Temuan Indopol: Warga Menolak Disurvei karena Khawatir Berdampak pada Bansos

JAKARTA - Lembaga survei Indopol memutuskan tidak merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon presiden dan calon presiden (capres-cawapres) untuk periode Januari 2024. Alasannya, adanya sejumlah temuan anomali masyarakat di sejumlah daerah, khususnya survei tingkat provinsi di wilayah Jawa Timur (Jatim).

“Saya memutuskan hasil survei Indopol yang Januari ini baik itu provinsi dan nasional di pertengahan Januari itu saya putusan tidak dirilis. Kenapa karena saya takut menyesatkan publik,” ujar Direktur Eksekutif Indopol Survei, Ratno Sulistiyanto saat diskusi di Jakarta, Rabu (24/1/2024).



Karena dari hasil survei menggunakan metode sampling, multistage random sampling dengan responden 1.240 per provinsi selama waktu wawancara 8-15 Desember 2023. Ditemukan banyak anomali di masyarakat, khususnya wilayah Jawa Timur.

“Khususnya Jawa Timur saya menemukan ada gap yang besar pemilih Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di kantong-kantong Jawa Timur terutama di beberapa kabupaten itu undecided voters tinggi,” kata Ratno.

Dia memberikan contoh Kabupaten Blitar undecided voters (orang yang belum menentukan pilihan) mencapai 85%, sementara untuk pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ada 10%, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming 5%, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD 0% (di bawah 1%).

Berangkat dari kejadian itu, tingginya angka undecided voters juga terjadi di beberapa wilayah seperti Kediri 40%; Madiun 43,3%; Bondowoso 70%; Mojokerto 55%; Jombang 67,5%, dan Kota Probolinggo 43%.

“Saya telusuri lagi di beberapa kabupaten Kediri, Jombang kemudian Mojokerto kemudian bondowoso. Setahu saya Bondowoso itu basisnya Anies Baswedan itu undecided voters di atas 40% dan pemilih Anies dan Ganjar sedikit sekali. Nah saya curiga sebagai peneliti, bahwa ini ada anomali,” terangnya.

Dari hasil penelusuran dari yang dialami, ungkap Ratno, rata-rata para surveyor ditolak oleh kelurahan, RT/RW, sampai warga. Karena mereka tidak ingin persoalan survei jadi persoalan politik yang berimbas kepada bantuan dari pemerintah.

“Jawabanya adalah kami tidak ingin terlibat dalam politik, karena kami tidak ingin dicabutnya bansos (bantuan sosial) dan PKH (Program Keluarga Harapan), seperti desa tetangga. Yang pada saat pilkada itu dicabut,” ungkap dia.