Presiden Harus Mendengar

JAKARTA - Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) akan membuat rekomendasi terkait penyelesaian konflik persepakbolaan Indonesia. Mereka juga siap memfasilitasi pertemuan antara elemen sepak bola Tanah Air dan Presiden RI Joko Widodo.

Inisiatif pertemuan dengan presiden yang akrab disapa Jokowi tersebut muncul setelah usaha duduk bersama satu meja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi selalu batal terlaksana. Menpora tidak hadir memenuhi undangan Komnas HAM di Kantor Komnas HAM Jakarta. Padahal, Menpora sebagai elemen penting terkait keluarnya surat keputusan (SK) pembekuan PSSI pada 17 Mei lalu.

”Kami sangat menyayangkan tidak hadirnya Bapak Menpora memenuhi undangan kami. Untuk itu, kami akan mengubah strategi. Kami akan membuat sebuah rekomendasi bersama untuk diajukan kepada Bapak Presiden. Kami akan menyampaikan fakta yang terjadi dan ingin Presiden melihat ini semua,” ungkap Komisioner Komnas HAM Siane Indriani.

Padahal, dari pihak lain yang turut diundang, seperti Ketua Umum (Ketum) PSSI La Nyalla M Mattalitti dan beberapa jajarannya memenuhi undangan tersebut. Pertemuan juga dihadiri tokoh masyarakat yang juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Beberapa pelatih, seperti Rahmad Darmawan (RD), Hermansyah, Francis Wewengkang, Benny van Breukelen, juga mantan punggawa tim nasional Indonesia era ’90-an Sudirman ikut hadir.

Datang pula perwakilan wasit, suporter, serta istri dari pemain sepak bola yang masih aktif bermain. ”Tidak bisa dimungkiri jika dampak dari pembekuan PSSI sangat luar biasa. Tidak hanya PSSI, pemain yang mendapatkan dampaknya, tapi juga sudah mematikan ekonomi rakyat. Masalah ini harus direspons secepat mungkin. Ini sudah menjadi sebuah kondisi yang darurat dan rekomendasinya akan dibuat secepat mungkin,” tutur Siane.

Mahfud MD juga mendukung langkah Komnas HAM memfasilitasi pertemuan antara insan sepak bola Indonesia dan Presiden. Menurut dia, Presiden harus mendengar realitas yang terjadi di sepak bola Indonesia. ”Saya hanya ingin pemerintah dan Presiden ikut mendengar persoalan ini seperti saya, mendengar dari sudut rasa. Ada banyak korban yang sangat masif dari sudut rasionalitas. Sepertinya ada miskomunikasi sampai akhirnya terjadi seperti ini,” kata Mahfud.

Pemerintah harus berpikir tentang kiprah Indonesia di pentas internasional. ”Karena itu, saya setuju Komnas HAM berinisiatif dengan Presiden. Sebab, apa yang disampaikan semua pihak adalah fakta jelas ada,” ujarnya.

Sementara itu, ketidakhadiran Menpora dalam pertemuan di Kantor Komnas HAM juga disayangkan La Nyalla. Padahal, dia mengaku kehadirannya di Kantor Komnas HAM karena ada kabar jika Menpora akan memenuhi undangan tersebut. Bagi La Nyalla, ini adalah usaha yang kesekian kalinya bertemu politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tapi gagal.

”Usulan bertemu langsung dengan Presiden Jokowi itu paling bagus. Sebab, sudah berkali-kali kami ingin bertemu Menpora dan berbicara soal masalah ini selalu gagal. Jika memang Komnas HAM mau ke sana, mungkin bisa ditemani beberapa tokoh seperti Pak Mahfud, Pak Agum (Gumelar) untuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.

Decky irawan jasri