Menpora Minta PB PON Segera Lunasi Honor Relawan PON XX Papua 2021
Jum'at, 03 Desember 2021 - 11:30 WIB
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali saat rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/2021). Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali meminta Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI untuk segera melunasi pembayaran honorarium bagi semua unsur yang terlibat dalam pesta olahraga tersebut. Sebelumnya, tenaga kesehatan dan fotografer PON XX Papua 2021 mengeluh karena honor mereka belum dibayarkan.
Menurut Zainudin, meski dana belum sepenuhnya cair oleh Kementerian Keuangan, tetapi panitia masih mempunyai sisa anggaran PON dan Peparnas yang dapat digunakan untuk pembayaran sejumlah tunggakan. Namun PB PON dan PB Peparnas, lanjut dia, sangat berhati-hati agar pembayaran tidak salah sasaran.
Saat melakukan Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI dengan agenda Realisasi APBN Tahun 2021 di ruang rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Kamis (2/12/2021), Menpora memastikan kewajiban honorarium relawan dapat dibayarkan pada akhir tahun ini.
“Sebelum akhir tahun anggaran ini supaya kewajiban-kewajiban, seandainya masih ada kewajiban, itu harus segera dibayarkan. Tetapi informasi sementara yang kami dapatkan sebenarnya di sana itu masih ada dana untuk membayar itu, cuma karena kehati-hatian di sana takut membayarkan, tahu-tahu salah membayar,” kata Zainudin, seperti dikutip laman resmi Kemenpora.
Ia menyebut, sudah ada ditemukan beberapa kali kasus salah bayar dalam pelaksanaan PON dan Peparnas Papua, salah satunya adalah salah bayar tanah ganti rugi.
“Jadi, itu akan jadi masalah buat mereka (PB PON-Peparnas) karena setelah dibayarkan, ada lagi yang datang katanya belum bayar,” tutur Zainudin.
Ia pun mengaku khawatir kondisi tersebut terulang saat mereka membayar honorarium kepada para relawan, termasuk fotografer , tenaga kesehatan, supir dan relawan lainnnya.
Zainudin meminta agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perwakilan Kementerian Keuangan dan Inspektorat Kemenpora membantu PB PON dan Peparnas untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang ada.
“Jadi, kami hati-hati betul, jangan sampai salah bayar, masalahnya, kan, ada di mereka (PB PON-Peparnas). Dan bahkan komitmen Gubernur (Ketua PB PON-Peparnas) itu menalangi dulu atau sistem reimburse,” tutup Zainudin.
Lihat Juga: Menpora Dito Berikan Apresiasi, Puncak Peringatan HSP ke-96 Dihadiri 25 Menteri dan Wakil Menteri
Menurut Zainudin, meski dana belum sepenuhnya cair oleh Kementerian Keuangan, tetapi panitia masih mempunyai sisa anggaran PON dan Peparnas yang dapat digunakan untuk pembayaran sejumlah tunggakan. Namun PB PON dan PB Peparnas, lanjut dia, sangat berhati-hati agar pembayaran tidak salah sasaran.
Saat melakukan Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI dengan agenda Realisasi APBN Tahun 2021 di ruang rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Kamis (2/12/2021), Menpora memastikan kewajiban honorarium relawan dapat dibayarkan pada akhir tahun ini.
“Sebelum akhir tahun anggaran ini supaya kewajiban-kewajiban, seandainya masih ada kewajiban, itu harus segera dibayarkan. Tetapi informasi sementara yang kami dapatkan sebenarnya di sana itu masih ada dana untuk membayar itu, cuma karena kehati-hatian di sana takut membayarkan, tahu-tahu salah membayar,” kata Zainudin, seperti dikutip laman resmi Kemenpora.
Ia menyebut, sudah ada ditemukan beberapa kali kasus salah bayar dalam pelaksanaan PON dan Peparnas Papua, salah satunya adalah salah bayar tanah ganti rugi.
“Jadi, itu akan jadi masalah buat mereka (PB PON-Peparnas) karena setelah dibayarkan, ada lagi yang datang katanya belum bayar,” tutur Zainudin.
Ia pun mengaku khawatir kondisi tersebut terulang saat mereka membayar honorarium kepada para relawan, termasuk fotografer , tenaga kesehatan, supir dan relawan lainnnya.
Zainudin meminta agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perwakilan Kementerian Keuangan dan Inspektorat Kemenpora membantu PB PON dan Peparnas untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang ada.
“Jadi, kami hati-hati betul, jangan sampai salah bayar, masalahnya, kan, ada di mereka (PB PON-Peparnas). Dan bahkan komitmen Gubernur (Ketua PB PON-Peparnas) itu menalangi dulu atau sistem reimburse,” tutup Zainudin.
Lihat Juga: Menpora Dito Berikan Apresiasi, Puncak Peringatan HSP ke-96 Dihadiri 25 Menteri dan Wakil Menteri
(sto)
tulis komentar anda