Langkah Aneh Menpora
A
A
A
JAKARTA - Konflik PSSI versus Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) belum ada tanda-tanda selesai. Pertemuan “PSSI” dan Kemenpora yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah, justru rawan memunculkan konflik baru.
Penyebabnya, PSSI yang diakui Kemenpora adalah kepengurusan di bawah Ketua Umum Djohar Arifin Husin. Imbasnya, dalam pertemuan, Kemenpora hanya mengundang Djohar dan perwakilan beberapa Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI. Langkah ini langsung mengundang reaksi negatif dari PSSI di bawah La Nyalla Mattalitti.
Direktur Hukum PSSI Aristo Pangaribuan mengatakan, posisi pemerintah bukan sebagai pemutus suatu keputusan. ”Mereka tidak bisa seenaknya memutuskan siapa yang berhak diundang dan yang tidak. Kalau acuan mereka dari SK Menpora tanggal 17 April 2015 yang mengakui Djohar Arifin Husin masih sebagai Ketum PSSI, itu salah,” kata Aristo, dikutip laman pssi.org.
Bisa jadi Kemenpora menganggap bahwa kepengurusan La Nyalla memang tidak pernah ada. Alasannya, surat pembekuan PSSI bernomor 01307 Tahun 2015 tersebut dirilis Kemenpora pada 18 April, sejatinya sudah ditandatangani Menpora Imam Nahrawi pada 17 April 2015. Sementara kepengurusan La Nyalla dibentuk pada 18 April lalu. Namun, landasan ini tetap tidak bisa diterima Aristo.
”SK-nya saja sudah tidak berlaku sejak ada putusan sela PTUN. Jadi, terlihat di sini siapa yang membangkang dan menghina peradilan,” kata Aristo, yang dipercaya menjadi pengacara PSSI di sidang PTUN.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Azwan Karim menambahkan, apa yang dilakukan Menpora untuk menyelesaikan konflik di persepakbolaan Indonesia tidaklah masuk akal. Azwan mempertanyakan keseriusan Menpora menyelesaikan semua permasalahan yang kini tengah terjadi.
”Kalau mengundang pengurus lama (Djohar), ya tidak masuk akal. Keseriusannya dipertanyakan untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Ini jelas langkah aneh. Yang jelas-jelas pengurus sekarang (La Nyalla dkk) legal oleh football lawkarena diakui oleh FIFA dan juga AFC,” ungkap Azwan.
Menurut dia, PSSI di bawah La Nyalla menghormati Djohar sebagai mantan ketum lama. Namun, harus diketahui namanya sekarang sudah tidak ada lagi di FIFA sebagai ketum PSSI. Jadi, sangat tidak masuk akal jika memanggil pengurus yang sudah tidak aktif untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Lebih lanjut, Azwan menyatakan bahwa sebetulnya semua pengurus PSSI yang aktif saat ini sudah siap jika Menpora betul-betul ingin berniat baik berdiskusi soal pencarian solusi masalah yang ada. Seperti disampaikan Azwan, ketum PSSI dan sebagian jajaran pengurus seperti anggota Komite Eksekutif (Exco) yang ada di Jakarta sudah menyiapkan jadwal jika undangan itu datang dari Menpora.
”Padahal jika memang undangan itu ada, kami akan datang dari unsur sekjen. Juga Wakil Ketua Umum (Waketum) yang dikonfirmasi oleh Pak Hinca (Pandjaitan), Dewan Kehormatan, dan Dewan Pembina. Pak Nyalla, Insya Allah, hadir karena di sini juga ada acara Kadin. Untuk Exco, Pak Gusti Randa dan Djamal Aziz juga bisa hadir,” papar Azwan.
La Nyalla sebelumnya kecewa sikap Menpora yang mengundang pengurus lama duduk bersama menyelesaikan persoalan yang ada. La Nyalla menganggap Menpora tidak ada niat atau usaha agar sanksi FIFA untuk sepak bola Indonesia bisa dicabut. ”Sudah jelas bahwa tidak ada niat atau itikad baik dari Menporauntuk keluar dari situasi konflik persepakbolaan nasional saat ini. Dan yang kedua, sudah jelas bahwa tidak ada keinginan berupa upaya dari Menpora agar sanksi FIFA segera dicabut,” ujarnya.
Sementara itu, Djohar datang ke Kantor Kemenpora atas undangan Menpora. ”Saya hari ini diundang oleh Menpora sebagai Ketua Umum PSSI per 17 April (sebelum KLB Surabaya 18 April) karena saat itu saya masih ketua umum tetapi apa materi pertemuannya saya belum tahu. Jadi, saya datang hanya untuk mendengarkan arahan dari Pak Menteri,” kata Djohar di Kantor Kemenpora Jakarta, Selasa lalu.
Djohar mengharapkan persepakbolaan Indonesia bisa normal kembali sehingga para pemain dan klub-klub bisa ”hidup kembali”. ”Itu yang harus kami pikirkan. Kami harus pikirkan mereka punya masa depan. Tujuan saya diundang yang paling utama adalah menyelamatkan orang yang hidup di sepak bola. Yang lain saya belum tahu. Saya tunggu arahan Pak Menteri,” tutur nya
Decki irawan jasri
Penyebabnya, PSSI yang diakui Kemenpora adalah kepengurusan di bawah Ketua Umum Djohar Arifin Husin. Imbasnya, dalam pertemuan, Kemenpora hanya mengundang Djohar dan perwakilan beberapa Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI. Langkah ini langsung mengundang reaksi negatif dari PSSI di bawah La Nyalla Mattalitti.
Direktur Hukum PSSI Aristo Pangaribuan mengatakan, posisi pemerintah bukan sebagai pemutus suatu keputusan. ”Mereka tidak bisa seenaknya memutuskan siapa yang berhak diundang dan yang tidak. Kalau acuan mereka dari SK Menpora tanggal 17 April 2015 yang mengakui Djohar Arifin Husin masih sebagai Ketum PSSI, itu salah,” kata Aristo, dikutip laman pssi.org.
Bisa jadi Kemenpora menganggap bahwa kepengurusan La Nyalla memang tidak pernah ada. Alasannya, surat pembekuan PSSI bernomor 01307 Tahun 2015 tersebut dirilis Kemenpora pada 18 April, sejatinya sudah ditandatangani Menpora Imam Nahrawi pada 17 April 2015. Sementara kepengurusan La Nyalla dibentuk pada 18 April lalu. Namun, landasan ini tetap tidak bisa diterima Aristo.
”SK-nya saja sudah tidak berlaku sejak ada putusan sela PTUN. Jadi, terlihat di sini siapa yang membangkang dan menghina peradilan,” kata Aristo, yang dipercaya menjadi pengacara PSSI di sidang PTUN.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Azwan Karim menambahkan, apa yang dilakukan Menpora untuk menyelesaikan konflik di persepakbolaan Indonesia tidaklah masuk akal. Azwan mempertanyakan keseriusan Menpora menyelesaikan semua permasalahan yang kini tengah terjadi.
”Kalau mengundang pengurus lama (Djohar), ya tidak masuk akal. Keseriusannya dipertanyakan untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Ini jelas langkah aneh. Yang jelas-jelas pengurus sekarang (La Nyalla dkk) legal oleh football lawkarena diakui oleh FIFA dan juga AFC,” ungkap Azwan.
Menurut dia, PSSI di bawah La Nyalla menghormati Djohar sebagai mantan ketum lama. Namun, harus diketahui namanya sekarang sudah tidak ada lagi di FIFA sebagai ketum PSSI. Jadi, sangat tidak masuk akal jika memanggil pengurus yang sudah tidak aktif untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Lebih lanjut, Azwan menyatakan bahwa sebetulnya semua pengurus PSSI yang aktif saat ini sudah siap jika Menpora betul-betul ingin berniat baik berdiskusi soal pencarian solusi masalah yang ada. Seperti disampaikan Azwan, ketum PSSI dan sebagian jajaran pengurus seperti anggota Komite Eksekutif (Exco) yang ada di Jakarta sudah menyiapkan jadwal jika undangan itu datang dari Menpora.
”Padahal jika memang undangan itu ada, kami akan datang dari unsur sekjen. Juga Wakil Ketua Umum (Waketum) yang dikonfirmasi oleh Pak Hinca (Pandjaitan), Dewan Kehormatan, dan Dewan Pembina. Pak Nyalla, Insya Allah, hadir karena di sini juga ada acara Kadin. Untuk Exco, Pak Gusti Randa dan Djamal Aziz juga bisa hadir,” papar Azwan.
La Nyalla sebelumnya kecewa sikap Menpora yang mengundang pengurus lama duduk bersama menyelesaikan persoalan yang ada. La Nyalla menganggap Menpora tidak ada niat atau usaha agar sanksi FIFA untuk sepak bola Indonesia bisa dicabut. ”Sudah jelas bahwa tidak ada niat atau itikad baik dari Menporauntuk keluar dari situasi konflik persepakbolaan nasional saat ini. Dan yang kedua, sudah jelas bahwa tidak ada keinginan berupa upaya dari Menpora agar sanksi FIFA segera dicabut,” ujarnya.
Sementara itu, Djohar datang ke Kantor Kemenpora atas undangan Menpora. ”Saya hari ini diundang oleh Menpora sebagai Ketua Umum PSSI per 17 April (sebelum KLB Surabaya 18 April) karena saat itu saya masih ketua umum tetapi apa materi pertemuannya saya belum tahu. Jadi, saya datang hanya untuk mendengarkan arahan dari Pak Menteri,” kata Djohar di Kantor Kemenpora Jakarta, Selasa lalu.
Djohar mengharapkan persepakbolaan Indonesia bisa normal kembali sehingga para pemain dan klub-klub bisa ”hidup kembali”. ”Itu yang harus kami pikirkan. Kami harus pikirkan mereka punya masa depan. Tujuan saya diundang yang paling utama adalah menyelamatkan orang yang hidup di sepak bola. Yang lain saya belum tahu. Saya tunggu arahan Pak Menteri,” tutur nya
Decki irawan jasri
(ftr)