Sejarah, Pertama Kali PON 2024 Digelar Didua Provinsi

JAKARTA - Aceh dan Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah PON 2024 (XXI). Keputusan tertuang dalam Surat Keputusan (SK) No 71 Tahun 2020 yang diserahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia ( Menpora RI ) Zainudin Amali, kemarin. Proses penyerahan diberikan kepada Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman.

Menpora menjelaskan, SK penetapan tuan rumah PON 2024 memang terasa cukup lama. Alasannya, aturan lama hanya mengenal satu Provinsi untuk menjadi tuan rumah. "Tapi saat ini tempatnya ada di dua Provinsi sehingga kalau dipaksakan jalan dengan aturan awal akan bermasalah. Maka kami upayakan untuk revisi aturan PP Nomor 17 tahun 2007. Alhamdulillah sudah selesai," kata Zainudin seperti dikutip dari situs kemenpora.go.id, Kamis (19/11).

Menpora berharap kedua provinsi segera duduk bersama, sinergi dan berkoordinasi dengan KONI sehingga semua bisa direncanakan dengan baik dan setelah gelaran tidak menyisakan permasalahan. Aceh dan Sumatera Utara, lanjut Menpora, memiliki kesetaraan, sehingga harus padu termasuk dengan KONI Aceh dan KONI Sumatera Utara.Dia berharapseluruh fasilitas yang dibangun didesain dengan memperhatikan standar internasional



Tujuannya sarana prasarana yang ada tidak berhenti seusai PON tapi bisa secara berkesinambungan dimanfaatkan event-event dan tempat pembinaan atlet secara berkesinambungan. "Ini sejarah, pengalaman pertama PON diselenggarakan secara bersama, dan kepercayaan diberikan kepada Aceh dan Sumut," tambah Zainudin.

Baca Juga: Akibat Pandemi Corona, Nasib PON Papua di Tangan Jokowi

Kadispora Provinsi Aceh Dedy Yuswandi mengaku sudah lama menunggu SK tersebut. Aceh disebut sudah menyiapkan lahan yang akan dibangun menjadi fasilitas dan venue olahraga untuk PON 2024 mendatang. Bahkan dari 110 hektare lahan yang sudah disiapkan, pemerintah Aceh telah menambah 60 hektare lahan lain yang akan dibebaskan untuk dibangun Stadion Utama."Kami sudah sangat siap dengan segala persiapan menjadi tuan rumah PON 2024. Dengan keluarnya SK ini, kami tetap meminta dukungan pemerintah pusat, bukan hanya anggaran tapi juga teknis supaya penyelenggaraan PON Aceh dan Sumut bisa terselenggara dengan baik," ujar Dedy.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut, R Sabrina menambahkan daerahnya sudah mulai persiapan pembangunan fasilitas olahraga. "Seluas 300 hektare kawasan olahraga Sumut telah kami selesaikan. Master plan sudah kami buat dan sudah kami diskusikan, terkait desain yang saat ini sudah mulai kami kerjakan. Kami perlu belajar dari pengalaman provinsi lain agar pasca-event nanti venue kita bisa tetap dimanfaatkan dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan provinsi," jelas Sabrina.