10 Negara yang Pernah Diskors FIFA karena Intervensi Politik: Ada Indonesia hingga Rusia

Polemik penangguhan hukuman Folarin Balogun di Piala Dunia 2026 kembali memunculkan perdebatan mengenai independensi FIFA . Badan sepak bola dunia itu selama ini memiliki aturan tegas yang mewajibkan setiap asosiasi anggota mengelola urusannya secara mandiri tanpa pengaruh pihak ketiga, termasuk pemerintah.

Pelanggaran terhadap prinsip tersebut terbukti berujung pada sanksi, bahkan skorsing dari kompetisi internasional. Namun tidak demikian dengan Amerika Serikat yang presidennya, Donald Trump meminta langsung FIFA untuk menangguhkan hukuman kartu merah Folarin Balogun di Piala Dunia 2026. Apakah hal ini menandai standar ganda FIFA?

Baca Juga: Trump Bela Intervensinya yang Batalkan Kartu Merah Striker AS di Piala Dunia

Sebagai gambaran, setidaknya ada 10 negara yang pernah terkena larangan FIFA akibat persoalan campur tangan pemerintah, konflik kepengurusan, hingga intervensi lembaga hukum. Berikut SINDOnews merangkumnya:

1. Kuwait

Kuwait menjadi salah satu negara yang paling sering berhadapan dengan FIFA dalam isu independensi federasi. Negara ini beberapa kali terkena sanksi, termasuk pada 2015 karena regulasi olahraga nasional dianggap tidak sesuai dengan kewajiban asosiasi anggota FIFA. Dampaknya cukup besar karena Kuwait bahkan tidak dapat menjalani sejumlah pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2018. FIFA baru mencabut skorsing pada Desember 2017 setelah parlemen Kuwait mengesahkan undang-undang olahraga baru yang dinilai sejalan dengan ketentuan FIFA.

2. Brunei Darussalam

Brunei pernah dijatuhi larangan tampil di kompetisi internasional pada September 2009. Sanksi tersebut muncul akibat campur tangan pemerintah dalam urusan asosiasi sepak bola nasional. Skorsing berlangsung hampir dua tahun sebelum FIFA mencabutnya pada Mei 2011 dan mengakui National Football Association of Brunei Darussalam sebagai federasi nasional yang sah.

3. Irak

Irak sempat dilarang tampil dalam pertandingan internasional pada November 2009. Penyebabnya adalah pembubaran federasi sepak bola Irak oleh Komite Olimpiade Nasional Irak, disertai pengambilalihan kantor federasi oleh aparat keamanan. FIFA akhirnya mencabut sanksi setelah pihak terkait menyetujui pemulihan status dan kewenangan federasi sepak bola Irak.

4. Indonesia

Indonesia pernah merasakan dampak langsung sanksi FIFA pada 2015. Skorsing dijatuhkan setelah terjadi konflik panjang antara pemerintah dan PSSI yang membuat FIFA menilai ada intervensi pihak ketiga terhadap pengelolaan sepak bola nasional. Larangan tersebut membuat Indonesia kehilangan kesempatan tampil di sejumlah agenda internasional, termasuk rangkaian kualifikasi turnamen besar, sebelum status keanggotaan dipulihkan pada 2016.

5. Pakistan

Pakistan beberapa kali mengalami masalah tata kelola sepak bola. Salah satu skorsing datang pada 2017 ketika kantor serta rekening Pakistan Football Federation berada di bawah kendali administrator yang ditunjuk pengadilan. FIFA menilai kondisi tersebut sebagai intervensi pihak ketiga dan baru mencabut hukuman setelah pengelolaan federasi dikembalikan. Pada Februari 2025, Pakistan kembali disanksi karena belum mengadopsi revisi konstitusi federasi yang diminta FIFA dan AFC untuk menjamin pemilihan yang demokratis.

6. Rusia

Rusia masih menjadi salah satu kasus paling besar dalam sepak bola internasional. FIFA dan UEFA menjatuhkan larangan terhadap tim nasional serta klub-klub Rusia menyusul invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Berbeda dari kasus intervensi pemerintah di federasi, sanksi Rusia berkaitan dengan konflik geopolitik dan pertimbangan keamanan kompetisi. Hingga kini, Rusia belum kembali diizinkan tampil dalam kompetisi FIFA maupun UEFA.

7. Kenya

Kenya termasuk negara Afrika yang berulang kali mengalami masalah hubungan antara pemerintah dan federasi sepak bola. FIFA pernah menjatuhkan sanksi pada 2004, 2006, dan kembali mengambil langkah pada 2022 akibat dugaan campur tangan pemerintah dalam pengelolaan federasi. Kasus Kenya menunjukkan bahwa FIFA dapat menjatuhkan sanksi berulang jika masalah independensi asosiasi tidak benar-benar diselesaikan.

8. Kongo

FIFA menjatuhkan skorsing kepada Federasi Sepak Bola Kongo atau FECOFOOT pada Februari 2025. Sanksi tersebut diberikan karena FIFA menilai terdapat intervensi serius dari pihak ketiga dalam operasional federasi, termasuk soal penguasaan kantor pusat, pusat teknis, serta rekening organisasi. FIFA kemudian mencabut hukuman pada Mei 2025 setelah kontrol fasilitas dan administrasi kembali kepada pengurus yang diakui FIFA dan CAF.

9. Sierra Leone

Sierra Leone dikenai sanksi FIFA pada Oktober 2018 setelah pemerintah mencopot presiden dan sekretaris jenderal federasi sepak bola setempat. FIFA memandang tindakan tersebut sebagai bentuk intervensi pemerintah. Larangan baru dapat diakhiri setelah kepemimpinan yang diakui FIFA kembali memperoleh kendali atas kantor, administrasi, rekening, dan saluran komunikasi federasi.

10. Guatemala

Guatemala menjadi satu-satunya negara dari kawasan CONCACAF dalam daftar ini. FIFA menjatuhkan skorsing pada 2016 setelah otoritas lokal dianggap menghambat kerja komite normalisasi yang dibentuk untuk membenahi sepak bola Guatemala pasca-skandal korupsi. Situasi tersebut membuat FIFA menilai federasi tidak lagi dapat bekerja bebas dari tekanan pihak luar.

Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa FIFA secara formal menempatkan independensi federasi sebagai prinsip utama. Dalam Statuta FIFA, asosiasi anggota diwajibkan mengelola urusan mereka tanpa dipengaruhi pihak ketiga, sementara pelanggaran dapat berujung pada hilangnya hak keanggotaan dan larangan berkompetisi secara internasional