Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Hari Ini KPU Gelar Rapat Pleno Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nasional
loading...
Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Foto/Dok MPI
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) bakal menggelar Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Serta Penetapan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024 mulai Rabu (28/2/2024) ini. Rapat pleno digelar di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.
Rapat pleno tersebut akan dimulai dari pemilihan di luar negeri. "Sampai hari ini, PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) seluruh dunia, dari 128 PPLN itu yang sudah hadir ada 36 PPLN, sudah siap mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari , Selasa (27/2/2024).
Rekapitulasi nasional ini akan dimulai dari hasil penghitungan perolehan suara pemilih luar negeri yang memang sudah hampir rampung seluruhnya. Perlu diketahui bahwa dari 128 PPLN, tersisa satu PPLN di Kuala Lumpur yang belum selesai lantaran harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
"Rapat pleno dilakukan pada Rabu 28 Februari 2024 dimulai pukul 09.00 WIB. Dimulai dari rekapitulasi hasil pemungutan suara luar negeri," kata Hasyim.
Baxa Juga: Memanas, Massa Aksi Tolak Pemilu Curang Bakar Ban di Sekitar Kantor KPU
Rapat pleno ini juga akan dihadiri saksi-saksi dari peserta Pemilu Presiden, partai politik, hingga saksi perseorangan anggota DPD. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan sejumlah stakeholder yang berkaitan dengan kepemiluan juga akan hadir.
"Ini rapat pleno terbuka, sehingga siapa pun bisa mengakses, tapi tentunya untuk masuk ruangan ada keterbatasan," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 paling lambat dilakukan pada 20 Maret 2024. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Menurut UU Pemilu dijadwalkan paling lambat dilaksanakan penetapan hasil pemilu nasional itu 35 hari setelah hari pemungutan suara yang itu dijadwalkan itu nanti 20 Maret 2024," ujar Hasyim, dikutip Selasa (6/2/2024)
Mahkamah Konstitusi (MK) dan KPU telah bertemu dan melakukan audiensi terkait kemungkinan adanya permohonan sengketa hasil Pemilu 2024. Pertemuan ini juga membahas skenario berkaitan dengan timeline permohonan gugatan hasil sengketa Pemilu 2024.
"Bagaimanapun meski proses rekapitulasi masih berjalan tentu MK juga sudah harus menyiapkan rencana-rencana kira-kira kapan pengumuman perolehan suara hasil pemilu dilaksanakan oleh KPU," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono, Senin (26/2/2024).
MK, kata Fajar, menitikberatkan penerimaan permohonan sengketa hasil pemilu setelah KPU menetapkan pemenang Pemilu 2024. Menurutnya, setelah penetapan hasil pemilu, MK bakal juga siap menerima permohonan gugatan. "Karena begitu pengumuman dari KPU maka itulah menjadi garis startnya Mahkamah Konstitusi untuk menerima pengajuan permohonan," jelasnya.
Dia memastikan seluruh tahapan dalam permohonan hasil sengketa Pemilu 2024 akan bisa diakses publik. Dia pun meminta agar masyarakat bisa terus mengawal.
Rapat pleno tersebut akan dimulai dari pemilihan di luar negeri. "Sampai hari ini, PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) seluruh dunia, dari 128 PPLN itu yang sudah hadir ada 36 PPLN, sudah siap mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari , Selasa (27/2/2024).
Rekapitulasi nasional ini akan dimulai dari hasil penghitungan perolehan suara pemilih luar negeri yang memang sudah hampir rampung seluruhnya. Perlu diketahui bahwa dari 128 PPLN, tersisa satu PPLN di Kuala Lumpur yang belum selesai lantaran harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
"Rapat pleno dilakukan pada Rabu 28 Februari 2024 dimulai pukul 09.00 WIB. Dimulai dari rekapitulasi hasil pemungutan suara luar negeri," kata Hasyim.
Baxa Juga: Memanas, Massa Aksi Tolak Pemilu Curang Bakar Ban di Sekitar Kantor KPU
Rapat pleno ini juga akan dihadiri saksi-saksi dari peserta Pemilu Presiden, partai politik, hingga saksi perseorangan anggota DPD. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan sejumlah stakeholder yang berkaitan dengan kepemiluan juga akan hadir.
"Ini rapat pleno terbuka, sehingga siapa pun bisa mengakses, tapi tentunya untuk masuk ruangan ada keterbatasan," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 paling lambat dilakukan pada 20 Maret 2024. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Menurut UU Pemilu dijadwalkan paling lambat dilaksanakan penetapan hasil pemilu nasional itu 35 hari setelah hari pemungutan suara yang itu dijadwalkan itu nanti 20 Maret 2024," ujar Hasyim, dikutip Selasa (6/2/2024)
Mahkamah Konstitusi (MK) dan KPU telah bertemu dan melakukan audiensi terkait kemungkinan adanya permohonan sengketa hasil Pemilu 2024. Pertemuan ini juga membahas skenario berkaitan dengan timeline permohonan gugatan hasil sengketa Pemilu 2024.
"Bagaimanapun meski proses rekapitulasi masih berjalan tentu MK juga sudah harus menyiapkan rencana-rencana kira-kira kapan pengumuman perolehan suara hasil pemilu dilaksanakan oleh KPU," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono, Senin (26/2/2024).
MK, kata Fajar, menitikberatkan penerimaan permohonan sengketa hasil pemilu setelah KPU menetapkan pemenang Pemilu 2024. Menurutnya, setelah penetapan hasil pemilu, MK bakal juga siap menerima permohonan gugatan. "Karena begitu pengumuman dari KPU maka itulah menjadi garis startnya Mahkamah Konstitusi untuk menerima pengajuan permohonan," jelasnya.
Dia memastikan seluruh tahapan dalam permohonan hasil sengketa Pemilu 2024 akan bisa diakses publik. Dia pun meminta agar masyarakat bisa terus mengawal.
(zik)
Explore More