Akibat Pandemi Corona, Nasib PON Papua di Tangan Jokowi

JAKARTA - Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2020 Papua terancam ditunda menyusul kesepakatan antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Komisi X DPR, kemarin. Penangguhan ajang olahraga nasional empat tahunan tersebut sisa menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

Kemenpora dan Komisi X sebelumnya sepakat menunda PON yang sedianya digelar 20 Oktober hingga 2 November tersebut. Alasan utamanya lantaran tahapan dan persiapan ajang tersebut terganggu akibat pandemi virus corona yang semakin luas di Tanah Air.

Seperti lelang pengadaan peralatan olahraga yang seharusnya digelar April ini, namun tertunda karena sejumlah negara produsen tidak siap. Selain itu, persiapan atlet untuk berkompetisi dinilai tidak maksimal menyusul langkah sejumlah daerah menggelar pembatasan sosial, termasuk pembangunan venue yang berjalan lambat menyusul ancaman virus corona terhadap pekerja.

Jika skenario penundaan dipilih, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali memberikan opsi untuk ditunda hingga Oktober tahun depan. Namun, keputusan penangguhan ini masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo. Meski begitu, Zainudin tetap akan memberikan solusi dan masukan kepada pemerintah pusat agar PON Papua bisa digelar pada Oktober 2021.

“Kami ancang-ancang waktu yang tepat untuk PON adalah Oktober 2021. Itu hasil komunikasi dan diskusi kami dengan Ketua Umum KONI Pusat yang mendapat masukan dari KONI di daerah,” ujarnya, kemarin.

Zainudin mengatakan opsi waktu yang diberikan terkait penundaan PON telah disesuaikan dengan multievent olahraga internasional di tahun depan seperti SEA Games di Vietnam (November) dan Olimpiade Tokyo (Juli-Agustus). Dia juga tidak menampik tahun depan merupakan tahun padat untuk olahraga Tanah Air.

Selain itu, Menpora menjelaskan bahwa dampak pandemi Covid-19 ini bukan hanya mengganggu persiapan jadwal, tapi juga khususnya pengerjaan arena olahraga atau venue. Menurutnya, venue yang dibiayai APBN yang ditargetkan selesai Juli 2020 terancam molor. Masalahnya, semua daerah, termasuk Papua, lebih berkonsentrasi untuk mengatasi pandemi virus corona.

Selain itu, persoalan kebutuhan anggaran tambahan yang diminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua belum tuntas direvisi. Alhasil, pengadaan peralatan pertandingan belum terpenuhi. Dia juga akan menampung semua usulan, termasuk dari Komisi X terkait penyelenggaraan PON. Usulan itu nantinya akan disampaikan dalam rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo.

"Laporan yang kami terima dari KONI maupun daerah, tetap ada kegiatan tapi sudah sangat melambat. Jika April tahun ini masih belum selesai (covid-19), pengadaan barang dari luar negeri untuk kebutuhan PON berpengaruh. Opsi ini juga melihat bagaimana pengerjaan venue dan tempat penginapan yang terkendala karena akses sudah dibatasi di Papua,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Djoko Pekik mendukung wacana penundaan PON XX Papua hingga tahun depan. Namun, mantan Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora ini meminta agar pengunduran itu tidak terlalu lama. Pasalnya, kondisi tersebut juga akan memberatkan pemerintah daerah dari sisi anggaran.

“Pertimbangannya, jika mundur hingga Oktober 2021, tentu akan menambah berat anggaran Daerah APBD untuk pemusatan latihan daerah (pelatda),” kata Djoko.

Menurutnya, pandemi Covid-19 memang membuat persiapan PON terganggu. Jadi, penundaan PON adalah pilihan terbaik. Dia juga mengusulkan agar PON ditunda hingga akhir Maret atau awal April.

Bukan hanya itu, dia juga menilai pelatda atlet yang sudah berlatih tidak bisa dihentikan begitu saja lantaran bisa berdampak ke performa atlet. Para atlet diminta tetap berlatih secara mandiri dengan pengawasan. “Pelatda kami sudah mulai sejak 2017 tidak bisa tiba-tiba dihentikan karena akan berdampak pada peak performance atlet,” ungkapnya. (Raikhul Amar)