Pembatalan Piala Dunia U-20 Ancam Eksistensi Pemain yang Bangun Mimpi dari Sepak Bola

JAKARTA - Presidium Nasional Suporter Sepakbola Indonesia-Bali, I Gede Putu Sugiatmika menilai Gubernur Bali I Wayan Koster melakukan manuver politik yang melebihi kewenanangan sebagai kepala daerah. Ia mengatakan dengan adanya pembatalan Piala Dunia U-20 2023 , memicu kerugian negara pada umumnya, dan Bali secara khusus kehilangan potensi pemasukan secara ekonomi.

"Pembatalan ini juga secara serta-merta mengancam eksistensi dari adik-adik kita yang membangun mimpi dari sepak bola. Dan semua pemain yang menggantungkan hidup secara ekonomi dari sepak bola. Putaran ekonomi dan kehilangan peluang untuk membangun kebangaan dari sepak bola. Terutama jika ancaman sanksi dari FIFA menjadi realisasi," kata I Gede Putu Sugiatmika dalam keterangannya, Minggu, Sabtu (2/4/2023).

I Gede Putu Sugiatmika mengatakan komunitas suporter Bali menggagas diskusi publik di Wantilan DPRD Bali, Renon, Denpasar, Bali, pada Sabtu (1/4/2023) menyikapi pembatalan Piala Dunia U-20 . Menurutnya, meski tidak mampu mengubah arah kegagalan menyelenggarakan Piala Dunia, namun melalui diskusi ini suporter ingin membangun kesadaran kepada para pihak yang berperan menggagalkan perhelatan berskala internasional ini.





I Gede Putu Sugiatmika menambahkan, I Wayan Koster dinilai kurang memiliki kepekaan dan mencampuradukan manuver politik dengan olahraga. Pernyataan pertimbangan keamanan, kata dia, juga dikritisi suporter.

"Dengan tidak mengecilkan potensi gangguan keamanan yang mungkin muncul. Seakan negara tunduk dengan potensi gangguan keamanan yang mungkin terjadi dengan kedatangan timnas Israel. Pandangan ini dinilai mengikis kebangaan atas rasa percaya diri sebagai bangsa yang besar," jelasnya.



Menurutnya, Gurbernur Bali telah menjadi bagian sadar dari situasi kegaduhan yang terjadi. Apalagi, tidak ada pernyataan sedikitpun menunjukkan sikap menyesal.

"Dengan ini suporter menuntut agar ada pertanggungjawaban moril bapak gubernur kepada publik bola. Agar meminta maaf secara terbuka. Untuk menghindari preseden buruk ke depan. Sebuah kebiasaan para pemangku kebijakan yang selalu mengorbankan sepakbola dalam setiap manuver politik," imbuhnya.