Komisi X : Menpora Harusnya Buat Kebijakan Bertahap Soal ISL 2015
Senin, 23 Februari 2015 - 16:34 WIB
Komisi X : Menpora Harusnya Buat Kebijakan Bertahap Soal ISL 2015
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya meminta pemerintah jangan terlalu mencampuri bisnis PT Liga Indonesia dalam menggelar kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015. Menurut dia, keputusan Menpora menunda kick off akan merugikan sepak bola dalam negeri.
"Klub jangan diganggu kalau (pemerintah) belum bisa memberikan dukungan. Sepak bola itu hiburan rakyat. Di Aceh, dapil saya, kedai-kedai ramai diisi orang nonton Timnas (sepak bola) main. Sepak bola bisa jadi alat pemersatu bangsa loh," kata Teuku saat menerima audiensi PSSI dan PT Liga Indonesia, di kantornya, Senayan Jakarta (23/2/2015).
Seperti kita ketahui, kompetisi ISL musim ini terpaksa mundur dari jadwal semula yakni 20 Februari 2015 menjadi 4 Maret 2015 setelah Menpora mengumumkan peraturan atas temuan BOPI. Saat itu, BOPI menganggap 18 klub peserta ISL belum melengkapi persyaratan dokumen kompetisi profesional seperti dokumen pajak.
Lebih jauh Teuku menyarankan, kompetisi ISL tetap digelar sambil klub-klub mengumpulkan berkas-berkas kelengkapan dokumen mereka. "Menurut kami, pemerintah dalam mengayomi menelurkan kebijakan, apabila dilihat lebih banyak mudaratnya daripada baiknya, lebih baik kebijakan itu dibuat bertahap jangan langsung vonis ditunda begitu," ujarnya memberi saran.
Dalam kesempatan itu, DPR berjanji akan menjadi fasilitator dalam kisruh yang membelit PT Liga Indonesia dan Pemerintah. Pimpinan DPR yang piket saat masa reses ini, Fahri Hamzah akan segera menghubungi Kemenpora agar PT Liga bisa dengan lega memulai kompetisi, "Saya akan segera menghubungi menterinya," kata Fahri.
Sebelum sikap itu diambil DPR, Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husien dan CEO PT Liga Indonesia, Joko Driyono menyampaikan dua lembar fax balasan dari Federasi Sepak bola Dunia (FIFA) yang meminta PSSI segera memulai kompetisi ISL. Setelah mempelajari dokumen itu, DPR sepakat mendukung langkah operator sepak bola tanah air untuk segera memulai kick off.
"Klub jangan diganggu kalau (pemerintah) belum bisa memberikan dukungan. Sepak bola itu hiburan rakyat. Di Aceh, dapil saya, kedai-kedai ramai diisi orang nonton Timnas (sepak bola) main. Sepak bola bisa jadi alat pemersatu bangsa loh," kata Teuku saat menerima audiensi PSSI dan PT Liga Indonesia, di kantornya, Senayan Jakarta (23/2/2015).
Seperti kita ketahui, kompetisi ISL musim ini terpaksa mundur dari jadwal semula yakni 20 Februari 2015 menjadi 4 Maret 2015 setelah Menpora mengumumkan peraturan atas temuan BOPI. Saat itu, BOPI menganggap 18 klub peserta ISL belum melengkapi persyaratan dokumen kompetisi profesional seperti dokumen pajak.
Lebih jauh Teuku menyarankan, kompetisi ISL tetap digelar sambil klub-klub mengumpulkan berkas-berkas kelengkapan dokumen mereka. "Menurut kami, pemerintah dalam mengayomi menelurkan kebijakan, apabila dilihat lebih banyak mudaratnya daripada baiknya, lebih baik kebijakan itu dibuat bertahap jangan langsung vonis ditunda begitu," ujarnya memberi saran.
Dalam kesempatan itu, DPR berjanji akan menjadi fasilitator dalam kisruh yang membelit PT Liga Indonesia dan Pemerintah. Pimpinan DPR yang piket saat masa reses ini, Fahri Hamzah akan segera menghubungi Kemenpora agar PT Liga bisa dengan lega memulai kompetisi, "Saya akan segera menghubungi menterinya," kata Fahri.
Sebelum sikap itu diambil DPR, Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husien dan CEO PT Liga Indonesia, Joko Driyono menyampaikan dua lembar fax balasan dari Federasi Sepak bola Dunia (FIFA) yang meminta PSSI segera memulai kompetisi ISL. Setelah mempelajari dokumen itu, DPR sepakat mendukung langkah operator sepak bola tanah air untuk segera memulai kick off.
(bbk)
