Terungkap! Izin Event MotoGP Mandalika Berbelit, Presiden Jokowi: Lemas Saya
Senin, 24 Juni 2024 - 15:31 WIB
Presiden Jokowi mengaku lemas mendengar ruwetnya urusan perizinan event MotoGP di Sirkuit Mandalika. Foto/ Instagram
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sempat lemas mendengar ruwetnya urusan perizinan penyelenggaraan event MotoGP di Sirkuit Mandalika. Jokowi menyebut butuh 13 izin untuk bisa menyelenggarakan event balapan motor ber-cc besar itu.
Awalnya, Jokowi menyebut bahwa penyelenggaraan event MotoGP di Sirkuit Mandalika bisa menumbuhkan ekonomi Indonesia mencapai Rp4 triliun.
Baca Juga: Toprak Razgatlioglu Siap Tampil di MotoGP 2025, Dikontrak Tim Mana?
"Saya berikan contoh saja, MotoGP di Mandalika. Saya cek ke panita, ini efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp4,3 triliun. Bisa menyerap melibatkan tenaga kerja 8 ribu, UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000," kata Jokowi dalam sambutannya pada Peresmian Digitalisasi Layanan Penyelenggaraan Event, The Tribrata, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Meski senang dengan dampak terhadap perekonomian, namun Jokowi merasa lemas mendengar banyakan perizinan yang harus diurus.
"Tapi begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan, lemes saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus. Tapi namanya bukan perizinan, namanya surat rekomendasi. Sebetulnya sama saja, perizinan itu cuma diganti nama saja, dihaluskan menjadi surat rekomendasi. Ada yang namanya surat pemberitahuan tapi namanya izin," kata Jokowi.
Awalnya, Jokowi menyebut bahwa penyelenggaraan event MotoGP di Sirkuit Mandalika bisa menumbuhkan ekonomi Indonesia mencapai Rp4 triliun.
Baca Juga: Toprak Razgatlioglu Siap Tampil di MotoGP 2025, Dikontrak Tim Mana?
"Saya berikan contoh saja, MotoGP di Mandalika. Saya cek ke panita, ini efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp4,3 triliun. Bisa menyerap melibatkan tenaga kerja 8 ribu, UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000," kata Jokowi dalam sambutannya pada Peresmian Digitalisasi Layanan Penyelenggaraan Event, The Tribrata, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Meski senang dengan dampak terhadap perekonomian, namun Jokowi merasa lemas mendengar banyakan perizinan yang harus diurus.
"Tapi begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan, lemes saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus. Tapi namanya bukan perizinan, namanya surat rekomendasi. Sebetulnya sama saja, perizinan itu cuma diganti nama saja, dihaluskan menjadi surat rekomendasi. Ada yang namanya surat pemberitahuan tapi namanya izin," kata Jokowi.
Lihat Juga :