Ini 5 Poin Krusial Hasil Rapat Perdana TGIPF Tragedi Kanjuruhan

JAKARTA - Sedikitnya lima keputusan dihasilkan dalam rapat perdana Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan di Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Selasa (4/10/2022) malam. Selain penghentian semua level Liga Indonesia, TGIPF juga meminta pihak yang lakukan pelanggaran mendapat sanksi.

Menko Polhukam sekaligus Ketua TGIPF, Mahfud MD , memimpin rapat yang dihadiri semua anggota tim sebanyak 13 orang, dua orang via zoom karena sedang di Papua dan Malaysia.



TGIPF sepakat segera bekerja dan mencari akar masalah, serta memberi rekomendasi untuk menghentikan masalah-masalah yang selalu terjadi.

Dikutip dari rilis Kemenkopolhukam, sediktinya ada lima poin penting yang terungkap dalam rapat tersebut. Berikut pengantar dan poin-poin penting dalam rapat TGIPF:



Peristiwa kerusuhan pertandingan sepak bola sudah sering terjadi dan selalu dibentuk tim, tapi selalu tidak pernah berubah, sehingga akar masalahnya harus dikemukakan oleh tim ini, untuk kemudian direkomendasikan apa yang harus dilakukan agar tidak terulang di masa yang akan datang.

1. Tim akan merekomendasikan penjatuhan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran

2. Tim akan merekomendasikan sinkronisasi regulasi baik regulasi FIFA dan peraturan perundangan kita, dan tentu sosialisasi serta pemahaman kepada seluruh stakeholder sepakbola, aparat keamanan, supporter, offical, dan sebaginy. Semua pihak terlibat harus memahami peraturan ini.

3. Untuk hal-hal yang sifatnya teknis, tim ini akan terus bekerja sesuai rencana yg sedang disusun, yang teknisnya akan diatur dalam bentuk koordinasi berkesinambungan oleh Bapak Nur Rochmad, sekretaris tim ini.

4. Insya Allah dalam tiga minggu tim ini sudah dapat menyampaikan hasil kerjanya kepada Presiden, dan diharapkan bisa bisa lebih cepat dari target itu.

5. TGIPF juga menekankan dan disetujui oleh Menpora bahwa semua kompetisi PSSI (Liga 1, 2 dan 3) dihentikan sementara sampai Presiden menyatakan bisa dinormalisasi, setelah tim ini menyampaikan rekomendasinya tentang seperti apa pelaksanaan penyelenggaraan dan pengamananan pertandingan harus dilakukan.