PSS Sleman Belum Sikapi Dualisme Kompetisi
PSS Sleman Belum Sikapi Dualisme Kompetisi
A
A
A
SLEMAN - Manajemen PSS Sleman belum menyikapi wacana dualisme kompetisi Divisi Utama musim depan. General Manager PSS Sleman Soekoco menyebutkan, pada agenda pertemuan manajer tim Piala Kemerdekaan beberapa waktu lalu, Tim Transisi Kemenpora mengungkapkan rencana pemutaran kompetisi Divisi Utama.
Jika PSSI di bawah La Nyala Mataliti berencana memutar Divisi Utama pada Oktober, maka Tim Transisi berencana memutar kompetisi yang sama di November.
"PSSI Oktober, kalau Tim Transisi rencananya November. Jadi ada dua, ini akan kita laporkan ke PT (PT PSS). Tawaran secara resmi baru muncul dari Tim Transisi saat pertemuan Piala Kemerdekaan kemarin. Sementara yang dari PSSI dan PT Liga belum ada informasi resmi termasuk undangan atau tawaran,"jelas Soekoco.
Mengenai sikap dari PSS jika nantinya akan ada dualisme Divisi Utama, Soekoco mengaku belum bisa memberikan gambaran. Sikap dan kebijakan menanggapi hal tersebut harus dibicarakan secara terbuka dengan seluruh elemen yang ada di PSS Sleman. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya perpanjangan konflik antara PSSI dan Kemenpora masuk ke dalam internal PSS Sleman.
Kendati demikian, Soekoco menyebut tawaran dari Tim Transisi untuk penyelenggaraan Divisi Utama cukup menarik. Salah satunya adalah, adanya subsidi yang disebut-sebut sebesar Rp2,5 miliar untuk setiap tim yang akan menjadi peserta Divisi Utama versi Tim Transisi. "Kalau di Piala Kemerdekaan ada match fee. Divisi Utama-nya Tim Transisi ada subsidi sebesar Rp2,5 miliar," tambah Soekoco.
Dengan adanya bantuan modal tersebut, dari sisi manajemen pengelolaan tim bisa memudahkan perencanaan yang akan dilakukan. Kepastian modal yang dimiliki untuk menjalani kompetisi bisa membantu memberikan gambaran tim seperti apakah yang akan dibentuk untuk mengikuti kompetisi.
Sementara dari sosialisasi yang diberikan Tim Transisi, untuk bisa mendapatkan bantuan subsidi tersebut PT yang menaungi tim harus memiliki bidang kegiatan di Olahraga. Hal tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Kemenpora.
Jika akan mengikuti kompetisi bentukan dari Tim Transisi tersebut PT PSS harus mengubah akte pendirian untuk menyesuaikan terutama mengenai bidang kegiatan yakni olahraga. "Nggak perlu bikin PT lagi. Badan hukum tetap, cuma ada perubahan sedikit dengan mencantumkan kegiatan di bidang olahraga agar bisa mendapatkan kucuran dana subsidi yang dijanjikan,"tambah Soekoco.
Jika PSSI di bawah La Nyala Mataliti berencana memutar Divisi Utama pada Oktober, maka Tim Transisi berencana memutar kompetisi yang sama di November.
"PSSI Oktober, kalau Tim Transisi rencananya November. Jadi ada dua, ini akan kita laporkan ke PT (PT PSS). Tawaran secara resmi baru muncul dari Tim Transisi saat pertemuan Piala Kemerdekaan kemarin. Sementara yang dari PSSI dan PT Liga belum ada informasi resmi termasuk undangan atau tawaran,"jelas Soekoco.
Mengenai sikap dari PSS jika nantinya akan ada dualisme Divisi Utama, Soekoco mengaku belum bisa memberikan gambaran. Sikap dan kebijakan menanggapi hal tersebut harus dibicarakan secara terbuka dengan seluruh elemen yang ada di PSS Sleman. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya perpanjangan konflik antara PSSI dan Kemenpora masuk ke dalam internal PSS Sleman.
Kendati demikian, Soekoco menyebut tawaran dari Tim Transisi untuk penyelenggaraan Divisi Utama cukup menarik. Salah satunya adalah, adanya subsidi yang disebut-sebut sebesar Rp2,5 miliar untuk setiap tim yang akan menjadi peserta Divisi Utama versi Tim Transisi. "Kalau di Piala Kemerdekaan ada match fee. Divisi Utama-nya Tim Transisi ada subsidi sebesar Rp2,5 miliar," tambah Soekoco.
Dengan adanya bantuan modal tersebut, dari sisi manajemen pengelolaan tim bisa memudahkan perencanaan yang akan dilakukan. Kepastian modal yang dimiliki untuk menjalani kompetisi bisa membantu memberikan gambaran tim seperti apakah yang akan dibentuk untuk mengikuti kompetisi.
Sementara dari sosialisasi yang diberikan Tim Transisi, untuk bisa mendapatkan bantuan subsidi tersebut PT yang menaungi tim harus memiliki bidang kegiatan di Olahraga. Hal tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Kemenpora.
Jika akan mengikuti kompetisi bentukan dari Tim Transisi tersebut PT PSS harus mengubah akte pendirian untuk menyesuaikan terutama mengenai bidang kegiatan yakni olahraga. "Nggak perlu bikin PT lagi. Badan hukum tetap, cuma ada perubahan sedikit dengan mencantumkan kegiatan di bidang olahraga agar bisa mendapatkan kucuran dana subsidi yang dijanjikan,"tambah Soekoco.
(aww)
Explore More