Menakar Dampak Sanksi FIFA Terhadap Sepak Bola Indonesia

JAKARTA - Hari ini, Sabtu 18 April 2015, sepak bola Indonesia akan memasuki babak baru. PSSI yang merupakan otoritas tertinggi sepak bola nusantara, akan memilih sosok pimpinan barunya dalam Kongres Luar Biasa yang akan berlangsung di Hotel JW Marriott Surabaya. Namun tentu saja, sosok anyar yang nantinya akan dipercaya, tidak boleh terlalu lama bersukacita dalam kemenangannya. Karena pada kenyataannya, ada segudang masalah yang harus segera diurai dan diselesaikan demi perbaikan prestasi sepak bola Indonesia.

Karena tentunya semua tahu benar, hanya beberapa hari jelang KLB dilaksanakan, sejumlah tekanan masih terus berdatangan dari beberapa pihak yang merasa kecewa dengan perkembangan sepak bola nasional. Salah satu yang paling berani menunjukan kekecewaan-nya dengan langkah nyata tentu saja adalah Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi.

Imam yang sebelumnya tidak pernah memiliki sedikitpun peran di sepak bola Indonesia, tiba-tiba saja mengambil langkah mengejutkan dengan melakukan intervensi langsung lewat lembaga bentukan Kemenpora yang bernama Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Dengan didukung oleh beberapa tokoh pilihannya, Imam pun mencoba untuk ikut mengurai permasalahan sepak bola yang selama ini seakan tak pernah terjamah, yaitu Mafia Bola.

Ya, Mafia. Itulah yang menjadi alasan dasar Menpora untuk kemudian mencoba ikut secara langsung membenahi sepak bola Indonesia. Peran Mafia Bola di Indonesia yang bahkan diangkat sebagai tajuk utama di stasiun TV internasional asal Qatar, Al Jazeera, dianggapnya telah menjadi faktor utama kebobrokan prestasi sepak bola Indonesia.

Namun sayang, dalam perjalanannya Menpora ternyata tidak bisa membuktikan keberadaan Mafia Bola di lingkup sepak bola Indonesia. Karena tentu saja, tak akan mungkin para penjahat itu disebut 'Mafia' bila bisa dengan mudah ditemukan jejaknya.

Meski gagal dalam langkah awalnya, namun Menpora tidak mau berhenti begitu saja. Bersama BOPI, Menpora mencoba untuk mencari tahu kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh klub-klub peserta kompetisi kasta tertinggi di indonesia. Selain masalah pajak, Menpora juga kemudian menyoroti masalah legalitas dua klub raksasa Indonesia, Arema dan Persebaya Surabaya yang dianggapnya masih memiliki sejumlah masalah. Dengan alasan inilah Menpora akhirnya memilih untuk tidak memberikan rekomendasi kepada dua klub tersebut dan melarang PT Liga Indonesia untuk melibatkan Arema dan Persebaya dalam kompetisi musim 2015.

Langkah Menpora ini tentu saja langsung membuat sejumlah kekacauan. Mulai dari kacau balau-nya jadwal pertandingan, hingga ancaman kebangkrutan yang bisa melanda Arema dan Persebaya akibat ditinggal pihak sponsor yang merupakan sumber dana mereka. Namun lagi-lagi, ditengah tingginya rasa percaya diri Menpora, datang sebuah teguran keras dari FIFA yang meminta Menpora untuk menghentikan langkahnya. Bahkan, FIFA mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Indonesia bila Menpora tidak menghentikan langkahnya dalam mencampuri urusan federasi sepak bola Indonesia.

Namun bagi Menpora sendiri, surat teguran yang dikirim Sekertaris Jendral FIFA, Jerome Valcke ini harusnya bukanlah hal yang bisa mengagetkannya. Pasalnya, sejak pertama kali Menpora mencoba untuk ikut dalam membenahi sepak bola Indonesia, PSSI sudah mengingatkan kalau langkah Menpora tersebut justru bisa menjerumuskan Indonesia dalam jurang sanksi FIFA. Karena sudah tertulis jelas dalam statuta FIFA, kalau setiap federasi yang berada dalam naungannya, haram untuk menerima campur tangan dari pemerintah.

''Agar mengelola semua urusan federasinya secara independen dan memastikan semua urusan yang mereka tangani tidak ada campur tangan/ dipengaruhi pihak ketiga,'' bunyi pasal '13 ayat G' statuta FIFA. ''Setiap anggota wajib mengelola setiap urusan secara independen dan tanpa campur tangan pihak ketiga,'' bunyi pasal '17 ayat 1' statuta FIFA.

Namun Menpora ternyata tidak bergeming. Lewat situs resminya, Kemenpora justru menganggap kalau FIFA telah salah menafsirkan langkah yang dilakukannya. Karena menurut Kemenpora, langkah yang diambil BOPI dan Menpora sebenarnya adalah untuk mendorong PSSI agar patuh pada FIFA dan AFC Club Licensing Regulation. Bahkan, dalam pernyataan yang dikeluarkan 'Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora', Gatot S. Dewa Broto, dituliskan bahwa FIFA telah mendeskriditkan Pemerintah Indonesia.

''Seandainya FIFA terus secara sepihak mendiskreditkan Pemerintah Indonesia meskipun Pemerintah Indonesia justru sudah berusaha semaksimal mungkin mematuhi regulasi FIFA, AFC dan bahkan PSSI yang dibuatnya sendiri (sama sekali bukan dibuat Kemenpora), maka sudah barang tentu ini menyangkut kewibawaan Pemerintah Indonesia,''

''Terkecuali jika Pemerintah Indonesia terang-terangan melakukan intervensi terhadap PSSI dan PT Liga Indonesia, maka itu hak FIFA untuk memberikan sanksi pada Pemerintah Indonesia maupun PSSI. Oleh karenanya, FIFA diminta hati-hati untuk memberikan penilaian tanpa dasar yang obyektif dan dapat dipertanggung-jawabkan,'' dikutip dari situs resmi Kemenpora.go.id.

Hal ini jelas menunjukan kalau BOPI dan Kemenpora sama sekali tidak ingin memusingkan ancaman sanksi dari FIFA dan akan tetap teguh melanjutkan niatan mereka untuk terjun langsung membenahi carut marut sepak bola Indonesia. Namun sudahkan Menpora menimbang dampak dari sanksi yang akan dijatuhkan FIFA kepada indonesia?

Mungkin bila dipikir secara sederhana, dengan dijatuhkannya sanksi kepada Indonesia, maka Menpora dan segenap tokoh sepak bola Indonesia bisa merombak semua kepengurusan dan tata kelola PSSI hingga dianggap sehat sepenuhnya dan terhindar dari Mafia. Karena sebelumnya, negara-negara seperti Yunani, Kuwait, Brunei Darussalam, Peru, Iran, Nigeria, Ethiopia dan Iraq, berhasil membenahi problem sepak bola mereka setelah dijatuhi sanksi oleh FIFA.

Namun apakah Menpora sadar, kalau dibelakang PSSI ada jutaan masyarakat yang harus merelakan tim kebanggaan mereka kehilangan kesempatan berlaga di level internasional seandainya sanksi FIFA benar-benar dijatuhkan kepada Indonesia?

Contohnya saja Persib Bandung dan Persipura Jayapura. Saat ini, kedua klub kebanggaan Indonesia ini sedang berjuang untuk bisa mengharumkan nama bangsa di kompetisi level Asia Tenggara. Namun bila FIFA menjatuhkan sanksi bagi Indonesia, maka secara otomatis keduanya akan langsung dikeluarkan dari tunamen dan harus menunggu entah berapa lama untuk bisa kembali merasakan berkompetisi bersama klub-klub raksasa Asia lainnya.

Tidak hanya itu, sanksi FIFA juga akan membuat Timnas U-23 secara otomatis terdepak dari ajang SEA Games yang akan digelar pada bulan Juni 2015 mendatang. Padahal, saat ini semangat masyarakat Indonesia sedang berkobar pasca munculnya sejumlah talenta muda seperti Maldini Pali, Paulo Sitanggang dan Evan Dimas.

Lalu apakah dengan mengorbankan ini semua, BOPI dan Kemenpora bisa memberikan jaminan kalau sepak bola Indonesia bisa bangkit dan kembali ke masa jaya?