PSSI: Negara Darurat Administrasi

JAKARTA - PSSI menanggapi komentar aneh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang menyatakan tidak mengetahui adanya surat ”pengusiran” PSSI dari kantornya di area Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

PSSI menilai, ketidaktahuan itu menunjukkan lemahnya koordinasi di tubuh lembaga negara tersebut. Sebelumnya Menpora angkat bicara soal beredarnya surat dari lembaga kepemimpinannya kepada Kantor Sekretariat Negara (Sesneg). Surat yang ditandatangani Sekretaris Menpora Alfitra Salam meminta Sesneg tidak lagi memberikan fasilitas kepada federasi tertinggi sepak bola Indonesia itu berkantor di area GBK.

”Saya belum tahu ada penyegelan, tapi itu dari Tim Transisi mungkin, Sesmen mungkin. Saya tidak tahu. Semua pejabat di sini (Kemenpora) bisa tanda tangan. Kalau semua surat jatuh ke saya, ya pusing juga. Kalau sudah SK (Surat Keputusan) baru saya,” ungkap Menpora beberapa waktu lalu.

Melihat pernyataan Menpora tersebut, PSSI mengaku tidak habis pikir mengapa hal-hal penting seperti itu bisa dilewatkan oleh Menpora. Anggota Executive Committee (Exco) PSSI Gusti Randa menilai, sangatlah tidak mungkin jika Sesmenpora berani menulis surat tanpa diketahui atasannya, dalam hal ini Menpora.

”Jika hal ini ditanggapi masalah teknis biasa dan tidak ada sanksi, negara kita bukan lagi darurat narkoba atau lain-lainnya, tetapi sudah darurat administrasi negara. Itu jelas sangat disayangkan sekali,” tutur Gusti. Sayangnya, Alfitra yang coba terus dimintai keterangan terkait surat yang ditandatanganinya masih belum bisa dihubungi. KORAN SINDOkembali coba mengontaknya lewat nomor ponsel pribadinya, sama sekali tidak dijawab. Pesan singkat yang dikirim pun tak ada respons.

Decky irawan jasri