Menpora Dito Masih Koordinasi dengan Presiden Jokowi soal Bonus Atlet Olimpiade Paris 2024
Sabtu, 10 Agustus 2024 - 16:10 WIB
loading...
Menpora Dito masih koordinasi dengan Presiden Jokowi soal bonus atlet. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
Kementerian Pemuda dan Olahraga ( Kemenpora ) mengatakan bonus untuk para atlet Olimpiade Paris 2024 masih dibahas. Termasuk besaran bonus bagi para atlet, baik itu peraih mendali maupun tidak.
"Bonus peraih medali olimpiade masih dikomunikasikan oleh Menpora Dito Ariotedjo kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Angka-angka yang beredar di masyarakat masih sebatas asumsi merujuk pada besaran bonus Olimpiade Tokyo," ujar Ardima Rama Putra, Staff Khusus Menpora bidang Peningkatan prestasi dan pengembangan industri olahraga, Sabtu (10/8/2024).
Diketahui, pada Olimpiade Tokyo 2020 , besaran bonus yang diterima oleh atlet peraih emas adalah Rp5,5 miliar. Sedangkan peraih medali perak mendapat Rp2,5 miliar, dan peraih medali perunggu mendapat Rp1,5 miliar. Atlet yang ada dalam kontingen dan tak mendapat medali mendapatkan dana sebesar Rp100 juta.
Terkait nominal yang akan diberikan untuk atlet Olimpiade Paris 2024, pemerintah masih membahas nominalnya.
“Tentunya besaran pastinya masih menunggu arahan bapak presiden, karena kebijakan ada di Bapak Presiden," katanya.
"Bonus peraih medali olimpiade masih dikomunikasikan oleh Menpora Dito Ariotedjo kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Angka-angka yang beredar di masyarakat masih sebatas asumsi merujuk pada besaran bonus Olimpiade Tokyo," ujar Ardima Rama Putra, Staff Khusus Menpora bidang Peningkatan prestasi dan pengembangan industri olahraga, Sabtu (10/8/2024).
Diketahui, pada Olimpiade Tokyo 2020 , besaran bonus yang diterima oleh atlet peraih emas adalah Rp5,5 miliar. Sedangkan peraih medali perak mendapat Rp2,5 miliar, dan peraih medali perunggu mendapat Rp1,5 miliar. Atlet yang ada dalam kontingen dan tak mendapat medali mendapatkan dana sebesar Rp100 juta.
Terkait nominal yang akan diberikan untuk atlet Olimpiade Paris 2024, pemerintah masih membahas nominalnya.
“Tentunya besaran pastinya masih menunggu arahan bapak presiden, karena kebijakan ada di Bapak Presiden," katanya.
Lihat Juga :
