Komisi X, PSSI datang diwakili langsung Ketua Umum, Djohar Arifin Husien dan CEO PT Liga Indonesia, Joko Driyono. Keduanya menyampaikan keluh kesah seputar molornya kompetisi, didampingi para pemilik klub ISL, diantaranya Ferry Paulus (Persija Jakarta), Gede Widiade (Persebaya Surabaya), Rocky Babena (Persipura Jaya Pura), Rully Habibie (PSM Makasar), Asdian (Semen Padang).
Sebelumnya diberitakan, 18 klub peserta ISL memutuskan sepakat mendukung PT Liga Indonesia untuk segera menggelar kick off. Kompetisi ISL musim ini ditunda dari 20 Februari 2015 hingga 4 Maret karena keputusan Menpora Imam Nahrawi dan BOPI yang mengklaim kompetisi belum layak digelar karena sejumlah klub masih cacat arbitrase.
(sha)
