Jadi Calon Tunggal, Tono Suratman Kembali Pimpin KONI

JAYAPURA - Incumben Tono Suratman kembali menjabat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) periode 2015-2019. Tono merupakan calon tunggal dalam Musyawarah Olahraga nasional (Musornas) yang dihadiri 31 KONI Provinsi dan 58 pengurus olahraga di Hotel Aston, Jayapura, Papua, Minggu (29/11/2015).

Kembali majunya Tono dalam bursa calon Ketua Umum KONI diwarnai usulan PBTI (Pengurus Besar Taekwondo Indonesia) dan KONI Nusa Tenggara Barat (NTB) yang hendak mengusung nama Marciano Norman (Ketua PBTI ) sebagai kandidat tandingan. Namun dalam sidang pleno KONI, nama Marciano ditolak oleh mayoritas suara yang hadir.

"Saat Musornas tadi, kami sebenarnya sudah ditanya beberapa kali oleh pemimpin sidang, tapi tidak ada keberatan dari peserta, semuanya mendukung. Makanya muncul aklamasi dan terpilihlah Bapak Tono sebagai Ketua Umum KONI," ujar Ketua Pelaksana Musornas KONI 2015, Suwarno, kepada wartawan usai pemilihan.

KONI secara resmi telah membuka pendaftaran bakal calon ketua umum pada 21 Oktober dan ditutup pada 19 November lalu. Namun, dari sejumlah orang yang mengambil formulir, tercatat hanya Tono yang mengembalikan formulir pendaftaran.

Kendati demikian, perwakilan KONI NTB, Umbu Samapaty, mengklaim nama Marciano Norman sejatinya bisa masuk dalam bursa pemilihan guna menghindari calon tunggal dalam Musornas. Selain karena didukung lebih dari satu pengurus besar cabang olah raga (PB), kata Umbu, tidak diatur dengan jelas batas waktu pendaftaran calon ketum.

"Sebenarnya Marciano Norman diusung oleh 12 PB dan delapan KONIDA tapi dengan alasan pendaftaran sudah tutup (Tono jadi calon tunggal -red), padahal tidak ada aturan yang mengatur tentang pembahasan waktu pendaftaran karena di Musornas itu semua bisa diputuskan," kata Umbu saat dihubungi Sindonews, Senin (30/11/2015) dini hari.

Musornas KONI kali ini tidak dihadiri perwakilan pemerintah, dalam hal ini dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Jika dibanding pada Musornas tahun 2003, 2007, dan 2011 ini adalah kali pertama pemerintah tidak ikut memberikan pembekalan kepada peserta Musornas.