Kemenpora Gelar Rakor, Ciptakan Kolaborasi Genjot Indeks Pembangunan Pemuda
Rabu, 07 Agustus 2024 - 03:10 WIB
loading...
Kemenpora Gelar Rakor, Ciptakan Kolaborasi Genjot Indeks Pembangunan Pemuda. Foto: Istimewa
A
A
A
KULON PROGO - Koordinasi lintas sektor untuk kolaborasi dalam pelayanan kepemudaan sesuai amanat Perpres No 43/2022 harus tercapai melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Pemuda yang diadakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga ( Kemenpora ) pada Selasa (6/8/2024) di Yogyakarta. Perpres ini melibatkan 28 Kementerian/Lembaga (K/L) serta daerah, dengan Wakil Presiden sebagai ketua tim pengarah dan Kemenko sebagai orkestrator.
Deputi 2 Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora, Dr. Raden Isnanta, M.Pd, menekankan pentingnya langkah strategis untuk mewujudkan kolaborasi tersebut. Rakor ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, termasuk Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Analis Kebijakan Ahli Madya Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Edgar Rangkasa, Direktur KPAPO BAPPENAS, Raden Rara Rita Erawati, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres, Suprayoga Hadi, Ahmad Avenzora, Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, serta Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora, Asrorun Ni'am.
Suprayoga Hadi menekankan tujuh poin penting yang disampaikan Wapres Ma'ruf Amin dalam rapat menteri terkait Perpres No 43/2022, termasuk peran daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dan pentingnya koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Suprayoga mendorong daerah untuk lebih peduli terhadap urusan kepemudaan dan menyusun RAD yang tepat dengan anggaran yang mencukupi. Saat ini, baru 17 provinsi yang telah menyusun RAD, sementara Indonesia memiliki 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Dalam konteks Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang mencapai skor 56,33, Suprayoga mencatat stagnasi pada tiga dari lima indikator: pendidikan, kesempatan kerja, dan gender. Meskipun ada peningkatan skor IPP, diperlukan upaya lebih untuk mempercepat kemajuan di tiga domain tersebut.
"Perencanaan dan penganggaran harus berjalan beriringan. Jika rencana tidak ada, anggaran pun tidak akan ada. Kami sangat fokus pada penyusunan RAN dan RAD karena implikasinya langsung pada anggaran," ujar Suprayoga.
Lebih lanjut, ia menambahkan, "Indikator pendidikan, kesempatan kerja, dan gender perlu dipacu lebih keras pada tahun 2024 ini, meskipun ada delapan kategori penghargaan yang sudah cukup mewakili."
Dengan Rakor ini, diharapkan terwujudnya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepemudaan dan mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Deputi 2 Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora, Dr. Raden Isnanta, M.Pd, menekankan pentingnya langkah strategis untuk mewujudkan kolaborasi tersebut. Rakor ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, termasuk Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Analis Kebijakan Ahli Madya Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Edgar Rangkasa, Direktur KPAPO BAPPENAS, Raden Rara Rita Erawati, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres, Suprayoga Hadi, Ahmad Avenzora, Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, serta Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora, Asrorun Ni'am.
Suprayoga Hadi menekankan tujuh poin penting yang disampaikan Wapres Ma'ruf Amin dalam rapat menteri terkait Perpres No 43/2022, termasuk peran daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dan pentingnya koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Suprayoga mendorong daerah untuk lebih peduli terhadap urusan kepemudaan dan menyusun RAD yang tepat dengan anggaran yang mencukupi. Saat ini, baru 17 provinsi yang telah menyusun RAD, sementara Indonesia memiliki 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Dalam konteks Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang mencapai skor 56,33, Suprayoga mencatat stagnasi pada tiga dari lima indikator: pendidikan, kesempatan kerja, dan gender. Meskipun ada peningkatan skor IPP, diperlukan upaya lebih untuk mempercepat kemajuan di tiga domain tersebut.
"Perencanaan dan penganggaran harus berjalan beriringan. Jika rencana tidak ada, anggaran pun tidak akan ada. Kami sangat fokus pada penyusunan RAN dan RAD karena implikasinya langsung pada anggaran," ujar Suprayoga.
Lebih lanjut, ia menambahkan, "Indikator pendidikan, kesempatan kerja, dan gender perlu dipacu lebih keras pada tahun 2024 ini, meskipun ada delapan kategori penghargaan yang sudah cukup mewakili."
Dengan Rakor ini, diharapkan terwujudnya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepemudaan dan mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
(sto)
Lihat Juga :
